TRP
Menata Tambang Rakyat
18 Desember 2015 \\ \\ 413

Beginilah nasib rakyat di negeri tontonan. Dengan tontonan yang silih berganti, persoalan yang justru terkait rakyat tak pernah tuntas dikaji dan dicarikan solusi. Isunya lenyap dilibas drama elite politik, sekalipun yang di panggung itu tidak bermutu dan menjengkelkan publik.

Maka, lenyap sudah isu kebakaran hutan, yang seharusnya bisa menjadi momentum memperbaiki aturan pembukaan lahan dan sekaligus menghukum perusahaan besar pembakar hutan. Atau menata ulang pertambangan rakyat, yang sudah merusak lingkungan dan menelan banyak korban jiwa.

Padahal, ada banyak penelitian yang bisa menjadi dasar untuk memperbaiki semua urusan rakyat ini ke depan. Oleh karena itu, mari kita mulai dengan pertambangan rakyat dan pada kesempatan lain mengupas kebakaran hutan.

Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), misalnya, baru saja menyelesaikan penelitian mencari bentuk kelembagaan yang cocok untuk memulihkan pencemaran lingkungan lahan akses terbuka. Menurut Direktur Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Sulistyowati, kelembagaan yang diharapkan ke depan adalah berbasis masyarakat agar bisa berkelanjutan.

Dalam penelitian yang berlangsung empat bulan itu, tampaklah bahwa kompleksitas kawasan pertambangan rakyat dan penambangan emas tanpa izin (PETI) berbeda-beda. Pertambangan emas, misalnya, didominasi petualang tambang yang bermigrasi dari satu titik ke titik lain untuk membuka tambang. Tidak mengherankan apabila di Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, mayoritas petambang adalah pendatang.

Apalagi cadangan emas aluvial biasanya dangkal, paling dalam 15 meter, dengan lapisan yang relatif tidak tebal pula, 2-6 meter, sehingga dengan mudah bisa ditambang dengan peralatan sederhana. Masyarakat lokal yang tidak punya keahlian, terseret dalam perputaran ekonomi PETI walau biasanya hanya menjadi pekerja kasar atau pemilik lahan. Sebaliknya, elite lokal mendapat banyak keuntungan sehingga sering menghambat upaya penataan pertambangan rakyat dan PETI.

Data Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka menunjukkan, di seluruh Indonesia terdapat 302 titik lahan akses terbuka. Semua berpotensi mencemari lingkungan. Dominasi pendatang semakin membuat pengelolaan lingkungan terabaikan karena tidak ada keterikatan dengan kawasan.

Menurut Bahruddin, pengajar Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fisipol UGM yang terlibat dalam penelitian KLHK di atas, salah satu pemicu salah kelola pertambangan rakyat adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang ternyata masih bias korporasi. Izin Pertambangan Rakyat (IPR), misalnya, mengunci pertambangan rakyat dengan batasan luasan area dan jumlah produksi, bukan metode atau alat. ”Akibatnya, UU Minerba tidak sesuai dengan kenyataan,” katanya.

Oleh karena itu, dalam hal pertambangan rakyat dan PETI perlu diterapkan community responsible mining (CRM) atau pertambangan rakyat yang bertanggung jawab karena sulit menutup pertambangan rakyat dilihat dari jumlah ataupun skala ekonominya. Di Gunung Botak yang sudah ditutup pemerintah, misalnya, sekitar 9.000 petambang berjibaku di sana.

Sulistyowati menjelaskan, penataan pertambangan rakyat dan PETI bisa dimulai dengan mengurangi kegiatan pertambangan tanpa izin, diikuti penerbitan IPR yang baik dan benar: memenuhi persyaratan teknis, administrasi, dan finansial, sekaligus menaati rencana reklamasi dan pasca tambang.

”Pemerintah juga mendampingi dan membantu teknologi untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan,” katanya. Oleh Agnes Aristiarini

Sumber: Kompas | 16 Desember 2015

Berikan komentar.