TRP
Pengembang Diminta Patuhi Tata Ruang
24 November 2015 \\ \\ 677

Pembangunan Taman Ria Mutlak Diawasi

JAKARTA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, mengacu putusan Mahkamah Agung, mempersilakan pembangunan Taman Ria Senayan, Jakarta Pusat. Namun, pengembang diimbau mematuhi ketentuan sebagaimana tertuang dalam peraturan mengenai rencana tata ruang wilayah.

Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup DKI Jakarta Oswar Mungkasa, Senin (23/11), mengatakan, Pemprov DKI tidak bisa berbuat banyak atas pengelolaan lahan seluas 111.600 meter persegi di Jalan Jenderal Gatot Subroto dan Jalan Gerbang Pemuda di Kelurahan Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, itu. "Kami ikuti MA (Mahkamah Agung) telah memenangkan gugatan PT Ariobimo Laguna Perkasa (ALP)," ujarnya.

Pada Putusan Nomor 105 K/TUN/2012, MA membatalkan pembekuan oleh Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta atas pembangunan lahan Taman Ria Senayan. Surat keputusan pembekuan diterbitkan karena adanya keberatan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana disampaikan dalam rapat Komisi II DPR.

Sejak itu, PT ALP sebagai pelaksana penggunaan dan pengelolaan lahan menghentikan pembangunan. ALP lalu menggugat Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan DKI Jakarta atas pembekuan itu. ALP memenangkan gugatan tersebut. Dalam putusannya, MA meminta tergugat mencabut surat pembekuan.

Dalam peta rencana detail tata ruang DKI Jakarta 2030, Taman Ria Senayan yang menempati Subzona K4 dan area 57298.637345 berada di zona perkantoran, perdagangan, dan jasa dengan koefisien dasar bangunan (KDB) rendah. Di dekatnya terdapat Subzona B1 yang merupakan zona terbuka biru.

Menurut Oswar, pengembang harus memperhatikan ketentuan tentang KDB, koefisien luas bangunan, dan tinggi bangunan. KDB merupakan total maksimal luas lantai dasar bangunan dibandingkan dengan luas tanah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana detail wilayah.

Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia Bernardus Djonoputro mengatakan, pengawasan terhadap pembangunan yang sedang berjalan di Taman Ria Senayan mutlak dilakukan agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Jika berdasarkan RDTR peruntukan Taman Ria Senayan adalah karya umum taman, pembangunan di daerah itu diperbolehkan asal sesuai aturan.

"Harus diawasi apakah bangunan di situ sesuai dengan koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan. Kalau hanya boleh dibangun di area seluas 10 persen dari lahan, ya, harus 10 persen," katanya.

Dia menuturkan, memang sempat terjadi polemik tentang status lahan di Taman Ria Senayan, apakah akan digunakan untuk peruntukan gabungan (mix use) atau murni untuk ruang terbuka hijau. "Terlalu berisiko jika membangun di situ tanpa sesuai aturan. Harus dipastikan apakah pelaksanaannya sesuai aturan atau tidak," ujarnya.

Kemarin, aktivitas pembangunan di Taman Ria Senayan berlangsung seperti biasa. Pekerja mengeruk tanah dan memasang fondasi di lokasi proyek. Suara bising alat berat terdengar. Kendaraan-kendaraan besar lalu lalang masuk-keluar lokasi proyek. Lokasi pembangunan dikelilingi pagar seng setinggi 2 meter. Lokasi proyek dijaga empat petugas keamanan. Mereka memeriksa identitas setiap orang yang masuk ke lokasi proyek.

Di dalam lokasi proyek ada kantor administrasi kontraktor. Dari kertas yang terpasang di pintu masuk kantor tertulis PT Ariobimo Laguna Perkasa (ALP). Saat Kompas berusaha meminta konfirmasi kemajuan pembangunan, tak satu pun pegawai perusahaan itu menyatakan mengerti perkembangan pembangunan. "Saya tidak tahu progres pembangunan karena baru bekerja dua minggu. Penanggung jawab utama pembangunan sedang berada di luar kota," kata salah seorang pegawai.

Pulau Onrust

Sementara itu, sejumlah proyek pembangunan di pulau cagar budaya Onrust, Cipir, dan Kelor dinilai sudah sesuai dengan rencana jangka panjang (master plan) pengembangan pulau tersebut. Namun, arsitek cagar budaya menilai bangunan di ketiga pulau tersebut harus memiliki ciri khas unik yang sesuai dengan bangunan bersejarah yang telah ada sebelumnya.

