TRP
Alih Fungsi Munculkan Masalah Sosial
01 Desember 2015 \\ \\ 541

SLEMAN — Maraknya alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga menimbulkan masalah sosial dan ekonomi. Alih fungsi lahan pertanian antara lain memunculkan konflik sosial antara warga dan pengembang properti, petani juga beralih menjadi pekerja informal yang tak menjanjikan kesejahteraan.

Hal itu terungkap dalam disertasi peneliti Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta, Krisdyatmiko, pada program studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Disertasi berjudul "Dampak Sosial dan Ekonomi Alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian (Studi Kasus di Desa Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman)" itu dipertahankan dalam ujian terbuka, Senin (30/11).

"Penelitian saya menemukan, alih fungsi lahan menghasilkan dampak sosial ekonomi pada masyarakat, antara lain munculnya konflik sosial warga setempat dengan pengembang perumahan," kata Krisdyatmiko yang juga dosen jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM.

Dia memaparkan, dibandingkan empat kabupaten/kota lain di DIY, laju alih fungsi lahan di Kabupaten Sleman berlangsung lebih cepat. Pada 2005, misalnya, dari 76,58 hektar sawah, tegal, dan lahan kosong di DIY yang beralih menjadi permukiman serta tempat usaha dan jasa, sebanyak 48,4 persennya atau 37,07 hektar terjadi di Sleman.

Selama 2000-2012, sawah di Sleman berkurang 636 hektar atau 53 hektar per tahun. Maraknya alih fungsi lahan pertanian itu karena Sleman menjadi daerah pertumbuhan baru setelah ruang di Kota Yogyakarta kian terbatas. Akibatnya, banyak perumahan, apartemen, hotel, dan tempat usaha yang tumbuh di Sleman.

Konflik akibat alih fungsi lahan, kata Krisdyatmiko, antara lain muncul dalam bentuk penolakan pembangunan apartemen di sejumlah wilayah di Sleman beberapa waktu terakhir. Penolakan itu muncul karena warga mengkhawatirkan dampak negatif pembangunan apartemen, antara lain berupa berkurangnya ketersediaan air tanah.

"Di Desa Sariharjo, warga juga merasakan dampak negatif alih fungsi, misalnya berkurangnya fungsi resapan air dan banyaknya sampah rumah tangga yang dibuang sembarangan ke saluran irigasi sehingga mengganggu pertanian dan menimbulkan banjir," katanya.

Masalah sosial ekonomi lain adalah beralihnya para petani menjadi pekerja informal, misalnya pembantu rumah tangga dan pedagang kaki lima. Petani itu telah menjual lahan pertaniannya, sementara mereka tidak memiliki keterampilan untuk menjadi pekerja di sektor formal. Masalah sosial lainnya adalah kerenggangan hubungan sosial antara warga asli dan pendatang.

Kepala Dinas Pertanian DIY Sasongko mengatakan, jika alih fungsi lahan terus terjadi, produksi pertanian di DIY bisa terdampak. "Kami berupaya menahan laju alih fungsi lahan, antara lain, dengan memberi bantuan pada para petani agar mereka tak menjual lahan," ujarnya. (HRS)

Sumber: Kompas | 1 Desember 2015

Berikan komentar.