TRP
Ketika Pembangunan Infrastruktur Dipercepat
01 Desember 2015 \\ \\ 610

Pembangunan infrastruktur yang diminta oleh Presiden Joko Widodo dipercepat, realisasinya mulai terlihat. Pengerjaan konstruksi terus berlangsung selama tujuh hari seminggu tanpa henti. Namun, pembebasan lahan masih menjadi kendala di hampir semua proyek pembangunan.

Proyek pembangunan jalan tol Trans-Jawa dan sejumlah waduk-waduk, misalnya, diminta untuk selesai enam bulan hingga satu tahun lebih awal dari waktu yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Di lapangan, mempercepat pembangunan ternyata tidak mudah.

Ali Rahmat, Pejabat Pembuat Komitmen Waduk II, Kamis (12/11), di Karanganyar, Jawa Tengah, mengatakan, kendala pembebasan lahan sangat memengaruhi kecepatan pembangunan. Di Waduk Gongseng, dari 508 hektar lahan yang dibutuhkan, 448 hektar di antaranya adalah wilayah hutan. Adapun sisanya, sebesar 60 hektar, adalah milik masyarakat.

Pejabat Pembuat Komitmen Waduk II, yang meliputi Gondang di Karanganyar dan Gongseng di Bojonegoro, itu menyebutkan, untuk membebaskan lahan hutan dibutuhkan surat izin pinjam pakai kawasan hutan dan izin tukar kawasan hutan. Sejak 2013, pihaknya sudah mendapat izin pinjam pakai kawasan hutan sehingga saluran pengelak dan beberapa bangunan sementara dapat dibangun.

Untuk fisik bendungan, yang merupakan bangunan utama dan membutuhkan waktu paling lama dalam pembangunannya, belum dapat dilakukan karena izin tukar hutan belum didapat. Setelah mendapat izin tukar hutan, pun tidak mudah mencari lahan pengganti dengan luas sama, di pulau sama, dan di wilayah daerah aliran sungai sama.

Pembangunan Waduk Gondang juga sempat menghadapi kesulitan, dari kebutuhan lahan 96,23 hektar, seluas 46,7 hektar di antaranya adalah lahan PT Perkebunan Nusantara (PN) IX, dan sisanya adalah milik masyarakat dan pemerintah desa. Namun, dalam perjalanannya, pihak PTPN memberi dispensasi. Artinya, walaupun belum sepenuhnya dibebaskan, waduk sudah dapat dikerjakan di lahan seluas 20 hektar.

Kendala pembebasan lahan akan membuat pembangunan kian molor karena secara teknis bendungan harus melalui tiga kali musim kemarau atau tidak kurang dari 3,5 tahun. Waktu itu dibutuhkan untuk memastikan tubuh bendungan benar-benar kuat dan dapat menahan air.

"Membangun bendungan ini sangat berisiko. Waduk ini menampung 9,15 juta meter kubik air. Jika terjadi kebocoran atau jebol, akan menimbulkan petaka. Oleh karena itu, meskipun dipercepat, hal-hal teknis harus tetap diperhatikan," ungkap Bambang Soemantri dari tim teknis proyek Waduk Gondang.

Jalan tol

Kepala Satuan Kerja Pembangunan Tol Solo-Kertosono, Aidil Fiqri, mengungkapkan hal yang sama. Jalan Tol Solo-Kertosono, yang dalam kontrak berakhir tahun 2018, diminta diselesaikan pertengahan 2018. Ruas Colomadu-Karanganyar, bagian dari Solo-Kertosono, juga diminta selesai pada tahun 2017.

Namun, di ruas Colomadu-Karanganyar sepanjang 20,9 kilometer yang dikerjakan pemerintah masih tersisa lahan yang belum dibebaskan sepanjang 2,3 kilometer, ditambah 23 titik yang tersebar di sembilan paket konstruksi. Akibatnya, pembangunan pun tidak dapat dilakukan secara utuh.

Pembangunan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga menghadapi kendala serupa. Masih ada 15 persen lahan yang belum dibebaskan untuk membangun tol 17,5 kilometer.

Untuk menghemat waktu, pembangunan fisik terus dilakukan sambil menunggu urusan lahan selesai. Akan tetapi, Aidil mengingatkan, pembebasan lahan yang dilakukan belakangan berpotensi menimbulkan masalah baru karena biasanya harga jual akan melonjak tajam.

Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum, Aidil mengakui, proses pembebasan lahan lebih terbantu. Oleh karena itu, pembebasan lahan yang ditargetkan selesai pada akhir 2015 akan segera memasuki tahap appraisal. Setelah hasil appraisal didapat akan diadakan musyawarah.

Konsinyasi

Jika pemilik lahan setuju, uang ganti rugi segera dibayarkan. Namun, jika tidak setuju, keputusan akan diserahkan ke pengadilan. Jika pengadilan memutuskan eksekusi, pembayaran dilakukan dengan konsinyasi.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Ronny Kusuma Yudistiro menyebutkan, proses pembebasan lahan terus berjalan. Setelah berlakunya UU No 2/2012, proses pembebasan lahan lebih terukur karena jelas batas waktunya sehingga dapat dihitung. Masyarakat yang keberatan juga dapat menggugat ke pengadilan.

Ia juga menilai, selama proses pembebasan lahan dilakukan dengan keterbukaan, dan dengan memanusiakan manusia, biasanya bisa lebih diterima. Ia juga tengah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk memberi insentif kepada warga pemilik lahan berupa pengurangan atau pembebasan pajak penghasilan atas pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Warga sudah mengorbankan tanah mereka sehingga selayaknya dihargai.

Ronny memperkirakan, pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur yang tengah berjalan, terutama Jalan Tol Trans- Jawa, akan diselesaikan seluruhnya tahun 2016. Kalaupun ada proses banding, 2017 sudah selesai. Saat ini, hingga 2015 akhir, rata-rata kemajuan pembebasan lahan mencapai 90 persen. Hanya untuk Jalan Tol Batang-Semarang yang masih 70 persen.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Rahmat Bowo, mengatakan, jika dalam pelaksanaannya pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan UU No 2/2012, hal itu dapat mengakomodasi kedua belah pihak. Pihak yang membutuhkan lahan untuk kepentingan umum terakomodasi, di sisi lain kepentingan pemilik lahan juga terlindungi.

"Memang pada akhirnya bisa terjadi konsinyasi. Namun, itu pun melalui proses pengadilan. Pemilik lahan pun masih dapat mengajukan keberatan jika masih merasa haknya tidak terpenuhi. Di sisi lain, kepentingan publik yang lebih luas dapat tetap berjalan," kata Rahmat. Oleh Amanda Putri

Sumber: Kompas | 1 Desember 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.