TRP
Hutan Bakau Aceh Tamiang Semakin Kritis
24 November 2015 \\ \\ 379

KARANG BARU — Hutan bakau di wilayah Kabupaten Aceh Tamiang kian kritis. Laju kerusakan hutan bakau di sana mencapai 100 hektar per tahun. Keberadaan hutan bakau di daerah perbatasan Aceh dan Sumatera Utara itu terancam oleh alih fungsi lahan menjadi kebun dan tambak. Pohon-pohon bakau juga terus ditebang secara ilegal untuk bahan baku arang.

Masyarakat setempat, terutama masyarakat di Desa Pusung Kapal, Kecamatan Seruway, mengeluhkan penebangan pohon bakau tersebut. Datok Penghulu/Kepala Desa Pusung Kapal Bramsyah ketika dihubungi, Senin (23/11), mengatakan, mayoritas masyarakat Pusung Kapal bekerja sebagai nelayan. Mereka mencari nafkah dengan mencari ikan, kepiting, ataupun udang di sela-sela akar bakau. Hutan bakau di desa itu termasuk kawasan hutan lindung.

Semakin rusaknya pohon bakau, kata Bramsyah, menyulitkan nelayan mencari nafkah.

Dahulu, mereka bisa memperoleh 15-20 kilogram udang bakau setiap hari. Kini, 1 kilogram pun sulit untuk didapat. "Para penebang pohon bakau itu adalah orang-orang dari luar desa ini. Kami berharap pemerintah menindak tegas mereka," ujarnya.

Menurut pantauan masyarakat, setiap hari ada 30 perahu yang mengangkut pohon bakau. Satu perahu bisa menampung 250 batang pohon bakau. Artinya, ada 7.500 batang pohon bakau yang ditebang dari kawasan itu setiap hari.

Ketua Forum Komunikasi Leuser Rudi Putra mengatakan, pihaknya mencatat laju kerusakan hutan bakau Aceh Tamiang mencapai 100 hektar per tahun yang terjadi sejak awal 1990-an. Paling tidak, hanya 40 persen hutan bakau yang masih terjaga dari total 25.000 hektar luas area hutan bakau di Aceh Tamiang. Sekitar 60 persen lain sudah hancur karena alih fungsi menjadi kebun, terutama kebun sawit dan tambak ikan ataupun udang.

Hingga kini, penebangan ilegal pohon bakau untuk dijadikan arang juga masih marak. Berdasarkan data Lembaga Advokasi Lembah Lestari, jumlah dapur arang atau tempat produksi arang terus bertambah di Aceh Tamiang setahun ini, yakni dari 637 dapur arang pada 2014 menjadi 656 dapur pada 2015. Produksi arang itu mencapai 110.000 ton per tahun yang mayoritas dipasarkan ke Sumatera Utara.

Rudi mengatakan, jika tidak ada upaya tegas dan nyata dari pemerintah melakukan reboisasi dan menghukum para perusak hutan bakau, hutan itu akan segera hilang di Aceh Tamiang. Padahal, hutan bakau alami terakhir di Aceh hanya tertinggal di kawasan Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang.

"Hancurnya hutan bakau akan memberikan kerugian ekonomi dan ekologi bagi masyarakat dan pemerintah. Sebab, hutan bakau merupakan rumah bagi ikan, udang, dan kepiting berkembang biak. Hutan bakau pun menjadi habitat sejumlah satwa langka, terutama jenis burung dan primata," ujarnya.

Kepala Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah III, Dinas Kehutanan Aceh Anas Mahmudi mengatakan, pelestarian hutan bakau terkendala karena masyarakat tidak memiliki kesadaran mengenai manfaat ekonomi dan ekologi hutan bakau.

Kendala lainnya adalah jumlah personel ataupun peralatan penunjang petugas pengawas/penjaga hutan yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerjanya. Sebanyak 70 petugas harus menjaga 657.000 hektar area hutan yang terbentang dari pegunungan Gayo Lues hingga pesisir Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. (dri)

Sumber: Kompas | 24 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.