TRP
PTUN Batalkan Izin Lingkungan Pabrik Semen
20 November 2015 \\ \\ 307

Warga Kendeng Bersyukur

SEMARANG — Ibu-ibu warga Pegunungan Kendeng, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menangis histeris seusai mendengarkan putusan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Selasa (17/11). Mereka berangkulan dan saling mengucap syukur.

Ibu-ibu kaum petani itu sebelumnya juga menjadi peserta aksi jalan kaki 122 kilometer, dari Pati hingga Semarang.

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Jawa Tengah, Selasa (17/11) sore, mengabulkan gugatan lima warga Tambakromo dan Kayen, Kabupaten Pati, terkait terbitnya izin lingkungan. Izin terkait dengan pendirian pabrik semen serta kegiatan penambangan batu kapur dan batu lempung di Kendeng Utara.

Dalam sidang yang berlangsung sekitar 10 jam, majelis hakim yang dipimpin Adi Budi Sulistyo dengan anggota Eri Eli Ritongga dan Ardoyo Wardana juga membatalkan pemberian Surat Keputusan (SK) Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tanggal 8 Desember 2014. SK itu tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen serta penambangan batu gamping dan batu lempung di Pati.

Dengan pembatalan itu, tergugat berkewajiban mencabut Surat Keputusan Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tentang izin lingkungan pembangunan pabrik semen serta penambangan batu gamping dan batu lempung di Kabupaten Pati oleh PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS). SK dikeluarkan oleh Bupati Pati Haryanto.

Dalam putusan itu, majelis hakim juga membebani tergugat, yakni Bupati Pati dan PT SMS, membayar biaya perkara sebesar Rp 300.000.

Sidang lanjutan perkara yang digelar sejak Mei 2015 itu diajukan oleh lima warga Pati, yaitu Jasmo, Wardjo, Paini, Samiun, keempatnya warga Kecamatan Tambakromo, serta Sardjudi, warga Kecamatan Kayen.

Dalam persidangan, lima warga Pati yang merupakan petani dan buruh tani didampingi aktivis Lembaga Bantuan Hukum Semarang, Greenpeace, serta Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) Pati.

Selama persidangan, ribuan warga yang tergabung dalam JMPPK dari Pati, Blora, Rembang, dan Grobogan melakukan aksi unjuk rasa di depan halaman Kantor PTUN Semarang, Jalan Abdulrahman Saleh. Aparat Kepolisian Kota Besar Semarang menutup jalan di depan Kantor PTUN Semarang. Sejumlah tokoh masyarakat Kendeng silih berganti berorasi memberikan dukungan.

Tidak setuju

Dalam putusannya, majelis hakim melihat ada dua hal pokok yang menjadi pertimbangan dikabulkannya gugatan. Pertama, saat SK Bupati Pati ditetapkan Pemkab Pati belum memiliki rencana detail tata ruang kawasan Pegunungan Kendeng. Kawasan itu sudah diatur dalam Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah No 26/2008 tentang Rencana tata Ruang Wilayah Nasional, serta Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 0398 K/40/ MEM/2005 tentang Penetapan Kawasan Karst Sukolilo.

Majelis hakim juga mempertimbangkan kenyataan, 67 persen masyarakat Pati diketahui tidak setuju adanya pabrik semen. Padahal, salah satu syarat dalam pemberian izin lingkungan ,termasuk dalam analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) harus melibatkan peran serta masyarakat.

Seusai sidang, tim kuasa hukum tergugat, yakni Bupati Pati dan PT SMS, sama-sama menyatakan banding. Menurut kuasa hukum PT SMS, Gita Pauline, majelis hakim tampaknya tidak memahami dan tidak membaca dokumen amdal secara menyeluruh sehingga tidak dapat mengkaji rekomendasi terkait 67 persen masyarakat yang menolak pabrik semen.

Kuasa hukum warga Pati, Zaenal Abidin, menilai, keputusan majelis hakim itu merupakan kemenangan bagi masyarakat Pati. Kemenangan itu patut dirayakan untuk kelestarian alam kawasan Pegunungan Kendeng, yang terus asri dan memberikan penghidupan bagi petani di Pati.

Gunarti, warga, yang sempat menangis bahagia di ruang sidang, bersyukur pabrik semen tidak dibangun di Kendeng.

Kemenangan warga Pati terkait gugatan terhadap rencana pembangunan pabrik semen juga pernah terjadi pada tahun 2009. Saat itu, PTUN Semarang mengabulkan gugatan warga atas izin lingkungan pembangunan pabrik semen oleh PT Semen Gresik di kawasan karst Kendeng. (WHO/WEN)

Sumber: Kompas | 18 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.