TRP
Pembangunan MRT, Peluang Perbaikan Tata Ruang
28 Desember 2015 \\ \\ 555

Pembangunan angkutan massal cepat (MRT) di Jakarta terus berlanjut. Pembangunan ini menghadapi berbagai tantangan, tetapi sekaligus menciptakan peluang perbaikan tata ruang Ibu Kota. Hal ini bisa terlihat, salah satunya, di kawasan Jalan Fatmawati Raya, Jakarta Selatan.

Proyek MRT dibangun dari kawasan eks terminal dan Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan, hingga Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Dari Lebak Bulus, MRT melintas melalui jalur layang sepanjang 9,8 kilometer melewati Jalan RA Kartini dan Jalan Fatmawati Raya. Begitu mendekati Patung Pemuda Senayan, kereta bergerak menurun hingga akhirnya masuk jalur bawah tanah sepanjang 5,9 km menuju Bundaran HI.

Sebelum ada proyek MRT, Jalan Fatmawati Raya memang sudah terkenal padat. Berdasarkan catatan Kompas, sejak 1980-an, bangunan bertingkat tumbuh di sekitar Pasar Jumat, Pondok Labu, dan Lebak Bulus. Bangunan-bangunan itu difungsikan sebagai permukiman dan tempat usaha.

Anis (78), ayah tiga anak, membuka usaha jahit di Jalan Fatmawati Raya sejak 1967. Waktu itu, menurut dia, masih banyak hutan dan kebun kosong di sekitar jalan itu. "Kawasan ini dianggap udik karena berada di pinggiran Kota Jakarta," ujarnya.

Karena kawasan itu strategis untuk pelintasan warga yang tinggal di pinggiran Jakarta masuk ke tengah kota, Jalan Fatmawati Raya kian ramai. Toko-toko kebutuhan rumah tangga bermunculan di kiri-kanan jalan. Apalagi setelah Jalan TB Simatupang dibangun, geliat perekonomian di sekitar kawasan itu tumbuh pesat.

Pembebasan sulit

Kepadatan yang telanjur terjadi di kawasan ini membuat pembebasan lahan untuk pembangunan MRT tak mudah. Bangunan dua lantai milik Anis terpotong untuk pembangunan ini. Dia kehilangan tempat parkir mobil berukuran 1 meter x 4 meter.

Begitu keluar dari tempat usahanya, Anis langsung berhadapan dengan kendaraan yang melintas. Tak ada lagi teras dan tempat parkir di depan bangunan usahanya.

Untuk mendukung pelaksanaan proyek MRT, total ada 615 bidang lahan yang harus dibebaskan di sepanjang Jalan Fatmawati Raya. Pembebasan dilakukan sejak 2013 di delapan kelurahan. Hingga akhir November 2015, masih ada 355 bidang yang belum bebas.

Karena pembebasan lahan mendesak dilakukan, Pemprov DKI Jakarta menyusun daftar bidang tanah yang termasuk kategori prioritas sangat kritis untuk pembangunan stasiun. Dari 166 bidang kritis, baru 21 bidang yang sudah dibayarkan. Sebanyak 67 bidang lahan dalam proses pemeriksaan berkas.

"Pembayaran harus selesai sebelum 30 Desember ini," kata Asisten Pembangunan Pemerintah Kota Jakarta Selatan Tri Wahyuningdyah.

Sosial ekonomi

Sigit (52), salah satu warga yang terkena pembebasan, belum sepakat. Menurut dia, pembebasan lahan tak hanya terkait dengan nilai ganti rugi tanah. "Pemprov DKI juga harus mempertimbangkan dampak sosial-ekonomi dari proyek MRT," kata warga Gandaria Selatan itu.

Menurut dia, pembangunan jalur layang di sepanjang Jalan Fatmawati Raya akan menghambat usaha warga yang sudah puluhan tahun berlangsung di sana.

Pembongkaran tempat parkir dan trotoar, misalnya, akan menyulitkan aksesibilitas pengusaha dan pelanggan ke toko-toko di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, halte yang dibangun di sekitar pertokoan akan memunculkan kantong-kantong parkir liar serta tempat ngetem ojek dan angkutan umum.

Ahli perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mengatakan, pembangunan MRT adalah kesempatan memperbaiki tata ruang dan menghidupkan kembali kawasan bisnis yang mulai sepi. "Tanpa penataan yang menyeluruh, pembangunan MRT tak akan secara langsung memengaruhi ekonomi masyarakat," kata Nirwono.

Dia menjelaskan, barang-barang yang dijual di Jalan Fatmawati Raya bukanlah benda spesifik yang sulit ditemui di tempat lain. Mereka yang berbelanja di sekitar Jalan Fatmawati Raya adalah mereka yang tinggal di sekitar kawasan itu.

Selain itu, orang-orang yang menggunakan MRT tidak akan berhenti di ruas jalan itu untuk berbelanja. Warga yang tinggal di pinggir Kota Jakarta menggunakan MRT hanya untuk menuju pusat kota guna bekerja atau beraktivitas lain.

Oleh karena itu, jika Pemprov DKI Jakarta tak menata kawasan itu, lama-kelamaan kegiatan bisnis di Jalan Fatmawati akan ditinggalkan masyarakat.

Menurut Nirwono, penataan kota harus mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik dan memiliki keberpihakan pada masyarakat menengah bawah. Pembangunan Stasiun Blok A, misalnya, harus dilakukan sekaligus untuk merevitalisasi pasar dan menyediakan hunian untuk pekerja.

Kepala Suku Dinas Penataan Kota Jakarta Selatan Syukria mengatakan, untuk mempercepat pembangunan, Pemprov DKI menawarkan pembebasan lahan memakai nilai appraisal untuk warga yang terdampak MRT. Warga juga bisa meningkatkan koefisien dasar bangunan atau perubahan peruntukan lahan hunian jadi tempat usaha.

Selain itu, Pemprov DKI juga akan melebarkan jalan dari 15 meter menjadi 22 meter serta membangun jalur pejalan kaki dan saluran air. Integrasi fisik antara stasiun dan lokasi sekitar bakal dilakukan di sejumlah titik, antara lain Stasiun Blok M, Istora, dan Dukuh Atas.

Direktur Utama PT MRT Jakarta Dono Boestami mengatakan, pihaknya juga telah merancang integrasi stasiun-stasiun MRT dengan kawasan bisnis di sekitarnya. Di Blok M, misalnya, akan ada jembatan layang yang menghubungkan stasiun MRT dengan Terminal Blok M dan pusat perbelanjaan di kawasan itu. (Denty Piawai Nastitie)

Sumber: Kompas | 28 Desember 2015

Berikan komentar.