TRP
Normalisasi Kawasan Tambang Salah Sasaran
31 Desember 2015 \\ \\ 520

AMBON — Normalisasi bekas tambang liar di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Maluku beserta PT Buana Pratama Sejahtera dinilai salah sasaran. Mereka malah fokus mengangkut material tanah yang diduga mengandung emas di lereng Gunung Botak.

Mansyur Wael, tokoh adat sekaligus salah satu ahli waris tanah adat di kawasan itu, ketika dihubungi dari Ambon, Selasa (29/12), mengatakan, pengerukan dipusatkan di sub-daerah aliran sungai (DAS) Anahoni. Sungai itu berada di lereng Gunung Botak tempat mengendapnya material yang terbawa ketika hujan, yang diduga mengandung emas.

Sementara sub-DAS di Wamsait yang menjadi tempat pengolahan material berupa tromol dan rendaman belum dikeruk. Di lokasi itulah limbah pengolahan dibuang petambang.

"Pemerintah dan pihak perusahaan mengejar material yang ada emasnya. Ini sudah melenceng dari rencana awal penertiban Gunung Botak," katanya.

Setelah diangkut, material itu dibawa ke salah satu areal yang dijaga ketat aparat keamanan. Masyarakat setempat tidak diizinkan melihat aktivitas di dalam areal itu. Mansyur menduga material itu telah diolah menjadi emas secara tradisional dengan menggunakan sianida atau merkuri. Pengangkutan material tidak ada kaitannya dengan sterilisasi kawasan dari bahaya merkuri dan sianida.

Modus menguasai

Yusthinus T Male, dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, Ambon, menambahkan, berdasarkan hasil penelitian mereka, pencemaran itu ada di Wamsait. "Mereka (pemerintah dan perusahaan) menggunakan hasil penelitian kami untuk mengusir petambang liar. Setelah itu masuk dengan modus lain, dengan tujuan menguasai tambang Gunung Botak," ujarnya.

Petambang liar di Gunung Botak mulai beroperasi sejak Oktober 2011 dengan jumlah lebih dari 20.000 orang. Mereka menggunakan merkuri dan sianida untuk memisahkan emas dari material tambang lainnya. Pada pertengahan November 2015, pemerintah baru bisa menutup lokasi itu setelah 25 kali operasi penutupan sebelumnya yang selalu gagal.

Kepala Dinas ESDM Kabupaten Buru Masri berharap penanganan kawasan tambang pasca penutupan harus sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Penanganan itu merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku. "Kami akan terus mengawasi. Informasi yang kami dapatkan, material itu belum diolah," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Maluku Martha Nanlohy melalui pesan singkat berjanji akan memberikan penjelasan. Namun, hingga berita ini diturunkan, ia belum memberikan komentar. Ketika dihubungi, ia tidak menjawab panggilan telepon.

Terbitkan izin

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur diminta hati-hati dalam pemberian izin kepada perusahaan yang akan melakukan penambangan emas di Kecamatan Silo, Jember. Usaha penambangan selama ini menjadi isu sensitif dan berpotensi menimbulkan konflik antarwarga.

Menurut HM Ayub Junaedi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jember, dan Wahyugiri, aktivis lingkungan di Jember, Selasa, sebagai daerah lumbung pangan, Kabupaten Jember sebenarnya mampu membiayai wilayahnya dengan pengembangan potensi pertanian dan perkebunan.

Pejabat Bupati Jember Supaad mengungkapkan, PT Aneka Tambang telah mengajukan izin untuk melakukan penambangan emas di Kecamatan Silo. Pemprov kini sedang melakukan studi kelayakan, setelah itu dilakukan proses lelang untuk menentukan pemenangnya.

Pihaknya berharap proses perizinan ini dibicarakan secara komprehensif. Artinya, masyarakat dan pemerintah mendapat apa. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton.

Wahyugiri mengaku, sejak dari Tumpang Pitu (Banyuwangi) sampai Gunung Manggar di Kecamatan Wuluhan (Jember) sudah ada tanda-tanda ada upaya penguasaan tambang. (FRN/SIR)

Sumber: Kompas | 30 Desember 2015

Berikan komentar.