TRP
Pembebasan Lahan Jadi Prioritas
16 Februari 2016 \\ \\ 315

JAKARTA — Pemerintah mengupayakan dana Rp 7 triliun untuk pembebasan lahan Tol Trans-Sumatera dan Trans-Jawa terpenuhi tahun ini. Dana tersebut berasal dari sisa lelang proyek, badan layanan umum, dana talangan dari investor, dan mekanisme APBN Perubahan 2016.

Upaya dilakukan, antara lain, karena Tol Trans-Sumatera mulai dari Bakauheni hingga Palembang sepanjang 350 kilometer dijanjikan selesai pada 2018.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, saat meninjau Tol Trans-Sumatera di ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, Lampung, pekan lalu, Presiden Joko Widodo menanyakan anggaran pembebasan lahan.

"Presiden sempat menelepon Menteri Keuangan. Jadi, ada empat strategi yang akan dilakukan, salah satunya sisa lelang pada 2016 tidak boleh digunakan dan diprioritaskan ke pembebasan lahan," kata Basuki, akhir pekan lalu, di Jakarta.

Basuki mengatakan, pemanfaatan dana sisa lelang untuk pembebasan lahan tol mesti dilakukan dengan mekanisme APBN-Perubahan (APBN-P) 2016. Melalui mekanisme APBN-P pula, pemerintah meminta tambahan anggaran pembebasan lahan.

Dari kebutuhan Rp 16 triliun tahun ini, yang mendesak dibebaskan untuk Tol Trans-Sumatera dan Tol Trans-Jawa Rp 7 triliun. Anggaran pembebasan lahan di Kementerian PUPR tahun ini Rp 1,4 triliun.

Basuki menambahkan, pihaknya telah mengirim surat kepada Kementerian Keuangan untuk memanfaatkan dana di badan layanan umum Rp 2,2 triliun. Dana ini akan menambah anggaran pembebasan lahan untuk Tol Trans-Sumatera.

"Kami juga akan meminta talangan dari BUMN, seperti telah dilakukan di Tol Trans-Jawa. Mekanisme itu diatur di Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015. Kemarin, Presiden menanyakan apakah ada uangnya dan (dijawab) ada. Dalam rapat dua mingguan (dengan Kementerian BUMN), BUMN diperintahkan untuk menalangi," kata Basuki.

BUMN yang menalangi dana pembebasan lahan adalah PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Menurut Basuki, Tol Trans-Sumatera yang ditargetkan selesai pada 2018 adalah ruas Bakauheni-Palembang dengan panjang 350 km. Di dalam perencanaan pembangunan ruas Bakauheni-Palembang, PT Hutama Karya (Persero) mendapat penugasan membangun ruas Bakauheni-Terbanggi Besar (138 km) dan Terbanggi Besar-Kayu Agung (185 km). Adapun ruas Kayu Agung-Palembang (30 km) yang disambung hingga Betung dikerjakan swasta.

Secara terpisah, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna mengatakan, ruas Terbanggi Besar-Kayu Agung masih menunggu penetapan lokasi oleh kepala daerah. (NAD)

Sumber: Kompas | 15 Februari 2016

Berikan komentar.