TRP
Jalan Tol Dikaitkan dengan Kawasan Ekonomi
16 Februari 2016 \\ \\ 323

JAKARTA — Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Manado-Bitung, dan Tol Serang-Panimbang tengah dikebut pemerintah. Ketiga ruas jalan tol yang termasuk ke dalam proyek strategis nasional tersebut akan mendukung kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri. Untuk itu, diperlukan peran pemerintah daerah untuk mempercepat pembangunan.

"Hanya ruas Tol Serang-Panimbang yang masih dalam proses penetapan lokasi. Kami sudah mengajukannya kepada Gubernur (Banten)," kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Herry Trisaputra Zuna, Senin (15/2), di Jakarta.

Herry mengatakan, Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,9 kilometer dimaksudkan untuk meningkatkan aksesibilitas Banten selatan dan mendukung perekonomian di kawasan ekonomi khusus Tanjung Lesung. Setidaknya diperlukan dana sekitar Rp 1 triliun untuk membebaskan lahan dengan target beroperasi pada 2018.

Sementara itu, lanjut Herry, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kini tengah membebaskan lahan Tol Samarinda-Balikpapan yang ditargetkan selesai pada April. Saat ini, lahan yang bebas mencapai 85 persen dari total tol sepanjang 99,02 km dengan kebutuhan dana sekitar Rp 1,2 triliun. Selain itu, Pemprov Kaltim juga mendukung pendanaan untuk konstruksi Rp 1,5 triliun. Jalan tol itu nantinya akan mendukung kawasan industri di Balikpapan.

"Pemerintah mengerjakan seksi I (22 km) dan seksi V (11 km) sehingga total 33 km. Lainnya dibangun oleh investor. Sekarang sedang dalam pelelangan dan diharapkan bulan Mei sudah ada pemenangnya," kata Herry.

Untuk Tol Manado-Bitung sepanjang 39 km, lanjut Herry, terdapat pinjaman dari Tiongkok sebesar Rp 1,1 triliun. Direncanakan, investor membangun sepanjang 25 km, sedangkan pemerintah membangun 13 km. Saat ini, tol yang ditargetkan beroperasi pada 2018 itu masih dalam proses lelang dan direncanakan pengumuman pemenangnya pada Mei. Tol tersebut dibangun untuk mendukung Kawasan Ekonomi Khusus Bitung.

Menurut Herry, pembebasan lahan menjadi faktor penting dalam pembangunan tol.

Realisasi penyerapan

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Taufik Widjoyono mengatakan, realisasi penyerapan belanja modal Kementerian PUPR hingga akhir Januari sekitar 3 persen dari Rp 81 triliun. Pencapaian itu lebih rendah daripada target sebesar 5 persen.

"Memang masalahnya pada Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan ada restrukturisasi satuan kerja. Jadi, surat keputusannya baru selesai diubah kemarin. Akibatnya, teken kontrak tidak bisa langsung dilakukan. Namun, hal itu sudah selesai," kata Taufik. (NAD)

Sumber: Kompas | 16 Februari 2016

Berikan komentar.