TRP
Kontraktor Swasta Didorong Bangun Bendungan
01 Desember 2015 \\ \\ 400

JAKARTA — Pemerintah meminta penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dari badan usaha milik negara untuk bekerja sama dengan kontraktor swasta dalam membangun bendungan. Dengan cara seperti itu, kontraktor swasta nantinya dapat mengerjakan proyek serupa.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat tugas membangun 49 bendungan hingga 2019. Dari jumlah itu, sebanyak 13 waduk di antaranya sudah mulai dibangun tahun ini dengan biaya Rp 9,239 triliun. Tahun depan, ditargetkan delapan bendungan mulai dibangun. Selama ini, lelang proyek pembangunan bendungan dimenangi badan usaha milik negara (BUMN).

"Selama ini, yang mengerjakan proyek bendungan hanya BUMN karya karena itu butuh kemampuan khusus. Kami mau membangun 49 waduk, apa iya, yang bisa hanya BUMN Karya. Lalu, bagaimana swasta? Saya harus membina mereka juga," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jumat (27/11), di Jakarta.

Basuki menyebutkan, sebenarnya bendungan mengandung risiko jebol. Oleh karena itu, pembangunan bendungan memerlukan prosedur khusus. Namun, tidak semua kontraktor sanggup memenuhi prosedur itu.

Di sisi lain, manfaat bendungan sangat banyak, antara lain manfaat untuk pertanian, air baku, hingga memenuhi kebutuhan listrik.

Basuki mencontohkan, bendungan Jatiluhur yang berkapasitas 3 miliar meter kubik air, jika jebol akan membanjiri Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Desain bendungan yang sudah dibuat akan diteliti dan dikaji Komisi Keamanan Bendungan, kemudian diberi sertifikat. Sebelum bendungan diisi air, komisi tersebut akan memeriksa lagi. Terakhir, setelah pengisian air, Komisi Keamanan Bendungan memeriksa lagi. Komisi ini beranggotakan para ahli di bawah koordinasi Menteri PUPR.

"Ke depan, tidak boleh lagi kerja sama operasi antar-BUMN, apalagi antar-BUMN Karya. Saya minta BUMN kerja sama operasi dengan swasta agar kontraktor swasta mampu. Nanti kalau sudah mampu, mereka (kontraktor swasta) bisa mengerjakan sendiri," kata Basuki.

Sementara itu, Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Mudjiadi mengatakan, untuk 2016, Ditjen SDA menyiapkan sekitar 3.500 paket proyek. Jumlah paket proyek ini berkurang dari 2015, yakni 5.000-an paket proyek.

Ditargetkan, pada akhir 2015, sekitar 70 persen paket proyek sudah dilelang sehingga pada awal 2016 sudah bisa dikerjakan.

Secara terpisah, Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Karumpa mengapresiasi dan menyambut baik rencana pemerintah yang mewajibkan kerja sama operasi BUMN dengan kontraktor swasta.

Kami pernah menyampaikan kepada pemerintah agar pembangunan proyek yang melibatkan kontraktor menengah tidak hanya untuk bendungan, tetapi juga infrastruktur lain, seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara. Dengan kerja sama operasi, berarti ada sinergi," kata Andi. (NAD)

Sumber: Kompas | 28 November 2015

Berikan komentar.