TRP
Aturan Gambut Dibawa ke Paris
01 Desember 2015 \\ \\ 290

Pembangunan Telah Mengorbankan Lingkungan

JAKARTA — Presiden RI Joko Widodo akan membawa kebijakan perbaikan tata kelola lahan gambut Indonesia masa depan pada Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim di Paris, Perancis, pekan depan. Itu jadi momentum untuk menegaskan komitmen menekan emisi karbon.

Presiden Joko Widodo adalah satu dari 147 kepala negara dan kepala pemerintahan yang akan menyampaikan pidato sekitar 5 menit pada pembukaan konferensi, Senin (30/11). Peristiwa itu akan jadi momentum bagi Indonesia menegaskan dukungan akan pengurangan emisi karbon.

Pada Pertemuan Para Pihak Ke-21 (COP-21) Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) itu akan dirundingkan komitmen bersama guna menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat celsius dibandingkan masa pra-Revolusi Industri.

Tiap anggota UNFCCC berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) dalam dokumen niatan nasional kontribusi penurunan emisi (INDC). Indonesia berkomitmen menekan emisi 29 persen secara mandiri dari kondisi tanpa intervensi (BAU) pada 2030, dan jadi 41 persen jika ada bantuan luar.

"Kita akan bawa ke COP, berkenaan kebijakan negara yang akan disampaikan Presiden terkait perbaikan tata kelola bentang alam lahan dan hutan, terutama gambut," kata Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Jumat (27/11), seusai rapat yang dipimpin Joko Widodo di Jakarta.

Evaluasi perizinan

Dalam aturan itu, tak ada izin baru di rawa gambut, tak ada pembersihan lahan baru (landclearing), dan mengkaji ulang semua perizinan. Itu kontekstual dengan kebakaran hutan dan lahan, terutama rawa gambut. Akibat bencana itu, Indonesia berpotensi menyumbang emisi GRK terbesar dunia. Tahun sebelumnya Indonesia di urutan ke-6.

Indonesia realistis dengan kebutuhan konservasi dan membangun. Maka, konsepnya adalah pembangunan berpijak dan memperhatikan lingkungan.

Menurut Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden dijadwalkan bertolak dari Jakarta, Minggu (29/11). Presiden akan memaparkan posisi strategis Indonesia, pemilik hutan terbesar, yang rentan pada perubahan iklim. Indonesia punya 17.000 pulau, terutama pulau kecil, sekitar 70 persen wilayah berupa laut.

"Semua posisi itu kita rangkum untuk disampaikan ke pertemuan dengan satu posisi Indonesia, komitmen Indonesia untuk menyukseskan," ucapnya.

Terkait INDC, peneliti studi kebijakan Energy Research Center of the Netherlands Xander van Tilburg, menegaskan, "Komitmen tak menyelamatkan iklim. Aksi yang menyelamatkan."

Indonesia akan mempresentasikan upaya yang sudah dilakukan. Presentasi disajikan di Paviliun Indonesia seluas 250 meter persegi. Informasi itu antara lain aktualisasi masyarakat hukum adat, pengelolaan agroforestry di Jawa Barat, dan kanal bersekat di lahan gambut.

Menurut peneliti pada World Resources Institute-Indonesia Andhyta Utami, intensitas emisi proses pembangunan didapat dari jumlah emisi dibagi produk domestik bruto, posisi Indonesia tertinggi saat hanya pakai emisi dari energi tanpa emisi dari pembukaan hutan. "Biaya lingkungan terlalu besar, mengorbankan hutan dan keragaman hayati, tak diterjemahkan dengan baik sebagai pertumbuhan ekonomi," ujarnya. (ISW/JOG/WHY)

Sumber: Kompas | 28 November 2015

Berikan komentar.