TRP
POROS MARITIM - Masyarakat Minta Pemerintah Lebih Adil
31 Desember 2015 \\ \\ 263

JAKARTA — Sejumlah tokoh dari Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur, yang tergabung dalam Aliansi Persaudaraan Melanesia Indonesia, meminta pemerintah pusat agar lebih adil dalam distribusi pembangunan dan kesejahteraan. Masyarakat di kawasan timur tersebut merasa tidak diperlakukan dengan adil karena Papua, Maluku, dan NTT selalu lebih miskin dibandingkan dengan wilayah barat.

"Kami mengingatkan pemerintah pusat agar lebih serius memperhatikan dan membangun Maluku, Papua, dan NTT," kata Koordinator Aliansi Persaudaraan Melanesia Indonesia Engelina Pattiasina, di Jakarta, Selasa (29/12).

Direktur Eksekutif Archipelago Solidarity Foundation tersebut mengemukakan, salah satu bentuk ketidakadilan adalah terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam. Papua, Maluku, dan NTT memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti pertambangan, gas, dan minyak bumi. Namun, kekayaan SDA tersebut ternyata belum menyejahterakan masyarakat setempat akibat kebijakan yang diskriminatif.

Memutuskan sendiri

Engelina menilai, pemerintah pusat selalu memutuskan sendiri kebijakan pengelolaan SDA di kawasan timur Indonesia. Masyarakat setempat tidak pernah diajak berbicara, padahal merekalah yang terkena dampak kerusakan lingkungan akibat eksploitasi SDA.

Angelina mencontohkan, kebijakan yang tidak sesuai dengan aspirasi adalah rencana investor membangun fasilitas pengolahan gas alam cair Blok Masela Maluku di tengah laut.

"Pembangunan kilang di tengah laut tidak akan banyak manfaatnya bagi masyarakat Maluku. Jika kilang dibangun di darat, itu akan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di Maluku dan kawasan timur Indonesia lainnya," kata Engelina.

Pembangunan kilang gas alam cair di daratan, kata Engelina, akan memicu pertumbuhan industri-industri lain di kawasan sekitar sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Engelina juga menagih janji Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan poros maritim.

"Masyarakat timur yang sebagian besar daerahnya laut awalnya sangat senang dengan rencana Presiden Jokowi membangun poros maritim. Namun, ternyata hingga kini program itu tidak berjalan sesuai yang diharapkan," kata Engelina.

Tokoh generasi muda Papua, Roy Simbiak, mengatakan, otonomi khusus yang diterapkan pemerintah pusat terhadap Papua dapat dibilang belum berhasil. Menurut Roy, salah satu sebabnya adalah pemerintah pusat tidak serius membangun Papua dengan kebijakan-kebijakan yang lebih adil.

Roy menyoroti pemberantasan korupsi di Papua yang belum optimal. Padahal, korupsi juga menjadi faktor utama yang memiskinkan rakyat Papua. (faj)

Sumber: Kompas | 30 Desember 2015

Berikan komentar.