TRP
Larangan Bakar Lahan Lindungi Masyarakat
05 Januari 2016 \\ \\ 330

JAMBI — Larangan membakar lahan dalam Peraturan Daerah Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi yang disahkan akhir tahun lalu menjadi instrumen melindungi masyarakat. Namun, aturan itu masih perlu diperkuat dengan kesiapan transfer teknologi dan pendampingan bagi petani membuka lahan tanpa bakar.

"Larangan bakar harus dilihat sebagai upaya melindungi masyarakat karena tidak dapat lagi ke depannya dimanfaatkan atau dijadikan kambing hitam para pihak yang mengambil keuntungan atas praktik buka lahan dengan cara bakar," kata Jaya Nofrianto, aktivis lingkungan dari Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi, Sabtu (2/1).

Pihaknya mengapresiasi keluarnya perda itu sebagai terobosan produk hukum sesuai komitmen Presiden Joko Widodo di Paris mengenai target menekan emisi 29 persen pada tahun 2030. Aparat perlu didorong memperkuat penegakan hukum dengan menggunakan banyak pendekatan (multidoors) agar memberi efek jera bagi para pembakar lahan.

Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi pada 26 Desember akhirnya menyepakati pengesahan peraturan daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Ayat krusial yang masuk dalam raperda berisi izin bagi perseorangan untuk bakar lahan dihapuskan dari rancangan.

Sebelumnya, tercantum di Pasal 5 Ayat 2, "Masyarakat lokal secara perseorangan dimungkinkan membuka lahan dengan cara membakar maksimal 2 hektar per kepala keluarga dengan memperhatikan kearifan lokal setempat." Kalimat itu dihapus. Hasil revisi jadi lebih tegas isinya. Pasal 5 Ayat 1 berbunyi, "Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang membuka hutan dan lahan dengan cara membakar."

Menurut Jaya, tantangan ke depan adalah memperkuat personel penyidik pegawai negeri sipil terlatih. Dengan disahkannya perda itu, pemerintah provinsi wajib menggugat para korporasi pembakar lahan dan hutan, serta mendampingi masyarakat agar mampu mengelola lahan tanpa bakar secara efektif. "Masyarakat memerlukan transfer teknologi dan pendampingan agar produksi pangan tak terganggu akibat ada larangan bakar," katanya.

Ketua DPRD Provinsi Jambi Cornelis Buston mengatakan, 31 anggota dewan yang hadir, semuanya menyetujui hasil raperda. Lebih lanjut dikemukakan Ketua Pansus I Poprianto bahwa para pihak yang terlibat dalam penyusunan raperda akhirnya sepakat menghapus ayat yang memungkinkan bakar lahan.

Ayat itu dihapus dengan sejumlah pertimbangan, didasari kuatnya dorongan para pihak untuk mulai menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar, baik di masyarakat maupun di areal korporasi. Penerapan serupa perlu dilakukan masyarakat adat, tetapi kewajiban negara untuk memfasilitasi upaya penerapan itu. "Ini didasari dari keinginan bersama untuk belajar dari pengalaman atas tragedi (kabut asap) di masa lalu," ujar Poprianto.

Pada pasal yang sama, Ayat 2 berbunyi, "Tiap orang dan/atau badan hukum yang mengetahui adanya potensi kebakaran dan atau terjadinya hal yang dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan wajib segera melaporkan kepada aparat pemerintah terdekat." Pasal 5 juga diperkuat Ayat 4, "Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang mengelola dan memanfaatkan lahan yang telah terbakar."

Dengan demikian, perda memastikan tak hanya pembakar yang tersangkut hukum, tetapi juga pemilik atau penyewa lahan ataupun pihak pembuka usaha di atas lahan yang dibakar.

Kebakaran hutan dan lahan di Jambi 2015 mencapai 19.582 hektar, 69 persen di antaranya kebakaran gambut, sisanya di tanah mineral. Perda ini jadi aturan daerah pertama yang tegas melarang bakar lahan. (ITA)

Sumber: Kompas | 4 Januari 2016

Berikan komentar.