TRP
Perjelas Manfaat dan Dampak Reklamasi
01 Desember 2015 \\ \\ 418

Diharapkan Memberi Efek Positif Ekonomi, tetapi Dikhawatirkan Merusak Lingkungan

JAKARTA — Setelah 20 tahun melalui masa tarik ulur, proyek reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta akhirnya berlanjut sejak tiga tahun lalu. Empat pulau, yakni Pulau C, D, G, dan K, telah tampak fisiknya. Namun, sejumlah kalangan mempertanyakan dampak lingkungan dan manfaatnya bagi warga Jakarta.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati, Jumat (27/11), menyatakan, reklamasi 17 pulau mempertimbangkan rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Teluk Jakarta oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang disepakati Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten tahun 2011.

Aspek lain terkait dampak lingkungan juga telah dimasukkan dalam rencana tata ruang wilayah Jakarta tahun 2030, rencana tata ruang kawasan strategis, dan rancangan peraturan daerah tentang tata ruang pantai utara Jakarta.

Ketua Indonesian Land Reclamation and Water Management Institute Sawarendro menilai pembangunan pulau reklamasi perlu bagi Jakarta karena lahan dan ruang terbatas, sementara kota dan penduduk terus berkembang. Pengembangan ke arah timur dan barat dianggap sudah tidak memungkinkan, sementara wilayah selatan harus dijaga untuk tujuan konservasi. Jakarta menjadi tidak kompetitif dibandingkan dengan kota besar lainnya.

Menurut dia, tanpa perencanaan sekalipun, reklamasi tetap terjadi di Teluk Jakarta karena sedimentasi. Peta Jakarta ratusan tahun silam memperlihatkan bahwa Jakarta selalu mereklamasi diri. "Tentu lebih baik merencanakannya," ujarnya.

Secara keseluruhan, pulau-pulau reklamasi ditargetkan dapat dimanfaatkan sepenuhnya pada 2030. Setidaknya pulau-pulau telah terbentuk pada 2020 sesuai indikasi Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2030.

Menggugat gubernur

Sejumlah akademisi, nelayan, dan lembaga swadaya masyarakat hingga kini masih mempertanyakan tujuan reklamasi 17 pulau. Kajian lingkungan terhadap proyek itu dianggap tak jelas sehingga berpotensi merugikan nelayan dan masyarakat pesisir utara Jakarta.

Dengan alasan itu, Tim Advokasi Selamatkan Teluk Jakarta menggugat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pertengahan September 2015. Mereka menggugat Gubernur atas terbitnya Surat Keputusan Gubernur DKI yang memberikan izin pembangunan Pulau G di Pluit, Jakarta Utara.

Tim advokasi ini terdiri dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Indonesia Center for Environmental Law, dan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta.

Pakar kelautan Institut Teknologi Bandung, Muslim Muin, menilai, reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta akan merusak lingkungan laut dan justru memperparah banjir. Alasannya, aliran 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta akan terhambat dengan daratan baru yang terbangun dengan urukan pasir tersebut.

"Meskipun pemerintah membangun kanal, aliran 13 sungai itu tetap akan terhambat jika ada daratan baru di Teluk Jakarta. Lagi pula, reklamasi juga akan membuat laju sedimentasi semakin cepat," tutur Muslim.

Menurut dia, tak ada upaya lain untuk menekan dampak negatif reklamasi kecuali dengan menghentikan reklamasi itu. Jika reklamasi tetap berlangsung, warga Jakarta yang tinggal di daratan utama justru akan turut menanggung persoalan lingkungan baru.

Beban biaya operasional untuk penanganan banjir yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan membengkak, mulai dari perawatan kanal, operasional pompa yang kian banyak, penanganan sedimentasi, dan penjernihan air baku.

Hendra (32), nelayan Kamal Muara, Jakarta Utara, khawatir reklamasi menjadi bom waktu bagi kehidupan nelayan. Nelayan takut bakal tersisih dan tergusur.

Saat ini, pendangkalan telah terjadi di sekitar pulau reklamasi. Di Kamal Muara, misalnya, endapan lumpur membuat perairan yang berada di antara pulau reklamasi dan kampung nelayan kedalamannya hanya sekitar 5 sentimeter.

Pramono, Asisten Vice President Bidang Hubungan Masyarakat PT Muara Wisesa Samudra, pengembang Pulau G, menyatakan, pihaknya telah melengkapi semua persyaratan terkait reklamasi pulau, termasuk izin pelaksanaan dan analisis dampak lingkungan. Dengan demikian, semua hal yang terkait langsung dengan reklamasi telah diperhitungkan dan akan diantisipasi dampaknya.

Menurut Pramono, pengembangan kawasan baru akan positif secara ekonomi bagi Jakarta. Efek yang segera terasa adalah terbukanya lapangan kerja karena pembangunan pusat perdagangan, perkantoran, dan perumahan di lahan seluas 161 hektar di Pulau G. (JAL/MKN/ILO)

Sumber: Kompas | 30 November 2015

Berikan komentar.