TRP
Laut Tiongkok Selatan - Kedamaian di Kawasan Perlu Dipelihara
18 Desember 2015 \\ \\ 281

TOKYO — Indonesia dan Jepang memiliki semangat yang sama, yakni perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut Tiongkok Selatan harus terus dipelihara dan ditingkatkan. Maka, Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi meminta kepada pihak- pihak yang memiliki tumpang tindih klaim di perairan Laut Tiongkok Selatan untuk segera menghentikan semua kegiatan yang dapat meningkatkan ketegangan di kawasan itu.

Menlu Retno menegaskan, hukum internasional harus dihormati, dan Indonesia menginginkan penerapan secara penuh dan efektif Declaration of Conduct serta penyelesaian dini dari Code of Conduct (tata berperilaku) di kawasan itu.

Seusai pertemuan 2 + 2, antara Menlu Retno dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu serta Menlu Jepang Fumio Kishida dan Menhan Jepang Gen Nakatani, di New Otani Hotel, Tokyo, Kamis (17/12), Menlu Retno mengemukakan, Indonesia tidak memiliki tumpang tindih klaim di kawasan Laut Tiongkok Selatan. "Indonesia tidak punya klaim dalam bentuk apa pun di Laut Tiongkok Selatan, baik zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen," ujarnya.

Wartawan Kompas, James Luhulima, dari Tokyo melaporkan, pernyataan yang sama dikemukakan Menhan Ryamizard. Ia menegaskan, Indonesia dan Jepang menginginkan kawasan itu aman dan damai. Apa yang diinginkan Indonesia itu sesuai dengan amanat Mukadimah UUD 1945, yakni ikut memelihara perdamaian dunia.

Sementara itu, Menlu Fumio Kishida mengatakan, Jepang dan Indonesia sama-sama merupakan negara maritim dan mitra strategis. Selain itu, juga sama- sama menghargai perdamaian, kebebasan, demokrasi, dan supremasi hukum.

Keempat menteri itu menganggap pertemuan 2 + 2 sangat penting dan strategis. Menlu Retno menyebutkan, pertemuan 2 + 2 itu membuka lembaran sejarah baru dalam hubungan Indonesia dan Jepang. Indonesia merupakan negara anggota ASEAN pertama yang melakukan pertemuan 2 + 2 dengan Jepang. Jepang sendiri telah memiliki pertemuan 2 + 2 dengan Amerika Serikat dan Australia.

Pertemuan ini, tambah Retno, penting karena akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan bilateral, dan melalui format 2 + 2, Indonesia dapat melakukan suatu observasi yang komprehensif tentang situasi keamanan dan politik di kawasan dan di dunia internasional.

"Indonesia ingin memastikan melalui pertemuan 2 + 2 ini, Jepang dan Indonesia dapat memberikan kontribusi bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dalam pertemuan ini, kita sepakat untuk membuat hotline komunikasi antara kedua menlu dan menhan, serta sepakat untuk melakukan pertemuan 2 + 2 dua tahun sekali," papar Retno.

Jangan salah ditafsirkan

Baik Menlu Retno maupun Menhan Ryamizard tidak ingin pertemuan 2 + 2 itu salah ditafsirkan. Ketika ditanyakan, apakah pertemuan 2 + 2 dengan Jepang dilakukan untuk "menghadapi" Tiongkok yang akhir- akhir ini semakin agresif di Laut Tiongkok Selatan, Menlu Retno membantah. "Sama sekali tidak. Dengan Tiongkok, Indonesia memiliki kerja sama antara menteri koordinasi bidang politik dan keamanan. Indonesia juga mempunyai pertemuan 2 + 2 dengan Australia," ujar Retno.

Dalam pertemuan 2 + 2 itu juga dibahas masalah terorisme, kejahatan siber, dan penjajakan pengembangan alutsista Indonesia. Jepang juga menyatakan kesediaannya untuk mengikuti Latihan Gabungan Multinasional "Komodo Exercise" pada April 2016. (DWA)

Sumber: Kompas | 18 Desember 2015

Berikan komentar.