TRP
Tantangan Berat Menjaga Hutan yang Tersisa
23 Desember 2015 \\ \\ 485

Kebakaran yang meluas tahun ini masih belum cukup menghancurkan hutan Nusantara. Setelah api mereda dan asap kian menipis, kita dihadapkan kembali pada persoalan lama: pembalakan dan perambahan liar. Fenomena ini membuat tantangan semakin berat dalam upaya mempertahankan hutan tersisa.

Hutan-hutan produksi bekas terbakar kini jadi target pencurian kayu. Kompas mendapatinya saat mengikuti pemadaman kebakaran di Jambi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana, akhir November lalu. Puluhan meter kubik kayu dicuri dari dalam hutan negara di Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, yang di sekitarnya bekas terbakar. Para pencuri diduga memanfaatkan kayu-kayu tumbang akibat terbakar. Mereka bahkan leluasa membangun jalur angkut kayu berkilo-kilometer di tengah hutan itu.

Jalur angkut kayu ilegal rupanya lebih panjang dari yang diduga sebelumnya. Saat tim gabungan penegak hukum mengoperasi lebih jauh ke dalam, terlihat jelas maraknya pembalakan dalam hutan beralas hak penguasaan hutan (HPH) sebuah perusahaan itu. Kayu-kayu curian yang telah diolah terparkir di mana-mana siap diangkut.

Kepala Bidang Perlindungan Hukum Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ahmad Bestari mengatakan, praktik ilegal pasca kebakaran hutan bukan itu saja. Pengaplingan lahan dalam kawasan taman hutan raya untuk permukiman dan kebun tak kalah marak. Sungguh dapat dipahami kemudian akan banyaknya kepentingan di balik terjadinya kebakaran hutan. Tahura yang berlokasi di Muaro Jambi bisa dibilang tidak lagi bersisa.

Fenomena serupa terjadi di Sumatera Selatan. Tim Marinir TNI Angkatan Laut yang diturunkan dalam operasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan berulang kali menemukan lokasi pembalakan liar. Pembalakan itu diikuti pengaplingan untuk kebun sawit.

Tim menangkap 24 pelaku saat menebangi pohon di Hutan Muara Kepayang yang masuk kawasan Hutan Produksi Lalan. Mereka menemukan 167 gelondongan kayu punak dan meranti baru tebang. Harga kedua jenis kayu ini diperkirakan mencapai jutaan rupiah per meter kubik.

Di Taman Nasional Sembilang, Kabupaten Banyuasin, tim Marinir menemukan markas pembalakan liar terorganisasi. Indikasi itu terlihat dari peralatan, pondok-pondok yang dibangun, dan adanya jaringan jalan setapak beralas papan menembus kawasan.

Di Sumatera Utara, pembalakan masif di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Meski petugas TNGL dan polisi terus menangkap para pelaku pembalakan, masalah dasar perambahan di TNGL tidak terselesaikan.

Saat ini lebih dari 5.000 perambah sudah membuka lahan di TNGL seluas 30.000 hektar di Kabupaten Langkat. Hutan berubah wajah menjadi permukiman, kebun sawit atau karet. Bahkan, ada dua perusahaan yang diduga sudah membuka lahan di kawasan TNGL, yakni PT BM seluas 88.000 hektar dan PT PADB seluas 34.000 hektar.

Kasus perambahan terjadi sejak terjadi konflik Aceh tahun 2000. Ratusan keluarga pengungsi Aceh masuk ke TNGL. Setelah 15 tahun berlalu dan status mereka bukan lagi pengungsi, belum ada solusi mendasar untuk merelokasi warga. Sementara banjir bandang kian sering terjadi di Kabupaten Langkat sisi bawah. Setiap kali banjir terjadi, ribuan rumah terendam.

Di Kalimantan Tengah, penebangan liar yang terungkap aparat kepolisian mencapai 83 kasus pada 2014 naik menjadi 104 kasus tahun ini. Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Ajun Komisaris Besar Pambudi Rahayu mengatakan, kayu yang dicuri umumnya jenis ulin, meranti, dan bengkirai. "Kayu-kayu itu diangkut tanpa dilengkapi dokumen yang sah," kata Pambudi.

Jika dalam setiap kasus kayu diangkut menggunakan truk berkapasitas 5-6 meter kubik, bisa dihitung dalam setahun lebih dari 500 meter kubik kayu dijarah dari hutan Kalteng.

Pengendalian pembalakan liar tentu memerlukan kesigapan aparat. Namun, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalteng Sipet Hermanto mengeluh kekurangan aparat. Luas hutan yang perlu dijaga 12,7 juta hektar, tetapi jumlah polisi hutan hanya 385 orang. Padahal, setiap polisi hutan idealnya menjaga 5.000 hektar.

Kajian Lembaga Forest Watch Indonesia dan Global Forest Watch menyimpulkan, tutupan hutan Indonesia yang pada 1950 masih 162 juta hektar telah menyusut drastis lebih dari separuhnya pada akhir 1990-an. Saat ini hutan Indonesia yang tersisa tinggal 82 juta hektar, tersebar 26,6 juta hektar di Kalimantan, 19,4 juta hektar di Papua, dan 11,4 juta hektar di Sumatera. Sementara hutan Sulawesi mencapai 8,9 juta hektar, Maluku tinggal 4,3 juta hektar, serta Bali dan Nusa Tenggara tersisa 1,1 juta hektar saja.

Adapun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat, dari 130 juta hektar hutan tersisa di Indonesia, 42 juta hektar sudah habis ditebang. Penyusutan mencapai sedikitnya 1,1 juta hektar per tahun atau 2 persen dari total luas hutan.

Korbankan satwa

Seiring menyusutnya hutan, persoalan menjadi kian pelik. Ahli area konservasi pada Wildlife Conservation Society Aceh, Munawar Kholis, menyebut kerusakan hutan sebagai penyebab utama maraknya konflik satwa dan manusia. Kerusakan hutan membuat habitat satwa menyempit, bahkan hilang sama sekali. Tingginya kebutuhan permukiman, lahan pertanian, perkebunan, pertambangan, dan jalan terus meningkat pasca tsunami sehingga menjamah habitat dan jalur jelajah satwa.

Fenomena konflik gajah dan manusia terjadi hampir di seluruh Aceh, terutama di 13 kabupaten/kota. Keparahannya kian menjadi dalam dua bulan terakhir. Rentetan peristiwa itu merugikan kedua belah pihak. Konflik jadi alasan utama warga memburu, meracun, dan membunuh gajah. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh mendata sembilan gajah mati sejak Januari hingga November lalu, umumnya akibat keracunan.

Pemerintah harus mengubah pola hidup masyarakat yang terbiasa menebang pohon dan mereboisasi hutan gundul. Anton Widjaya, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia Kalbar, mengatakan perlu pemberdayaan masyarakat sekitar hutan.

Ketua Program Studi Ilmu Kehutanan Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat Mahrus Aryadi mengingatkan pemerintah daerah untuk sadar akan pentingnya manfaat hutan. Hutan jangan melulu dilihat demi kepentingan ekonomi. Saat kayunya sudah habis dan tidak bisa lagi dijual, hutan diobral untuk menjadi kebun.

Kini tantangan menjaga hutan tersisa menjadi semakin berat. Namun, itu tetap harus dijalankan, atau kita akan kehilangan seluruh kekayaan alam. (ITA/IRE/WSI/DRI/DKA/JUM/ESA)

Sumber: Kompas | 22 Desember 2015

Berikan komentar.