TRP
Kawasan Ekonomi Hijau CPO Dikembangkan
19 Februari 2016 \\ \\ 253

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan lokasi kawasan ekonomi hijau untuk minyak sawit mentah atau CPO mulai pertengahan 2016. Pemerintah berencana mengembangkan kawasan ini dengan menggandeng pihak swasta.

Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (18/2), mengemukakan, pengembangan kawasan ekonomi hijau untuk CPO atau CPO green economic cone akan difokuskan untuk produksi CPO beserta produk derivatif atau turunannya.

"Kami akan bikin (produk) generasi kedua yang harganya bisa lima kali dari harga minyak sawit mentah," kata Rizal.

Lokasi kawasan ekonomi hijau untuk CPO yang sedang dijajaki antara lain di Semangke (Sumatera Utara), Dumai (Kalimantan Timur), dan Kalimantan Barat. Melalui kawasan khusus, pemerintah menargetkan Indonesia dalam kurun waktu lima hingga tujuh tahun akan menjadi produsen bahan bakar pesawat (jet fuel) berbahan baku CPO.

Sejauh ini, pemerintah telah berdiskusi dengan 25 pelaku usaha papan atas di bidang CPO. Para pelaku industri tersebut dinilai mampu mengelola dan melakukan diversifikasi produk turunan.

"Modalnya dari swasta karena industri ini kuat. Mereka harus diversifikasi produk ke downstream (hilir)," ujar Rizal. Pengembangan kawasan hilir ini juga diharapkan mendorong produk CPO lebih berdaya saing.

Rizal menyampaikan, pihaknya telah bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia dalam pembiayaan 2 juta petani sawit untuk program peningkatan kualitas dan produktivitas.

Deputi Bidang Koordinasi Maritim Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya Arif Havaz Oegroseno mengemukakan, penempatan zona ekonomi hijau CPO itu akan memanfaatkan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang telah dicanangkan pemerintah. Di situ, produk CPO diharapkan dapat dikembangkan menjadi beragam turunan, mulai dari produk konsumsi, kosmetik, produk kimia lainnya, hingga bahan bakar.

Pemerintah kini sedang menyiapkan insentif bagi pelaku industri CPO yang siap menggarap produk derivatif di kawasan itu. "Insentif dapat berupa insentif fiskal," ujarnya. (LKT)

Sumber: Kompas | 19 Februari 2016

Berikan komentar.