TRP
Kota Kreatif Beri Nilai Tambah ke Warga
23 Desember 2015 \\ \\ 408

Keterlibatan Pemda Diperlukan

JAKARTA — Pengembangan kabupaten dan kota kreatif terus digiatkan. Pengembangan tersebut menekankan pada kreativitas industri yang mampu memberikan nilai tambah ekonomi kepada warga kabupaten ataupun kota. Keterlibatan peran pemerintah daerah diperlukan.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf, di sela-sela peresmian Jejaring Kabupaten/Kota Kreatif Indonesia (JK3I), Senin (21/12), di Jakarta, menyampaikan, kabupaten atau kota kreatif bukan sekadar label. Hal itu mengandung nilai substansial, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mendiami kabupaten atau kota.

Saat Creative City Conference di Konferensi Asia Afrika, April 2015, di Bandung, sebanyak 10 prinsip kota kreatif dicetuskan. Kesepuluh prinsip tersebut antara lain welas asih, inklusif, kreativitas, dan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Dia menegaskan, pengembangan kabupaten dan kota kreatif harus mengacu pada 10 prinsip itu.

Untuk menuju visi tersebut, lanjut Triawan, peran semua pemangku jabatan pemerintah daerah diperlukan. Ini bisa dimulai dari pemimpin daerah yang memiliki visi sehingga bisa menggerakkan pembangunan ekosistem kabupaten atau kota kreatif.

Direktur Fasilitasi Infrastruktur Fisik Bekraf Selliane Halia Ishak menyampaikan, 10 prinsip kota kreatif mengacu pada prinsip yang dicetuskan Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan PBB (UNESCO). Bekraf akan mulai menyusun koridor kerja atas kesepuluh prinsip itu pada tahun 2016.

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian juga akan menyusun indeks kota kreatif mulai 2016. Koridor kerja ataupun indeks tersebut diharapkan mampu menjadi acuan di daerah.

Dua kota

Saat ini, menurut Selliane, Indonesia telah mempunyai dua kota yang tergabung dalam UNESCO Creative Cities Network, yakni Bandung dan Pekalongan. Bandung menjadi kota kreatif bidang desain, sementara Pekalongan di bidang kerajinan dan kesenian rakyat.

Seperti diketahui, ada tujuh kategori UNESCO Creative Cities, yaitu kerajinan dan kesenian rakyat, desain, film, gastronomi, sastra, media, dan seni musik. Penunjukan Pekalongan terjadi pada Desember 2014, sementara penunjukan Bandung tanggal 11 Desember 2015.

"Dengan Bekraf dan Kementerian Koordinator Perekonomian menyusun koridor kerja ataupun indeks, harapannya adalah lahir kota kreatif versi Indonesia," lanjutnya.

Pada saat bersamaan, Direktur Kawasan Perkotaan dan Batasan Antarnegara Kementerian Dalam Negeri Budiono Suhambang mengungkapkan, pihaknya tengah menyusun rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait inovasi di daerah. Payung hukum RPP adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

"Keberadaan anak muda dan inovasi selalu beririsan. Pemerintah daerah utamanya harus mendukung hal itu agar bisa berkembang. Jika ada peraturan pemerintah, kami berharap dukungan mereka terhadap inovasi maksimal," ujar Budiono.

Ketua JK3I Paulus Mintarga mengatakan, JK3I adalah perkumpulan berbadan hukum dari para pemangku kepentingan di setiap kabupaten dan kota yang berkolaborasi untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif Indonesia. (MED)

Sumber: Kompas | 22 Desember 2015

Berikan komentar.