TRP
Luka Mustaya yang Tak Kunjung Kering
01 Desember 2015 \\ \\ 418

Sejak peristiwa 2 September 2012, Mustaya (38) dan keluarga selalu curiga kepada setiap orang yang datang menanyakan kisahnya. Cerita tentang protes nelayan atas penambangan pasir laut itu berujung luka. Ada sisa nyeri akibat luka di paha kanan Mustaya. Tak hanya itu, dia pun trauma.

Di Desa Lontar, sekitar 20 kilometer utara pusat Kabupaten Serang, Banten, Kamis (19/11) siang, beberapa pria bercengkerama di dekat perahu nelayan yang tengah diperbaiki. Di sudut lain, warga menjahit jala.

Memasuki lorong kampung, Marini (35), istri Mustaya, berdiri di toko kelontong yang ia bangun di beranda rumah di RT 018, RW 004, Desa Lontar. Di sana, Marini menjual minuman kemasan, mi instan, juga gorengan. Toko ini menjadi sumber penghasilan utama keluarga setelah Mustaya jarang melaut.

”Melaut hanya sesekali ketika memang tidak ada kerjaan lain. Kakinya masih sering nyeri,” kata ibu dua anak ini.

Mustaya menjadi nelayan penangkap rajungan dan pembudidaya rumput laut sejak umur 17 tahun. Siang itu, Mustaya sebenarnya ada di dalam rumah. Namun, Marini menolak saat Kompas ingin bertemu Mustaya.

Ia tak ingin suaminya bertemu dengan wartawan atau lembaga swadaya masyarakat. Selain merasa hanya dimanfaatkan sejumlah orang, Marini tidak ingin mengungkit cerita menyakitkan itu.

Mustaya merupakan satu dari puluhan nelayan yang berunjuk rasa menolak penyedotan pasir di perairan Lontar, 2 September 2012. Mereka protes karena laut menjadi keruh. Dengan puluhan perahu, nelayan berusaha mengusir kapal penyedot pasir, 700 meter dari daratan Lontar.

”Tiba-tiba paha kanannya luka. Kata teman-temannya ditembak. Saya juga yakin itu ditembak, dalamnya (luka) seperti ini,” ucap Marini menunjukkan jari telunjuknya.

Mustaya lalu dibawa ke Puskesmas Pontang, Serang, kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Serang. Dokter RSUD Serang menyatakan tidak menemukan peluru pada kaki Mustaya. Pihak kepolisian juga memastikan Mustaya tidak terluka karena tembakan.

”Masalah ini sedang didalami. Petugas dokter kepolisian sedang ke sana untuk memeriksa kondisi korban,” ucap Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Banten saat itu, Ajun Komisaris Besar Gunawan (Kompas, 3/9, 2012).

Bahkan, kata Marini, anggota keluarga dilarang mendampingi Mustaya saat dirawat pertama kali. ”Anehnya, saya tidak tahu sampai sekarang siapa yang membayar biaya rumah sakit. Semua sudah lunas,” ucapnya.

Tiga tahun berlalu tanpa kejelasan. Akhirnya mereka menganggap tidak pernah ada peluru menghunjam kaki Mustaya. ”Kami seperti korban yang tidak dianggap. Saya sebenarnya malas membicarakannya,” kata Marini.

Picu masalah

Bagi nelayan Lontar, tak hanya soal luka Mustaya yang kabur. Nasib perairan tempat mencari ikan dan membudidayakan rumput laut tak kalah buram. Sejak peristiwa itu, penyedotan pasir masih terus berlangsung. Perairan di sekitar Lontar dan Pulau Tunda di utara Serang merupakan sumber pasir laut untuk material reklamasi pulau di Teluk Jakarta.

Samad (45), warga Lontar lain, menuturkan, warga pernah mendapat kompensasi bulanan Rp 150.000 hingga Rp 300.000 atas penyedotan pasir laut. Namun, kompensasi hanya berjalan sekitar tiga bulan.

Hilangnya pasir di pesisir setelah pengambilan pasir laut besar-besaran sejak 2012 menyebabkan lumpur di pantai semakin tinggi. ”Sebelum ada penyedotan pasir, saya dapat 5 kilogram udang sehari. Sekarang 1 kilogram sehari saja susah,” kata Kasim (45), nelayan Lontar.

Nelayan dan warga Kepulauan Seribu, khususnya Pulau Pari dan Lancang, juga mencurigai kapal-kapal besar yang lalu lalang di sekitar pulau. Mei 2015, Bupati Kepulauan Seribu saat itu, Tri Djoko Sri Margianto, bahkan melaporkan dugaan pencurian pasir laut ke kepolisian.

Hanya menonton

Nelayan Dadap Kosambi, Kabupaten Tangerang, dan Kamal Muara, Jakarta Utara, sama gundahnya dengan nelayan Lontar ataupun Kepulauan Seribu. Senin (23/11) siang lalu, mereka pun berunjuk rasa menolak reklamasi sepanjang 32 kilometer dari Pantai Kronjo, Kabupaten Tangerang, hingga Cilincing, Jakarta Utara.

Nelayan yang beraksi di tengah laut ini, seperti diutarakan Koordinator Aksi Nelayan dari Serikat Nelayan Tradisional Azis Suwandi, menilai reklamasi akan mematikan perekonomian mereka. Mereka beraksi di Tempat Pelelangan Ikan Kamal Muara dan dua pulau reklamasi yang tengah dibangun pengembang swasta. ”Saat beraksi, kami sering harus berhadapan dengan preman. Jalan damai yang mau kami tempuh percuma saja,” kata Azis.

Saat sejumlah wartawan mencoba mendatangi salah satu pulau pun beberapa petugas keamanan menghadang. ”Mau apa ke sini. Di sini enggak ada apa-apa,” ujar petugas bertubuh besar dan bertato. Tiga polisi mengawasi dari dalam mobil.

Menurut Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pembangunan reklamasi ada di pemerintah pusat. ”Jadi, selama aturan dan persyaratan pusatnya lengkap, daerah hanya menonton,” jelasnya.

Pakar kelautan Institut Teknologi Bandung, Muslim Muin, menilai, selain di lokasi pembangunan, reklamasi juga merusak ekosistem laut di lokasi penyedotan pasir laut.

Alan F Koropitan, Direktur Pusat Kajian Oseanografi Surya Institute, mendesak agar pengembang dan pemerintah menjelaskan sumber pasir untuk reklamasi. ”Ini problem terpisah karena mengorbankan wilayah perairan lain,” katanya.

Menghilangkan jejak di pasir mungkin mudah. Akan tetapi, dampak buruk dari proyek besar yang tak dijalankan dengan baik tentu tidak bisa terus ditutupi. (JAL/ILO/PIN/MKN)

Sumber: Kompas | 1 Desember 2015

Berikan komentar.