TRP
Perempuan Adat Bersuara
20 November 2015 \\ \\ 517

Ketika darah dari urat nadimu kembali ke laut dan bumi dalam tulangmu kembali ke tanah, mungkin engkau baru ingat bahwa tanah ini bukan milikmu; engkau lah milik tanah ini. (Kearifan suku-suku Indian di AS)

"Dulu, kalau mau menanam, kami selalu melihat posisi bulan dan bintang," ujar Rukmini, dari Ngata Toro, yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lore Lindu, Sulawesi Tengah.

Sekarang bintang tak ada, ditutup asap racun," sambung Lilis, dari suku Dayak Maanyan di pedalaman Kalimantan Tengah, "Hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, cari ikan sudah susah."

Rukmini bersama 30 perempuan adat yang tergabung dalam Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) berdialog dengan Delegasi RI mengenai Perubahan Iklim, terkait proses negosiasi Konferensi Para Pihak Ke-21 Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Perubahan Iklim (COP Ke-21 UNFCCC) di Paris, Perancis, 30 November-11 Desember 2015.

Dalam pertemuan yang difasilitasi Small Grants Programme, the Global Environment Facility (SGP-GEF), di Jakarta, pekan lalu, Rukmini mengungkapkan cara-cara leluhur yang terus dipraktikkan untuk menjaga dan merawat hutan, yang sekarang dikenal sebagai adaptasi dan mitigasi. "Hutan adalah hidup kami," tegas dia.

Perubahan drastis

Di Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur, sebagian besar ladang masyarakat adat kini berada di kawasan taman nasional. "Kami dilarang masuk ke ladang kami," ujar Beldriana. Penduduk dipaksa menanam tanaman yang tidak dibutuhkan

Afrida Erna Ngato, Kepala Suku Pagu di Halmahera Utara, mengungkapkan, suku Pagu yang tersebar di 13 kampung pada lima kecamatan terancam penghidupan dan identitas budayanya. Lahan perkebunan 53 hektar dan tempat keramat makam tua leluhur ada di wilayah konsesi penambangan emas milik korporasi internasional. "Kini hanya tersisa 25 persen lahan milik suku Pagu," katanya.

Kehidupan perempuan adat dan keluarganya seperti roller-coaster ketika terjadi perubahan drastis atas wilayah kelola dan sumber-sumber hidup mereka. Ladang, kebun, dan hutan berubah menjadi konsesi perkebunan monokultur dan pertambangan. Mereka juga menjadi korban terdepan dari dampak kebakaran hutan yang menghancurkan seluruh sistem pendukung dari hutan.

Seperti diungkapkan, banyak aturan dan sanksi adat terkait hutan yang terus berlaku sampai hari ini. Itu sebabnya, mereka menyerukan kepada semua pihak untuk menghentikan tudingan dan memojokkan pengetahuan serta sistem dan praktik perladangan gulir balik yang dipraktikkan ratusan tahun di masyarakat adat.

"Pengetahuan perempuan adat dilengkapi pemilihan waktu, teknis membakar, pelaksanaan ritual adat, pengawasan ketat pada api, dan hukum adat dengan sanksi sosial," papar Devi Anggraini, Ketua Umum Perempuan AMAN.

Hal itu tercakup pada kertas posisi perempuan adat dalam negosiasi COP Ke-21 yang dititipkan melalui delegasi Indonesia. Mereka juga menuntut pengakuan atas pengetahuan dan pengelolaan sumber daya alam serta penguatan posisi mereka pada berbagai tingkatan pengambilan keputusan strategis dalam kebijakan perubahan iklim.

"Seluruh proyek yang diimplementasikan di dalam wilayah adat harus memenuhi prinsip free, prior, and informed consent sebagai prasyarat utama," sambung Devi.

Prinsip itu menekankan, perempuan adat bersama masyarakatnya berhak mendapat informasi berimbang terkait rencana proyek dan memberi ruang untuk menentukan proyek pembangunan atau proyek perubahan iklim di wilayah adatnya. Juga menjamin rencana dan implementasi proyek dilaksanakan tanpa kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi.

"Kami mendesak untuk menghentikan kriminalisasi terhadap perempuan adat yang memperjuangkan pengelolaan sumber daya alam di wilayah adatnya," kata Devi.

Perdebatan

Masyarakat yang hidupnya bergantung pada kebaikan tanah, bersama seluruh nilai, norma, aturan, dan kebudayaannya untuk merawat alam dengan mempraktikkan pengetahuan leluhur, dari generasi ke generasi, adalah kelompok kunci global untuk memahami dampak perubahan iklim.

Dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut mereka sebagai "Indigenous Peoples", yang terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia masih diperdebatkan.

"Dalam negosiasi digunakan istilah indigenous peoples and local communities. Traditional knowledge dan local knowledge juga masuk," ujar Sri Tantri Arundhati, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Direktur Konflik Tenurial dan Hutan Adat KLHK Prasetyo Nugroho mengungkap rumitnya penggunaan istilah "suku asli" karena banyak kelompok mengklaim sebagai "orang asli".

Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Abdon Nababan menjelaskan, kata indigenous yang disandingkan dengan peoples memberi makna tentang relasi masyarakat dengan leluhurnya, identitas budaya, wilayah adat atau tanah leluhur, sistem kepercayaan dan nilai atau norma dan aturan-aturan hidup. Keterikatan dengan sistem dari leluhur itu sudah berlaku sebelum ada negara dan masih berlaku sampai sekarang.

"Keberlanjutan sejarah, itulah dasar dari konsep indigenous peoples'," lanjut Abdon, "Di Indonesia kita kenal sebagai 'masyarakat adat', karena kesejarahan itulah dasarnya muncul hak-hak kolektif mereka yang melekat sebagai hak asasi manusia. Kalau diterjemahkan sebagai local community, hilanglah dasar klaim terhadap hak-haknya, berdasarkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional."

Menurut Devi, Delegasi RI harus memahami prinsip-prinsip yang diperjuangkan masyarakat adat dan tak perlu khawatir dengan self determination dan "kedaulatan" yang melekat pada Indigenous Peoples.

Pembela Suku Asli dan pakar hukum Vine Deloria (1979) menyatakan, "kedaulatan" Indigenous Peoples terkait dengan integritas budayanya, bukan dengan kekuasaan politik. Seperti jika suatu bangsa kehilangan identitas kulturalnya, bangsa itu kehilangan kedaulatannya.

Pada Indigenous Peoples, sistem nilai, pandangan dunia, dan spiritualitas merupakan pusat kebutuhan mereka. Reisman (1995) menegaskan, self determination bagi Indigenous Peoples terintegrasi dengan wilayah batin mereka dan menjadi ciri kemanusiaan yang khas. Tanpa kesempatan untuk menentukan, kemanusiaan mereka tidak diakui. Oleh MARIA HARTININGSIH

Sumber: Kompas | 19 November 2015

Berikan komentar.