TRP
Pembangunan Infrastruktur Harus Melibatkan Masyarakat
05 Januari 2016 \\ \\ 363

 

JAKARTA — Pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah diharapkan sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang atau RUTR serta melibatkan masyarakat dalam pengembangan ekonomi daerah setempat. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dengan pengembangan suatu wilayah dapat berjalan beriringan. Manfaat infrastruktur yang telah dibangun pun dapat dipetik secara maksimal.

"Kalau kepala daerah taat dengan RUTR yang diterjemahkan ke dalam rencana tata ruang wilayah, pembangunan akan lebih terarah. Sebaliknya, kalau seenaknya sendiri, yang terjadi mismatch," kata pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Selasa (5/12), di Jakarta.

Agus mengatakan, infrastruktur dibangun untuk jangka panjang. Maka, perencanaan kawasan, termasuk pengembangan ekonominya, juga mesti dipikirkan secara matang. Ada kecenderungan, lanjut Agus, kepala daerah hanya memikirkan dan membangun sebatas masa jabatannya saja, yakni lima tahun. Mereka tidak memikirkan pengembangan wilayah untuk jangka panjang.

Menurut Agus, ada banyak contoh pembangunan infrastruktur yang tidak didukung konsistensi kepala daerah terhadap RUTR atau RTRW. Dia memberikan beberapa contoh, misalnya di DKI Jakarta, tumbuhnya kawasan bisnis baru di TB Simatupang karena ada JORR. Kemudian rencana pembangunan Bandara Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, yang tidak jelas hendak menyasar penumpang dari mana. Sebab, jika bandara tersebut dibangun, jaraknya jauh dari Kota Bandung dan Jakarta.

Menurut Agus, infrastruktur mesti dimanfaatkan untuk mendukung potensi daerah. Maka, ketika merencanakan RUTR atau pengembangan sebuah wilayah, juga seharusnya turut dipikirkan infrastruktur apa yang diperlukan. "Jadi pembangunan infrastruktur itu tidak asal bangun, tetapi ada arahnya. Ini yang juga perlu dipikirkan kepala daerah," kata Agus.

Pemerintah berencana untuk mempercepat pembangunan infrastruktur sejak awal tahun. Untuk itu, kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sudah memulai lelang paket proyek infrastruktur sejak September tahun lalu.

Dengan demikian, ditargetkan paket proyek kementerian yang mendapat anggaran Rp 104 triliun pada 2016 itu dapat menandatangani kontrak sejak awal Januari dan mengerjakannya sejak awal tahun. Direncanakan, penandatanganan paket proyek di Kementerian PUPR pada 6 Januari besok akan dihadiri Presiden Joko Widodo.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Sanny Iskandar mengatakan, percepatan proyek infrastruktur di tahun 2015 dan diawal 2016 sangat terasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu dirasakan terutama di Jabodetabek dan Karawang (Metropolitan Priority Area) ataupun di daerah, khususnya di pusat-pusat pertumbuhan wilayah ekonomi atau industri.

"Kami berharap agar perencanaan pengembangan proyek-proyek infrastruktur yang difasilitasi oleh pemerintah melibatkan para pengembang kawasan industri dan pelaku industri manufaktur di daerah sehingga jenis dan kapasitasnya sesuai dengan yang dibutuhkan," ujar Sanny yang juga merupakan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri Indonesia. Oleh Nobertus Arya Dwiangga M

Sumber: Kompas | 5 Januari 2016

Berikan komentar.