TRP
Tutupan Hijau Kawasan Hulu Menyempit, Menteri Siti Nurbaya Risau
20 November 2015 \\ \\ 323

Terbuka dan Pererat Kerja Sama

JAKARTA — Masalah lingkungan, khususnya sampah dan restorasi daerah aliran sungai, di Jakarta dan sekitarnya masih belum terurai. Perlu keterbukaan dan kerja bersama agar persoalan teratasi. Terkait sampah, misalnya, kerja sama Jakarta-Bekasi sebaiknya dipererat.

Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta Isnawa Adji, Kamis (19/11), mengatakan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap menerima masukan dan membenahi kesalahan dalam bekerja sama dengan Kota Bekasi terkait pengelolaan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. "Komisi A DPRD Kota Bekasi menilai kami melanggar 15 isi perjanjian pengelolaan sampah," ujarnya.

Pada Rabu, Isnawa mewakili Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menemui Komisi A DPRD Kota Bekasi. Dia memberikan penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan anggota DPRD.

Menurut Isnawa, ada yang tidak terkomunikasikan antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi. "Kami sudah berikan bantuan dana (melalui Pemkot Bekasi) Rp 400 juta untuk membeli kendaraan operasional. Bantuan kesehatan juga diberikan Rp 600 juta. Adapun tempat pencucian mobil pengangkut sampah tanggung jawab pengelola," katanya.

Dia menambahkan, banyak hal yang ditanyakan anggota DPRD sebenarnya sudah termasuk dalam kewajiban pengelola TPST Bantargebang, yaitu PT Godang Tua Jaya. Namun, memang kewajiban pengelola sampai saat ini banyak yang belum dipenuhi.

Ketua Komisi A DPRD Kota Bekasi Ariyanto Hendrata mengatakan kecewa karena Gubernur Basuki tak hadir sendiri memberikan penjelasan. Dari pertemuan dengan Isnawa, terungkap ada 7 dari 15 isi kerja sama yang dilanggar menjadi tanggung jawab Pemprov DKI.

Poin yang dilanggar antara lain pembangunan sumur artesis dan instalasi pipa yang bisa memberikan akses air bersih kepada warga tiga kelurahan di sekitar TPST Bantargebang dan pemberian bantuan obat-obatan dua kali dalam setahun. Pembayaran kompensasi bau seharusnya melalui Pemkot Bekasi, tetapi selama ini dibayarkan lewat pengelola.

"Kami minta DKI berkomitmen memenuhi poin-poin tersebut. Jangan hanya pas dikritik," ucap Ariyanto.

Rehabilitasi hulu

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, saat meninjau Bendung Ciliwung Katulampa, Bogor, Kamis, risau karena tutupan hijau di hulu Ciliwung tersisa 900 hektar atau 5 persen saja. Kawasan hulu perlu direhabilitasi dengan penanaman serta pemeliharaan pohon dan pembangunan struktur pencegah erosi dan banjir.

Pemerintah daerah di Jabodetabek dinilai sudah bekerja, antara lain merevitalisasi sungai dan bantaran, juga membuat lubang biopori massal. Namun, diperlukan peningkatan upaya bersama mencegah bencana, terutama banjir. (FRO/BRO/ILO)

Sumber: Kompas | 20 November 2015

Berikan komentar.