TRP
Reklamasi Teluk Jakarta -DPRD Soroti Dampak ke Publik-
01 Desember 2015 \\ \\ 552

JAKARTA — Sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta menyoroti manfaat reklamasi di Teluk Jakarta bagi publik. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diminta memperhitungkan betul dampak lingkungan dan sosial pembangunan 17 pulau reklamasi pada masa mendatang.

Pandangan fraksi disampaikan dalam sidang paripurna yang membahas rancangan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (30/11). Dua perda itu merupakan usulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan menjadi acuan bagi pembangunan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta.

Fraksi Demokrat-PAN, misalnya, meminta Pemprov DKI membuka kajian teknis terkini tentang kondisi tanah, air, gelombang laut, serta proyeksi ke depan agar publik yakin. Fraksi ini meminta kepastian segala rekayasa di Teluk Jakarta bermanfaat secara sosial bagi warga. Termasuk, kepastian soal penyediaan ruang terbuka hijau, ruang terbuka biru, serta pantai publik yang bisa diakses umum.

Fraksi Partai Hanura meminta luas wilayah hasil reklamasi yang diserahkan ke Pemprov DKI lebih besar. Tidak sekadar 5 persen sebagaimana diusulkan dalam rancangan perda sehingga manfaat reklamasi dirasakan lebih besar bagi kepentingan masyarakat, terutama untuk penyediaan rumah susun bagi nelayan dan warga terdampak.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga mempertanyakan kontribusi 5 persen lahan dari pengembang. Fraksi ini bahkan meminta Pemprov DKI memperjelas pasal tentang insentif dan kompensasi bagi masyarakat. Pasal terkait itu dinilai multitafsir.

Fungsi komersial

Ketua Program Perencanaan Kota dan Real Estat Universitas Tarumanagara Suryono Herlambang menambahkan, jika proyek reklamasi hanya berfungsi komersial serta hunian kelas atas dan hasilnya untuk subsidi, kejelasan dasar kebijakan menjadi penting. Pemprov DKI harus menjelaskan perhitungannya.

Suryono berpendapat, pemerintah terkesan melepas begitu saja ke pengembang. Karena itu, penting untuk mengangkat peran badan pengelola reklamasi sekaligus menunjukkan seberapa jauh pengawasan pemerintah ke proyek-proyek tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati menyatakan, selain dalam naskah Rencana Tata Ruang Wilayah Jakarta 2030, aspek lingkungan pengembangan kawasan pantai utara juga masuk dalam rancangan perda itu. Reklamasi pun mempertimbangkan rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Teluk Jakarta yang melingkupi Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

Rancangan perda juga memuat kewajiban pengembang dalam merevitalisasi daratan lama melalui penyediaan permukiman dan sarana penunjang masyarakat, termasuk nelayan tangkap di Muara Angke dan Marunda.

Sejauh ini, nelayan sudah terkena dampak negatif reklamasi. Selain berkurangnya hasil tangkapan, reklamasi juga dikhawatirkan menyingkirkan nelayan.

Mengutip data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia DKI Jakarta yang juga nelayan di Cilincing, M Tahir, menyebutkan, terdapat 16.855 nelayan yang menggantungkan hidup di Teluk Jakarta. Proyek reklamasi mengancam sumber penghidupan mereka di laut.

Selain itu, Tahir khawatir nelayan tidak hanya akan tersisih di laut, tetapi juga di darat karena pemerintah belum menjamin tempat tinggal nelayan tidak akan tergusur setelah proyek reklamasi rampung.

Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Subandono Diposaptono mengatakan, reklamasi harus mampu menjamin nasib nelayan tradisional.

UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil mengamanatkan untuk menjaga kehidupan dan penghidupan nelayan. ”Nelayan harus dimanusiakan sebagai salah satu pilar pembangunan poros maritim,” ujar Subandono.

Selain itu, dampak negatif yang ditimbulkan reklamasi harus ditekan, seperti perubahan pola arus dan gelombang. (MKN/ILO/JAL/ICH/LKT)

Sumber: Kompas | 1 Desember 2015

Berikan komentar.