TRP
REKLAMASI - Evaluasi Perpres Belum Terlambat
05 Januari 2016 \\ \\ 446

JAKARTA — Sebelum pemerintah memiliki kebijakan investasi yang berpihak kepada konten lokal, ekspansi investasi pariwisata dengan mereklamasi Teluk Benoa diharapkan dihentikan dulu. Itu untuk memberi ruang lebih lengkap, khususnya terkait dengan krama atau masyarakat Bali.

Demikian diungkapkan anggota Komisi IV DPR RI Nyoman Dhamantra dan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Graha, yang dihubungi Senin (4/1). Direktur Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI) Marvin Leano mengatakan bisa memahami jika ada pihak yang tidak sepakat tentang reklamasi Teluk Benoa dan siap bertemu dan berdiskusi mencari solusi.

Pengembangan kawasan Teluk Benoa, yang di antaranya mereklamasi Teluk Benoa yang dilakukan PT TWBI telah memicu gelombang penolakan dan desakan kepada Presiden Joko Widodo untuk mencabut Perpres No 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. Peraturan itu ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, empat bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

"Dari sisi kajian ekonomi jelas. Pembangunan terkait investasi di bidang pariwisata (di Bali) meningkatkan marjinalisasi masyarakat. Itu bisa dibuktikan dengan meningkatnya transmigrasi di Bali," kata Nyoman. Dari sisi kultural, katanya, "Orang Bali kalau tak jatuh miskin, tidak mungkin meninggalkan kewajiban mereka di mrajan (pura keluarga), pura, dan adatnya."

Dari kajian kearifan lokal, di Bali yang mayoritas penduduknya Hindu, ada bisama (fatwa) dari Parisada Hindu Dharma Indonesia bahwa pemerintah dalam melakukan kegiatan pembangunan dilarang melakukan pengurukan laut dan danau. Itu hasil dari kajian kearifan lokal.

Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Graha mengatakan, Presiden sebaiknya mengevaluasi perpres itu. Bisa evaluasi berdasar kultural untuk melihat kearifan lokal. Proyek itu perlu dikaji hati-hati dan dilihat apakah benar banyak manfaatnya, baru diputuskan nasib perpres.

"Reklamasi menyangkut daerah yang dianggap sakral, ada nilai kultural di dalamnya. Dengan mempertimbangkan nilai kultural itu, mestinya bisa jadi alasan untuk meninjau lagi atau evaluasi perpres itu," katanya.

Menurut Dhamantra, sesuai kajian ekonomi, pemerintah sebaiknya bersedia memoratorium kebijakan investasi besar sampai menemukan format tepat kebijakan investasi yang membela content local (muatan lokal) untuk menghadang urbanisasi.

Pariwisata Bali, katanya, tak akan bisa hidup tanpa ada krama Bali yang mendukung. Selama ini, pariwisata Bali tumbuh karena kekuatan budayanya. Pembangunan yang memarjinalkan akan menyingkirkan orang Bali.

Mencari solusi

Direktur Tirta Wahana Bali Internasional Marvin Leano mengatakan, dalam proyek besar seperti Revitalisasi Teluk Benoa, ia memahami jika ada yang kontra. Ia bersedia berdiskusi.

"Kalau ada yang keberatan kita bisa bicarakan dan dicari jalan keluarnya. Kami maunya bekerja sama dengan masyarakat agar lebih baik nasibnya, dan pariwisata Bali maju," ujarnya. Pihaknya akan tetap datang ke desa dan organisasi masyarakat, mengajak bicara untuk mengetahui keinginan masyarakat.

Saat ini, proses mendapat persetujuan pada analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) masih berlangsung. "Kami tidak tahu kapan keluarnya," ujar Marvin. Jika lancar, proyek akan memakan 3-5 tahun.

Hari Minggu (3/1), berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa menolak. Yang turun, antara lain dari Desa Adat Tanjung Benoa, Kelan, Kepaon, dan Pemogan. Mereka juga didukung komunitas karang teruna adat dan kepala lingkungan. (ISW)

Sumber: Kompas | 5 Januari 2016

Berikan komentar.