TRP
Peraturan Diharap Selesai Sebelum Paris
26 November 2015 \\ \\ 318

JAKARTA — Ketetapan Presiden tentang tata kelola gambut diharapkan terbit sebelum Konferensi Perubahan Iklim PBB di Paris, Perancis, 30 November-11 Desember 2015. Di sisi lain, pemerintah siap menerjemahkan semua kesepakatan dalam konferensi sehingga pembangunan nasional sesuai komitmen Indonesia di tingkat global.

Jika peraturan setingkat keputusan presiden tentang pengelolaan gambut ditandatangani sebelum Paris, itu menunjukkan Indonesia membawa hal konkret, "Tak sekadar bicara," kata Ketua Dewan Pengarah Pengendalian Perubahan Iklim Sarwono Kusumaatmadja di sela Rapat Teknis Persiapan Menuju Pertemuan Para Pihak (COP) Ke-21 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) di Jakarta, Selasa (24/11).

Turut hadir Utusan Khusus Presiden Bidang Pengendalian Perubahan Iklim Rachmat Witoelar, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nur Masripatin, dan Koordinator Paviliun Indonesia Agus Justianto.

Menurut rencana, Presiden Joko Widodo bakal hadir di Paris pada pertemuan tingkat pemimpin negara.

Pasca kebakaran hutan dan rawa gambut, Presiden Jokowi bertekad melakukan restorasi, konservasi, dan rehabilitasi rawa gambut. "Kita sudah menyusun langkah ke depan berdasar pengalaman," kata Sarwono. Krisis akibat kebakaran bisa dijadikan peluang.

Badan restorasi

Hingga kini, pemerintah masih membahas pembentukan Badan Restorasi Ekosistem Gambut. Badan di bawah kendali Presiden itu bertugas merehabilitasi jutaan hektar ekosistem gambut rusak karena terbakar.

Pembentukan lembaga itu dibahas di rapat terbatas dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (24/11), di Kantor Wapres. Turut hadir Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkumham Yasonna Laoly, dan mantan Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.

Menurut Yasonna, pemerintah masih mengkaji peraturan perundang-undangan yang mendasari pembentukan badan baru itu agar kewenangannya tak tumpang tindih dengan kementerian yang ada. Pembentukan badan khusus itu diharapkan rampung sebelum Presiden Joko Widodo berangkat ke Paris.

Nantinya, kata Siti, kerja badan itu lebih banyak menyangkut pekerjaan lapangan yang butuh dukungan kementerian, terutama Kementerian LHK serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Badan itu akan mengelola kanal-kanal bersekat di lahan gambut.

Badan itu diperlukan untuk mengikuti, mengontrol, dan menyiapkan pekerjaan di lapangan serta punya akses langsung ke Presiden dan Wapres. Sejumlah pihak asing telah memberi sinyal dukungan dana, di antaranya Pemerintah Norwegia, Amerika Serikat, serta Bank Dunia.

Mengenai negosiasi di Paris, Indonesia bersama kelompok G-77+Tiongkok akan perjuangkan pilihan pembatasan kenaikan suhu bumi 2 derajat celsius. "Tuntutan 1,5 derajat celsius terlalu ambisius," ujar Rachmat.

Sebelumnya, Fabby Tumiwa, Koordinator Climate Action Network (CAN) Indonesia, khawatir kesepakatan Indonesia di Paris tidak akan membawa perubahan pada pembangunan nasional. "Tidak jelas lembaga yang punya otoritas menetapkan suatu pembangunan sesuai kesepakatan internasional itu," katanya. Ketidakjelasan lembaga bisa berakibat pada penyerapan dana perubahan iklim. (ISW/WHY)

Sumber: Kompas | 25 November 2015

Berikan komentar.