TRP
Soal Karhutla, WWF Indonesia Apresiasi Kementerian Pimpinan Siti Nurbaya
30 Desember 2015 \\ \\ 403

Jakarta - World Wildlife Fund (WWF) mengapresiasi kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) untuk tahun 2015. Tata kelola kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Kementerian LHK kini dinilai sudah lebih baik.

"Kami mengamati ada langkah progresif yang telah diambil oleh Kementerian LHK sepanjang tahun 2015 sebagai dasar dalam memperbaiki tata kelola lingkungan hidup dan kehutanan," ujar Direktur Komunikasi & Advokasi WWF Indonesia, Nyoman Iswarayoga terkait refleksi akhir tahun 2015 Kementerian LKH dalam keterangan tertulis WWF Indonesia yang diterima detikcom, Selasa (29/12/2015).

Di penghujung tahun 2015 ini, WWF Indonesia memberikan catatan terhadap kemajuan dan tantangan di bidang LHK. Terutama terkait upaya konservasi keanekaragaman hayati, WWF Indonesia menyoroti beberapa langlah dalam penyelesaian permasalahan itu.

Tata kelola permasalahan kebakaran hutan dan lahan (Karhulta) oleh Kementerian LHK dinilai WWF Indonesia sebagai sebuah kemajuan. Salah satunya adalah instruksi yang dikeluarkan Menteri LHK Siti Nurbaya tentang larangan pembukaan lahan gambut oleh pemegang konsesi. Juga termasuk penghentian pemberian izin baru di hutan primer dan lahan gambut bagi perusahaan pengelolaan perkebunan.

"Selain itu, Menteri LHK juga pernah menekankan pentingnya kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), yang kemudian menjadi salah satu dasar keluarnya Surat Edaran Menteri ATR untuk perlindungan kawasan HCV. Ujiannya adalah pada ketaatan penerapannya yang nanti menjadikan kebijakan seperti ini benar efektif," kata Nyoman.

"WWF Indonesia juga menyoroti tegasnya KLHK dalam mensosialisasikan dan menerapkan sistem legalitas kayu Indonesia melalui SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu). Terlepas dari perbedaan wacana tidak mutlak diperlukannya SVLK sebagai salah satu persyaratan dokumen ekspor, KLHK terus mendorong agar SVLK dapat diakui sebagai ijin FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) yang akan meningkatkan perdagangan kayu legal di pasar dunia. Seyogyanya hal ini didukung Kementerian lain secara selaras dan terpadu," lanjut dia.

Meski begitu, WWF Indonesia masih mengharapkan adanya terobosan lainnya yang dilakukan oleh Kementerian LKH. Sebab menurut Nyoman masih ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan oleh Kementerian LHK.

"Tentu ada saja yang belum berjalan sesuai harapan, dan banyak juga permasalahan yang masih mengkhawatirkan dalam menjaga kelestarian alam Indonesia," tuturnya.

Sebagai pekerjaan rumah yang secara konsisten perlu dilakukan Kementerian LHK pada tahun 2016, Nyoman mengingatkan agar kementerian yang dipimpin Siti Nurbaya tersebut tidak berhenti dalam mengawal koordinasi untuk upaya mitigasi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan di lapangan seperti re-wetting lahan gambut, mengintensifkan masyarakat pedulu api dan masyarakat mitra Polhut serta upaya penegakan hukum disebutnya harus dilakukan secara konsisten.

"Kita juga punya pekerjaan rumah untuk mulai mengimplementasikan kegiatan yang menjadi bagian dari komitmen Indonesia dalam INDCs (Intended Nationally Determined Contributions - red) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca seperti telah disepakati dalam COP 21 di Paris," ucap Nyoman.

Sementara itu Penasehat Umum WWF Indonesia Prof. Hadi Alikodra menyuarakan agar Kementerian LHK mampu memperkuat peran sebagai benteng terdepan dan terkuat dalam penyelamatan sisa hutan tropis Indonesia. Untuk membebaskan ancaman perambahan, Kementerian LHK diminta meningkatkan efektivitas perlindungan dan pengelolaam kawasan konservasi. Hal tersebut juga dimaksudkan agar dapat memberi manfaat bagi masyarakat sekitar.

"Walau penggabungan eks dua Kementerian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, sejauh ini cukup berhasil, namun Kementerian LHK masih juga menghadapi tantangan harmonisasi di level operasional," tukas Alikodra dalam keterangan yang sama.

Catatan lain dari WWF Indonesia adalah mengenai kematian satwa liar yang dilindungi undang-undang. Contohnya adalah Gajah Sumatera dan berbagai kasus kejahatan lingkungan, terutama dalam kasus karhutla dan kejahatan terhadap satwa liar. WWF Indonesia meminta kapada Kementerian LHK untuk memastikan pelaku kejahatan lingkungan bisa mendapat hukuman sebagai upaya pencegahan terulangnya kasus-kasus seripa di waktu mendatang.

Selain itu Kementerian LKH didorong agar tidak setengah hati dalam mengusung transparansi dalam mengusut kasus-kasus kejahatan lingkungan. Seperti konsistensi untuk membawa perusahaan-perusahaan pemegang konsesi ke jalur hukum atas kejadian karhutla sesuai dengan tanggung jawab yang ada dalam perizinannya. (ear/dnu)

Sumber: news.detik.com | 29 Desember 2015

Berikan komentar.