TRP
HAK BERMUKIM - Warga Pulau Pari Ingin Pemerintah Berpihak
28 Desember 2015 \\ \\ 301

 

JAKARTA — Warga Pulau Pari, Kepulauan Seribu, ingin dukungan dan keberpihakan pemerintah terkait permasalahan lahan yang telah puluhan tahun tak terselesaikan. Sejauh ini tak ada solusi terbaik dari sejumlah pertemuan yang telah dilakukan.

"Kami tentu maunya pemerintah serius menangani hal ini. Mediasi yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten (Kepulauan Seribu) begitu-begitu saja, tak ada solusi. Kami maunya pemerintah bersikap dan memperlihatkan keberpihakan kepada warga dan mengambil peran dalam hal ini," ucap Sahrul, warga Pari, Jumat (25/12).

Menurut Sahrul, pertemuan yang selama ini digelar tak pernah melibatkan langsung pemilik PT Bumi Pari Asri (BPA) yang dianggap warga telah sangat meresahkan. PT BPA adalah perusahaan swasta yang mengklaim memiliki sebagian besar lahan di pulau tersebut serta berencana membangun kompleks hotel dan resor wisata.

Selasa (22/12), sekitar 150 warga Pulau Pari menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Jakarta. Mereka menggelar aksi itu karena merasa keluhan dan permasalahan yang dihadapi selama ini tak mendapat perhatian.

Masalah di Pulau Pari sudah terjadi sejak awal dekade 1990-an. Berita Kompas pada 6 September 1993 menyebutkan, warga Pulau Pari resah karena sebagian tanah di pulau itu diduga telah dibebaskan secara diam-diam oleh PT Bumi Raya Utama (BRU). PT BPA adalah anak perusahaan PT BRU (Kompas, 5/12).

Warga khawatir akan diusir dari pulau yang telah dihuni turun-temurun sejak sebelum perusahaan itu ada. Beberapa bulan terakhir, warga merasa diintimidasi sejumlah orang yang mengatasnamakan PT BPA. Setiap ingin membangun rumah mereka, warga akan didatangi, dikirimi surat teguran, bahkan dilaporkan ke kepolisian.

Akan tetapi, warga hingga kini masih berpegang pada ketentuan Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1592 Tahun 1991. Dalam SK gubernur itu disebutkan, peruntukan Pulau Pari dibagi menjadi tiga, yakni 50 persen untuk pariwisata, 40 persen untuk permukiman, dan 10 persen untuk Lembaga Oseanologi Nasional-LIPI (kini Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI).

Bupati Kepulauan Seribu Budi Utomo menuturkan, pihaknya telah lima kali mengadakan pertemuan antara warga dan perwakilan perusahaan. Menurut dia, dalam pertemuan terakhir, pihak perusahaan telah berjanji untuk tidak mengusir warga.

"Kami tentu tetap berpihak kepada warga karena bagaimanapun mereka adalah warga Kepulauan Seribu. Namun, kami juga tidak ingin warga menyalahi aturan yang ada, begitu pula dengan pihak perusahaan," ucap Budi. (JAL)

Sumber: Kompas | 26 Desember 2015

 

Berikan komentar.