Menurut pantauan, Minggu (22/11), desain dua rumah singgah yang sedang dibangun di sisi barat Pulau Onrust terlihat kontras dengan reruntuhan bangunan rumah sakit, penjara, dan asrama dokter yang ada di pulau itu. Dua rumah singgah tersebut didesain dengan konsep panggung dengan atap berbentuk segitiga. Atap rumah singgah yang berwarna merah terlihat mencolok dengan bangunan tua bersejarah lainnya. Demikian pula dengan rumah singgah karyawan yang berada di sisi timur. Cat baru berwarna putih bangunan itu terlihat sangat kontras dengan reruntuhan bangunan yang dibiarkan kusam dan berlumut.

Tak hanya di Onrust, pembangunan juga dilakukan di Pulau Cipir. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Museum dan Kebaharian Dinas Pariwisata DKI Jakarta sedang melaksanakan proyek pembuatan tanggul beton dan jembatan penghubung antara Pulau Onrust dan Pulau Cipir.

Aktivitas pembangunan rumah singgah di Onrust pun dihentikan menyusul adanya surat peringatan dari Suku Dinas Tata Kota Kepulauan Seribu. UPT Museum dan Kebaharian ternyata belum mengantongi izin mendirikan bangunan. Selain itu, pembangunan rumah singgah juga melanggar izin lingkungan garis sempadan pantai. Sudin Tata Kota memerintahkan pelaksana proyek PT Bumi Timur menghentikan aktivitas pembangunan. UPT Museum dan Kebaharian juga diminta untuk mengurus perizinan di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kepulauan Seribu.

"Selama dua pekan, akan kami pantau proses pengurusan IMB di PTSP. Kami juga akan kembali melihat ke lokasi apakah proyek pembangunan benar-benar berhenti atau jalan terus," ujar Ismet, Kepala Sudin Tata Kota Kepulauan Seribu, Senin (23/11).

Sementara itu, Kepala UPT Museum dan Kebaharian Sunarto mengatakan, dua rumah singgah yang dibangun di Onrust sudah sesuai dengan rencana induk pengembangan wilayah cagar budaya. Rumah singgah yang ditujukan bagi wisatawan dan peneliti itu sudah disetujui oleh Tim Sidang Pemugaran yang diketuai insinyur Eryudhawan pada 2011.

"Rumah singgah itu akan menjadi percontohan. Konsepnya pun ramah lingkungan karena sebagian besar bahan bangunan menggunakan kayu," ujar Sunarto.

Rumah singgah dibangun dengan dana Rp 874 juta menggunakan APBD 2015. UPT menilai, rumah singgah diperlukan untuk menampung wisatawan, peneliti, dan mahasiswa yang berkegiatan di Onrust. Namun, Sunarto mengakui, pihaknya kurang tertib mengurus perizinan dan memperhatikan izin lingkungan.

"Kami kurang berkoordinasi dengan Bupati Kepulauan Seribu sebagai pemilik wilayah. Sepekan ini, kami akan mengebut perizinan supaya pembangunan rumah singgah tetap dilanjutkan," kata Sunarto.

Perhatikan nilai sejarah

Sementara itu, arsitek cagar budaya Naniek Widayati Priyomarsono menuturkan, pembangunan di pulau cagar budaya dimungkinkan asalkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Langkah-langkah yang harus diperhatikan di antaranya memperhatikan nilai sejarah bangunan yang ada di pulau tersebut. Selain itu, desain bangunan pun harus memiliki ciri khas unik yang sesuai dengan bangunan pada eranya. Pembangunan juga harus memperhatikan keseimbangan lingkungan, seperti mengukur pulau, kekuatan angin tertinggi, percepatan dan besaran ombak terbesar, kekuatan tanah terhadap gaya gempa dan abrasi, menggambar ulang semua data existing, serta membuat analisis dengan teori-teori revitalisasi dan pengembangan pulau.

"Bangunan baru tidak boleh merusak dan mengganggu estetika bangunan cagar budaya yang ada sebelumnya," ujar Naniek. (FRO/DNA/MKN/DEA)

Sumber: Kompas | 24 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.