TRP
Pembangunan Perbatasan Dipacu
29 Desember 2015 \\ \\ 381

DPR Usulkan Pemekaran di Wilayah Terluar

ATAMBUA — Presiden Joko Widodo meminta pembangunan infrastruktur di perbatasan dipercepat. Pemerintah bertekad memperbaiki kondisi perbatasan agar tak kalah dengan negara tetangga. Selain itu, dengan pembangunan, perbatasan jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Sejak akhir tahun lalu, pemerintah memberi perhatian penuh terhadap pembangunan di tujuh pintu keluar dan masuk yang merupakan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Tanah Air. Salah satunya adalah PLBN Terpadu Motaain di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk memastikan pembangunan infrastruktur di PLBN Motaain berjalan sesuai rencana, Senin (28/12) kemarin, Presiden Joko Widodo didampingi Nyonya Iriana Joko Widodo untuk kedua kali datang meninjau langsung ke lokasi. Di perbatasan RI dengan Timor Leste itu, Presiden didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengunjungi pos perbatasan, kantor imigrasi, dan pasar internasional.

Presiden juga mendengarkan laporan dari Menteri PUPR mengenai perkembangan pembangunan wilayah perbatasan tersebut yang berjalan lebih cepat dari yang direncanakan.

"Ada tujuh titik lintas batas yang semua akan dikerjakan seperti ini. Ini jadi contoh yang namanya muka terdepan (negara) diperlukan. Ini untuk kebanggaan sebagai bangsa Indonesia maupun sisi ekonomi sebagai titik pertumbuhan ekonomi untuk mendorong arus barang untuk ekspor ke negara lain," ujar Presiden Jokowi.

Presiden menargetkan, beragam fasilitas yang dibangun di Motaain bisa diresmikan pada Oktober 2016. Tak hanya di wilayah ini, percepatan pembangunan infrastruktur juga dilakukan di PLBN lain di NTT, Papua, dan Kalimantan.

Memprihatinkan

Presiden membandingkan kondisi saat ini dengan waktu pertama kali mengunjungi PLBN Montaain beberapa waktu lalu. Ketika itu kondisi Montaain memprihatinkan. Kantor imigrasi di tempat tersebut mirip kantor kelurahan.

"Kita datang ke sini malu, tapi setelah lihat ini baru kerangka-kerangka konstruksi yang belum jadi. Tapi, setelah dijelaskan Menteri PU kelihatan sekali, di sini akan menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di NTT dan sekaligus kita ingin agar arus barang dari Indonesia ke Timor Leste semakin banyak," kata Presiden.

Di PLBN Montaain, jalan raya ke perbatasan sudah diperlebar dari 4,5 meter menjadi 7 meter. Sebagian sudah diaspal. Pembangunan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat perbatasan, khususnya warga di Tasifeto Timur dan Kalukuk Mesak. Di kedua kecamatan itu terdapat 984 kepala keluarga penduduk eks Timor Leste yang kini sudah menjadi warga negara Indonesia.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, semua pintu masuk menurut rencana akan diperbaiki, termasuk di antaranya pasar internasional dan pengaspalan jalan sepanjang 177 kilometer dari Motaain hingga Mota Masin.

Pemekaran

Sementara itu, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Rambe Kamarul Zaman meyakini, pemekaran dapat mempercepat pembangunan sarana dan prasarana penunjang kehidupan masyarakat di daerah-daerah perbatasan. Karena itu, sudah sewajarnya jika pemerintah memprioritaskan wilayah-wilayah terluar Indonesia menjadi daerah otonom baru (DOB).

Menurut dia, kendati sudah menjadi fokus perhatian pemerintah, pembangunan di daerah- daerah perbatasan belum berjalan dengan optimal. Pembangunan akan lebih optimal jika wilayah yang berbatasan dengan negara lain dimekarkan. "Dalam perkembangannya, daerah-daerah perbatasan, terutama pulau- pulau terluar, harus diberi otonomisasi. Harus diberikan kemungkinan-kemungkinannya untuk dikembangkan menjadi DOB," tuturnya.

Komisi II melihat ada sejumlah daerah perbatasan yang layak dimekarkan. Salah satunya Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku, yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste. Menurut Rambe, kabupaten yang memiliki 17 kecamatan itu layak dikembangkan menjadi provinsi sendiri. (SON/NTA)

Sumber: Kompas | 29 Desember 2015

Berikan komentar.