TRP
Sawah Baru 100.000 Hektar Terkendala
18 Desember 2015 \\ \\ 524

BANDUNG — Program Pemerintah Provinsi Jawa Barat mencetak sawah baru seluas 100.000 hektar di kawasan selatan, hingga kini masih terkendala. Realisasi program itu sampai sekarnag 1.243 hektar atau sekitar 1,2 persen. Kendala muncul terkait dengan alokasi biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang minim.

"Pencetakan sawah baru ada penetapan dibiayai APBN. Namun, di sisi lain, pemerintah pusat kini juga memprioritaskan terlebih dulu cetak sawah baru di Indonesia timur, seperti di Papua. Dengan demikian, program di Jawa, termasuk Jabar, belum bisa dilakukan secara cepat," kata Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jabar Diden Trisnadi di Bandung, Selasa (15/12).

Program cetak sawah baru di Jabar dimaksudkan untuk mengantisipasi laju penyusutan areal persawahan akibat alih fungsi lahan. Pemprov Jabar sudah mencanangkan program itu sekitar tahun 2011, dan ditargetkan tuntas pada 2018. Pencetakan sawah baru penting dilakukan guna mempertahankan posisi Jabar sebagai salah satu lumbung pangan terbesar nasional.

Dalam kaitan pencetakan sawah baru, daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah pusat. Namun, daerah berkewajiban terlebih dulu melakukan survei investigasi dan desain (SID) untuk perluasan sawah. Ini dimaksudkan, antara lain, agar dapat diperoleh lahan dengan status yang jelas, juga layak untuk dijadikan persawahan dengan sumber air yang memadai.

Pencetakan sawah yang sudah dilaksanakan di Jabar seluas 1.243 hektar, terbesar di Kabupaten Sukabumi, sekitar 400 hektar. Daerah lainnya adalah di Kabupaten Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Kabupaten Pangandaran.

"Sampai saat ini, diperoleh lahan potensial sekitar 13.000 hektar untuk pencetakan sawah baru. Namun, alokasi anggaran dari APBN baru untuk pembuatan seluas 1.243 hektar," ujar Diden.

Kepala Subbagian Perencanaan dan Program Dinas Pertanian Tanaman Pangan Jabar M Ramdhani mengemukakan, penyusutan lahan sawah di daeranya terus terjadi. Salah satunya yang terbaru adalah terkait dampak dari pembangunan Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) sepanjang 116,7 kilometer, Waduk Jatigede, dan proyek pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) di Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Luas BIJB 1.800 hektar.

Menurut Ramdhani, alih fungsi sawah untuk lahan BIJB sedikitnya 600 hektar. Waduk Jatigede juga membuat sekitar 3.000 hektar sawah di Sumedang terendam.

Musim tanam

Terkait dengan tanam pada musim tanam pertama (rendeng) saat ini, sawah yang ditanami masih sedikit. Pantauan di beberapa daerah, seperti Cirebon, Jabar; Kebumen dan Banyumas, Jawa Tengah; Bojonegoro dan Sidoarjo, Jawa Timur; serta Lampung, Selasa kemarin, menunjukkan, sebagian lahan dibiarkan menganggur, bahkan belum dibersihkan untuk persiapan tanam.

Di Cirebon, musim kemarau berkepanjangan telah memundurkan musim tanam yang biasanya dimulai bulan November menjadi Januari. Dari 46.000 hektar sawah di kabupaten itu, hanya 2.500 hektar yang baru terairi. Jumlah itu adalah areal sawah yang ditanami padi untuk musim rendeng Desember ini.

Menurut Sekretaris Dinas Pertanian, Peternakan, Kehutanan, dan Perkebunan Kabupaten Cirebon Muhidin, areal 2.500 hektar itu merupakan upaya percepatan musim tanam. Pihaknya juga memberikan bantuan sekitar Rp 1 juta kepada kelompok tani di daerah percepatan tanam, seperti Kecamatan Susukan dan sebagian Kecamatan Gegesik.

Di Banyumas, hingga pertengahan Desember, baru 3.500 hektar atau sekitar 9 persen sawah yang telah ditanami, dari target tanam pada musim rendeng seluas 39.000 hektar. "Kondisi itu terjadi akibat dampak kemarau panjang beberapa waktu lalu," kata Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Banyumas Tjutjun Sunarti Rochidie.

Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Peternakan Kebumen Machasin mengatakan pula, hambatan tanam di daerahnya terutama terjadi di sawah yang dialiri irigasi Waduk Sempor.

Sebagian petani di Sidoarjo juga masih menunggu kecukupan pasokan air untuk mengolah lahan. Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perkebunan Sidoarjo Anik Pudji Astuti mengatakan, sebagian besar petani memundurkan masa tanamnya, menunggu pasokan air cukup untuk mengolah lahan. Di Lampung, ketersediaan air irigasi juga masih kurang. (SEM/IKI/NIK/ACI/VIO/GRE)

Sumber: Kompas | 16 Desember 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.