TRP
Peraturan Bersama Solusi Darurat
17 November 2015 \\ \\ 403

JAKARTA — Keberadaan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah yang Berada Dalam Kawasan Hutan masih diperlukan. Kebijakan itu solusi sementara dan implementatif putusan Mahkamah Konstitusi yang mengakui hak hutan adat dan penentuan kawasan hutan.

Para pihak bersama pemerintah didorong menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 44/2004 tentang Perencanaan Kehutanan dan PP No 24/ 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sambil proses berlangsung, penyelesaian hutan adat/komunal bisa tetap berjalan berdasarkan peraturan bersama.

"Peraturan bersama ini memang lemah dari sisi tingkatan hukum. Tapi, saya tidak setuju kalau dibubarkan sebelum PP No 44 selesai direvisi," kata Abdon Nababan, Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Senin (16/11) di Jakarta.

Ia bersama Aminuddin Ilmar (Guru Besar Universitas Hassanudin Makassar), Budiono Subambang (Kemendagri), Bambang Widyantoro (Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI), dan Dodik R Nurrochmat (IPB) jadi pembicara diskusi "Menyelesaikan Konflik Tenurial di Kawasan Hutan secara Bijak" yang diadakan Green Network Indonesia. Topik diskusi terfokus pada peraturan bersama itu.

Kini, APHI sedang mengajukan uji materi atas peraturan bersama itu ke Mahkamah Agung (Kompas, 29/9). Uji materi dilayangkan karena APHI menilai peraturan itu berimplikasi memunculkan konflik-konflik baru di sekitar kawasan hutan.

Menurut Abdon, peraturan bersama itu "jembatan darurat" menjawab putusan MK 45 terkait penentuan kawasan hutan dan MK 35 terkait pengakuan hutan hak masyarakat adat. Di lapangan terjadi konflik kawasan hutan yang menimbulkan korban jiwa ataupun kriminalisasi masyarakat adat. Hingga September 2014, AMAN mencatat 166 masyarakat adat dikriminalisasi.

Aminuddin Ilmar mengatakan, pengaturan penyelesaian konflik bersifat lintas sektor dan skala cakupan luas sehingga harus dalam bentuk PP. "Peraturan bersama tak bisa jadi patokan penyelesaian," katanya. (ICH)

Sumber: Kompas | 16 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.