TRP
Bangun Waduk Terkendala Aturan Lahan Hutan, Ini Solusinya
30 Desember 2015 \\ \\ 263

Jakarta - Sama halnya dengan pembangunan infrastruktur lain, masalah tanah juga menjadi kendala dalam proyek pembangunan Waduk. Namun tak lama lagi masalah lahan untuk membangun Waduk tersebut bisa segera dipecahkan.

Kepala Pusat Bendungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso mengatakan, pihaknya akan mendapat dukungan dari kementerian lain yakni Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

"Teman-teman di Kehutanan sedang menyiapkan draft revisi Perpres (Peraturan Presiden) yang akan semakin mempercepat pembangunan Bendungan," ujar Imam Senin (28/12/2015).

Prepres yang akan direvisi tersebut memuat aturan terkait pemanfaatan lahan hutan.

"Selama ini kita sulit mendapatkan izin pemanfaatan lahan hutan untuk pembangunan Waduk atau Bendungan karena ada Perpres yang mengatakan demikian. Sekarang Perpres itu mau direvisi oleh teman-teman Kehutanan," kata dia.

Revisi ini nantinya akan memuat perubahan aturan status kawasan genangan waduk. Dalam Perpres hasil perbaikan itu nantinya kawasan Waduk akan dianggap juga sebagai kawasan konservasi hutan sehingga izin pemanfaatan hutan untuk pembangunan waduk akan lebih mudah didapat.

"Hutan konservasi itu kan fungsinya menampung air. Sama halnya dengan Waduk. Karena kawasan genangan waduk dianggap sama dengan kawasan hutan konserfasi, sehingga izin pemanfaatan hutan untuk dipakai membangun waduk akan lebih mudah," tuturnya.

Hal tersebut, kata dia, merupakan bukti sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mencapai percepatan pembangunan infrastruktur nasional.

"Ini adalah contoh yang baik dalam praktik sinergi antar lembaga. Kami sangat disupport oleh teman-teman Kehutanan. Semoga ke depan kerja samanya akan lebih banyak," pungkas dia. (dna/hns)

Sumber: finance.detik.com | 29 Desember 2015

Berikan komentar.