TRP
Pemerintah Belum Beri Kepastian
19 Februari 2016 \\ \\ 312

BATAM — Pemerintah tak kunjung membuat keputusan soal pengelolaan Batam, Kepulauan Riau. Yang terjadi, hanya memastikan Batam tetap dikelola bersama Badan Pengusahaan dan Pemerintah Kota sampai ada keputusan baru.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut B Pandjaitan mengatakan, pemerintah belum memutuskan akan membubarkan Badan Pengusahaan (BP) Batam atau hal lain. Pemerintah masih terus mengkaji. Selain kajian oleh Universitas Indonesia, pemerintah juga menggali masukan pihak lain.

"Besok (Jumat ini), Gubernur Kepulauan Riau akan memaparkan pandangan soal pengelolaan Batam-Bintan-Karimun," ujar Luhut, Kamis (18/2), di Batam.

Luhut datang ke Batam antara lain bersama Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti dan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri. Rombongan menemui Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani, Kepala BP Batam Mustofa Widjaja, dan perwakilan pengusaha.

Luhut menyatakan, Presiden Joko Widodo akan membuat keputusan setelah mendengar masukan semua pihak dan hasil kajian UI. Pemerintah ingin memastikan Batam-Bintan-Karimun menjadi lokomotif perekonomian. Kini, Batam dinilai tidak menarik bagi investor. Persoalan lahan, dualisme kewenangan antara BP dan Pemkot Batam, hingga perubahan aturan menjadi pemicunya. Para pengusaha menilai, tidak ada kepastian hukum dalam berinvestasi karena peraturan terus berubah.

Oleh karena itu, pemerintah ingin ada perbaikan di Batam. Namun, Batam tetap berstatus kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas (KPPB) sampai ada keputusan baru. "Sudah rapat kabinet, belum ditemukan titik yang pas," lanjutnya.

Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam Ampuan Situmeang mengatakan, usulan menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) tidak berdasar. KEK pernah dicoba di Batam, tetapi gagal.

Status KPPB Batam juga ditetapkan berlaku 70 tahun terhitung sejak 2007. Anehnya, pemerintah mendadak ingin mencabut KPPB yang baru 10 tahun. "Kami tidak melawan keputusan pemerintah. Kami hanya ingin bertanya, apa salah KPPB sehingga harus diubah?" ujarnya.

Muhammad Sani juga berharap KPPB tidak dihapus. Yang dibutuhkan Batam adalah aturan soal sinkronisasi BP dan Pemkot Batam. Peraturan pemerintah (PP) soal itu tidak kunjung diterbitkan, padahal PP itu diamanatkan undang-undang. (RAZ)

Sumber: Kompas | 19 Februari 2016

Berikan komentar.