TRP
9.140 Hektar Hutan Aceh Rusak akibat Alih Fungsi
18 Desember 2015 \\ \\ 1

BANDA ACEH — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Wilayah Aceh mencatat, sepanjang 2015, laju kerusakan hutan Aceh mencapai 9.140 hektar. Kerusakan hutan disebabkan alih fungsi, seperti dijadikan lokasi pembangunan jalan, perkebunan, pengembangan wisata, dan pabrik.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Aceh merilis catatan akhir tahun terkait temuan dan hasil kajian kondisi hutan Aceh. Besaran kerusakan hutan yang dihitung Walhi termasuk hutan lindung dan areal penggunaan lain (APL).

Walhi mencatat ada beberapa proyek besar pada tahun ini yang masuk dalam hutan lindung dan APL, yaitu pembangunan jalan Buloh Seuma Aceh Selatan ke Aceh Singkil, pembangunan jalan Janhto Aceh Besar ke Lamno Aceh Jaya, jalan dari Bener Meriah ke Aceh Timur, jalan dari Aceh Barat Daya ke Gayo Lues, pembangunan pabrik semen di Aceh Tamiang, dan pengembangan wisata di Iboih Sabang.

"Pembangunan jalan yang lokasinya di dalam hutan lindung akan berdampak pada rusaknya hutan," kata Direktur Eksekutif Walhi Aceh Muhammad Nur, Rabu (16/12), di Banda Aceh.

Ketika jalan sudah terbangun, akses pelaku perusakan hutan semakin mudah. Pertumbuhan permukiman penduduk di sepanjang jalan itu juga sulit dihambat. Idealnya, pembangunan jalan di hutan lindung menggunakan jalan layang. Meskipun butuh investasi besar, potensi kerusakan hutan dapat dicegah.

Alih fungsi lahan untuk perkebunan merusak stabilitas air tanah. Daya tampung air menurun. Akibatnya, saat musim hujan tiba, banjir kerap melanda. Nur menyebutkan, banjir di Aceh Singkil dikarenakan Rawa Singkil dirambah untuk dijadikan kebun sawit. "Persoalannya, kebun sawit milik perusahaan, bukan milik warga. Warga sekitar perkebunan sawit tetap miskin karena mereka tidak punya akses untuk mengelola lahan," kata Nur.

Di Aceh Tamiang, 1.070 hutan lindung dijadikan kebun sawit ilegal oleh pemegang hak guna usaha (HGU). Pada Selasa kemarin, sebagian kebun sawit dimusnahkan, tetapi telah menimbulkan kerugian cukup besar. Selain merusak stabilitas air, perambahan hutan lindung tersebut juga merusak habitat gajah dan orangutan.

Kepala Dinas Kehutanan Aceh Husaini Syamaun tidak membantah setiap tahun luas hutan di Aceh turun. Namun, ia tidak memiliki data konkret berapa angka kerusakan setiap tahun.

Dugaan Walhi bahwa ada potensi kerusakan hutan lindung karena pembukaan jalan, kata Husaini, tidak akan terjadi apabila pengawasan oleh pemerintah berjalan dan masyarakat sadar menjaga lingkungan. Namun, pada bulan lalu, Husaini menemukan warga menebang pohon di kawasan hutan lindung. (ain)

Sumber: Kompas | 17 Desember 2015

Berikan komentar.