TRP
31 Konflik di Sumsel Belum Selesai
26 November 2015 \\ \\ 1

PALEMBANG — Sebanyak 31 batas daerah di Sumatera Selatan masih dalam sengketa. Kondisi ini berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal yang dikhawatirkan menjadi lebih rawan di masa pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan data Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, masalah tapal batas daerah antara kabupaten dan kota ini tersebar di 17 kabupaten dan kota. Jumlah terbanyak terdapat di Kabupaten Muaraenim sebanyak delapan segmen batas, diikuti di Kabupaten Musirawas dan Ogan Ilir sebanyak tujuh segmen.

Bupati Muara Enim Muzakir Sa'i Sohar mengatakan, masalah tapal batas pernah meruncing antara warga Sungai Rotan di Muara Enim dengan Rantau Bayur di Kabupaten Banyuasin. "Pemerintah dua kabupaten turun untuk menengahi dan bisa meredam masalah," katanya di Palembang, Rabu (25/11).

Bupati Banyuasin Yan Anton Ferdian mengatakan, untuk sementara pembangunan di daerah yang bermasalah tapal batas itu dihentikan sementara hingga warga kedua daerah bersepakat mengenai penentuan batas. Salah satu yang dihentikan, misalnya, pembangunan jalan di Kecamatan Rantau Bayur. Upaya ini ditempuh untuk mendorong kesepakatan masyarakat antara dua daerah itu segera terwujud.

Masalah batas daerah antara Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin di kawasan Tegal Binangun, Jakabaring, juga sempat mengakibatkan rangkaian aksi unjuk rasa masyarakat. Dengan adanya penegasan tapal batas, warga Tegal Binangun yang awalnya berstatus warga Palembang menolak masuk menjadi kawasan Banyuasin.

Gubernur Alex Noerdin mengatakan, sebanyak 31 masalah batas daerah di Sumsel saat ini tengah dalam penyelesaian. Sebanyak 14 kasus sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri. Dalam 14 kasus ini, seluruh segmen batas sudah berhasil dilacak. Sebelumnya, dua masalah batas daerah sudah berhasil diselesaikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Adapun 17 kasus lainnya tengah dalam proses mediasi dengan difasilitasi tim penanganan batas daerah Provinsi Sumsel. Sebanyak 44,5 kilometer batas wilayah sudah selesai dilacak dan masih ada sekitar 7,5 kilometer batas yang belum terlacak.

Berdasarkan pemetaan, masalah batas daerah ini timbul karena tiga faktor. Pertama, ketidakjelasan peta lampiran undang-undang daerah otonomi baru. Kedua, sumber daya alam di perbatasan dua wilayah yang kerap menjadi rebutan. Ketiga, masyarakat di beberapa kabupaten dan kota masih berpedoman dengan peta marga atau desa lama di Sumsel.

Alex meminta setiap pemerintah kabupaten dan kota agar menyelesaikan permasalahan batas tanpa melihat potensi sumber daya alam di perbatasan tersebut. (IRE)

Sumber: Kompas | 26 November 2015

Berikan komentar.