TRP
Sengketa Lahan -Proses Negosiasi Tidak Pernah Terjadi-
01 Desember 2015 \\ \\ 337

PALEMBANG — Tidak adanya proses negosiasi yang baik antara perusahaan dan masyarakat lokal membuat sengketa lahan seakan tidak pernah berhenti. Konflik yang berkepanjangan dikhawatirkan akan berdampak pada hilangnya budaya dan mata pencarian warga lokal.

Hal ini dikatakan Staf Khusus Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Mahir Takaka saat hadir dalam dialog terkait Hutan Harapan yang dikelola oleh Restorasi Ekosistem Indonesia di Palembang, Senin (30/11).

Menurut Mahir, permasalahan yang sering terjadi antara perusahaan yang diberi izin konsesi dan masyarakat lokal tidak lepas dari tidak adanya negosiasi antar- kedua belah pihak sejak awal. Ada kecenderungan perusahaan melakukan sosialisasi terkait izin, setelah izin itu didapatkan.

Semestinya, sebuah perusahaan harus melakukan negosiasi pada masyarakat lokal sebelum izin diberikan. Tujuannya tidak lain agar ditemukan kesepakatan yang jelas saat perusahaan menjalankan eksplorasi ataupun eksploitasi pada lahan yang sudah lama dikelola oleh masyarakat lokal tersebut.

Dalam catatanya, dari sekitar 2.274 komunitas yang masuk dalam keanggotaan Aman, 70 persen di antaranya berkonflik dengan perusahaan yang mendapatkan izin konsesi. "Biasanya, perusahaan itu ada di sektor dengan pertambangan dan perkebunan," ucapnya.

Dalam penyelesaiannya pun terkadang perusahaan tidak memperhatikan aspek hak asasi manusia dan lebih menekankan pada keterlibatan oknum aparat untuk mengitimidasi masyarakat. "Beberapa daerah yang rawan konflik antara lain Papua, Kalimantan, dan sebagian Sumatera," ucapnya.

Direktur Eksekutif Hutan Kita Institute Aidil Fitri mengatakan, di Sumatera Selatan, setidaknya ada 73 sengketa lahan yang ditangani di sepanjang tahun 2014. Kasus terbanyak terjadi di Lahat dengan 15 kasus, 12 kasus di Muara Enim.

Kasus ini mengemuka karena pada pemanfaatan izin, pihak korporasi seakan tidak memperhatikan hak-hak dari masyarakat sekitar. Hal ini dikhawatirkan akan terputusnya mata pencarian dan kebudayaan di masyarakat lokal.

Sejumlah cara ditawarkan untuk menyelesaikan kasus lahan yang ada, di antaranya melalui moratorium perizinan, percepatan penyelesaian tata batas wilayah, percepatan kebijakan satu pemetaan, dan menjadikan standar bisnis dan hak asasi manusia menjadi kewajiban, bukan kerelaan. Diperlukan juga renegosiasi antara perusahaan dan masyarakat lokal. (RAM)

Sumber: Kompas | 1 Desember 2015

Berikan komentar.