TRP
Penyidik Butuh Saksi Ahli
18 Desember 2015 \\ \\ 595

Pemerintah Dinilai Kurang Serius

PEKANBARU — Penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah, terus berjalan meskipun lamban. Namun, pihak kepolisian membutuhkan kehadiran saksi ahli untuk mendukung proses penyelidikan.

Kejaksaan Tinggi Riau, misalnya, menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2015 seluruhnya 50 kasus, terdiri dari korporasi empat kasus dan perorangan 46 kasus. "Untuk korporasi hanya berkas PT LIH yang sudah diserahkan polisi, tetapi belum lengkap. Tiga perusahaan lain masih berupa SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan)," ujar Mukhzan, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Riau di Pekanbaru, Selasa (15/12).

Menurut Mukhzan, saat ini, ada 13 kasus karhutla perorangan yang masih menjalani proses persidangan, dengan lima di antaranya tahap tuntutan.

Secara terpisah, Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau Ajun Komisaris Besar Ari Rahman Nafarin mengungkapkan, hanya tiga dari empat kasus korporasi yang masih diberkas Polda Riau, yaitu PT LIH, PT PLM di Indragiri Hulu, dan PT PU di Bengkalis. Adapun PT ASL di Indragiri Hulu dikeluarkan dari pemeriksaan karena di lahannya tidak terbukti ada kebakaran. "Untuk PT LIH, berkas pemeriksaan yang dikembalikan jaksa sudah kami lengkapi, dan sudah kami serahkan lagi dua hari lalu," katanya.

Menurut Ari, proses pemeriksaan kejahatan korporasi terkait kebakaran lahan memang lebih lambat dibandingkan kasus kriminalitas biasa. Kendala pemberkasan PT PLM dan PT PU adalah menunggu jadwal pemeriksaan saksi ahli yang belum dapat dilakukan.

"Persoalan sebenarnya hanya ketersediaan waktu saksi untuk hadir. Untuk mendatangkan saksi ahli, kami harus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ahlinya sendiri," kata Ari.

Berdasarkan data yang dilansir Humas Polda Riau, November lalu, jumlah perkara karhutla yang disidik polisi mencapai 71 laporan. Tersangka perorangan mencapai 63 orang dan korporasi 18 laporan dari lima perusahaan.

Kurang serius

Di Palembang, Sumatera Selatan, Ketua Hutan Kita Institute (HaKI) Aidil Fitri, Selasa, menilai, pemerintah kurang serius dalam menangani kasus kebakaran lahan. Hal itu terlihat dari lambatnya proses penanganan kasus kebakaran hutan yang melibatkan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari berbagai pihak agar kasus karhutla segera dituntaskan.

Menurut Aidil, seiring meredanya peristiwa kabut asap, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan sedikit kendur. Hal ini terlihat dari lambannya proses hukum terkait kebakaran hutan. "Sampai saat ini, proses hukum sejumlah perusahaan telihat mandek," ujarnya.

Namun, menurut Kepala Bidang Humas Polda Sumsel Komisaris Besar Djarot Padakova, sampai saat ini, proses hukum terus berjalan. Dari sejumlah kasus karhutla yang melibatkan 11 perusahaan, satu di antaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Sumsel, yakni PT PH. "Bahkan, untuk kasus itu, sudah disidangkan dengan menetapkan tiga tersangka," katanya.

Sepuluh perusahaan, ungkap Djarot, masih dalam tahap penyidikan. Perusahaan tersebut adalah PT RHM, PT SBN, PT MSA, PT GAL, PT RPP, PT AA, PT WAJ, PT KY, PT RHS, dan PT PSM. Kebakaran tersebar di beberapa wilayah, seperti Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, dan Banyuasin, dengan total lahan yang terbakar sekitar 13.000 hektar.

Untuk ke 10 perusahaan tersebut, kini pihaknya tengah dalam upaya penguatan alat bukti, yakni dengan mendatangkan saksi ahli.

Di Kalimantan Tengah, proses hukum kasus karhutla yang diduga dilakukan korporasi juga berjalan lambat. Hampir tiga bulan, dari lima korporasi yang diselidiki, belum ada satu pun yang sampai ke pengadilan. Kepolisian masih menunggu saksi ahli dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendukung proses penyidikan.

"Kami menunggu saksi ahli dari KLHK untuk penyidikan PT PEAK," kata Kepala Polres Katingan Ajun Komisaris Besar Tato Pamungkas, Selasa.

Mutlak diperlukan

Guru Besar Fakultas Kehutanan, yang juga pakar kebakaran hutan dan lahan dari Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero Saharjo, mengatakan, pelibatan saksi ahli mutlak diperlukan dalam penanganan kasus karhutla. Penyidik menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagai acuan dalam proses pidana kasus kebakaran lahan.

Untuk menyatakan terjadinya kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan, lanjut Bambang, penyidik harus mampu memberikan pembuktian. Masalahnya, penyidik di kepolisian belum memiliki pemahaman memadai soal dampak lingkungan. Hasil pembuktian perlu didapatkan dari analisis laboratorium untuk mengukur kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kebakaran. (ITA/SAH/RAM/DKA)

Sumber: Kompas | 16 Desember 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.