TRP
Pembangunan Kota Belum untuk Semua
17 November 2015 \\ \\ 438

Ada pesan penting yang disampaikan perhelatan Asia Pacific Urban Forum 2015, yakni pentingnya menempatkan manusia sebagai kunci utama pembangunan kota. Tanpa kontribusi warga secara utuh, kota hanya sebuah entitas pembangunan yang tak beradab.

Asia Pacific Urban Forum (APUF) Ke-6 yang digelar di Jakarta, 19-21 Oktober lalu, dihadiri hampir seluruh elemen pengambil kebijakan kota-kota di kawasan Asia Pasifik, seperti wali kota, akademisi, aktivis lembaga swadaya masyarakat, pekerja sosial, dan anak muda.

"Kunci pengembangan kota adalah peran komunitas," ujar Shamshad Akhtar, Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik Perserikatan Bangsa-Bangsa (UN ESCAP). Akhtar menilai pembangunan kota tak hanya sebatas fisik, tetapi juga sosial. Peran manusia menjadi kunci dalam pembangunan.

Ironisnya, pembangunan yang memanusiakan manusia masih menjadi barang langka, termasuk di Jakarta dan kawasan sekitarnya, seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Orang miskin digusur dan tak diberi kesempatan bersuara, kaum marjinal merasa terasing, dan kaum minoritas tak diberi ruang.

Koordinator Urban Poor Consortium dan Uplink Wardah Hafidz menilai, pembangunan di Jakarta belum menampung kepentingan masyarakat miskin. Akibatnya, keadilan tata ruang tak terwujud. "Hanya 0,33 persen dari seluruh luas Kota Jakarta yang dihuni warga miskin. Sisanya untuk pembangunan mal-mal besar, perkantoran, dan kompleks permukiman elite," ujar Wardah.

Dalam kasus penggusuran Kampung Pulo, misalnya, kesewenang-wenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih terasa kental. Wardah mengatakan, warga miskin Kampung Pulo memang ditampung di Rumah Susun Jatinegara Barat. Namun, memindah masyarakat dengan cara keras dan tak kenal kompromi telah menegaskan kota bukan tempat ramah bagi mereka yang tak memiliki hak atas tanah.

"Menempatkan warga miskin di rumah susun bukan satu-satunya solusi. Kenapa warga tak diajak dialog lebih dahulu dalam upaya penataan bantaran Sungai Ciliwung?" ucap Wardah mengkritik kebijakan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Di Kota Bekasi, penertiban bangunan liar juga diwarnai aksi kekerasan dan protes. Namun, pemerintah tetap memilih cara represif dengan menurunkan personel kepolisian dan satuan polisi pamong praja.

Warga digusur dengan dalih penataan kota. Di sisi lain, pembangunan apartemen dan mal yang menggerus ruang publik berlangsung masif. Berdasarkan data Dinas Tata Kota Bekasi, ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kota Bekasi baru 3,9 persen dari luas kota 21.049 hektar. Kondisi ini masih jauh dari luasan ideal RTH publik yang minimal 20 persen dari wilayah kota. Adapun RTH privat sudah mencapai 11 persen.

Pakar perencanaan kota dari Universitas Diponegoro, Eko Budihardjo, dalam buku Reformasi Perkotaan (2014), pernah menuliskan, kota akan menjadi rusak, metropolis menjadi miseropolis, hanya karena kita membiarkan penguasa lalim dan pengusaha hitam merajalela seenaknya.

Eko menyebut Jakarta bisa jadi Megapolost karena peran Jakarta sebagai satu-satunya megapolitan yang mengemban tugas sebagai ibu kota negara telah hilang. Tidak heran karena pembangunan Jakarta dan kota penyangga masih cenderung eksklusif dan berpihak pada pemodal besar.

Inklusivitas

Padahal, menurut Khondaker Hasibul Kabir, pengajar arsitektur di Universitas BRAC Banglades, inklusivitas merupakan hal penting dalam pembangunan kota. Sebuah kota bisa berkembang dengan baik jika mampu melibatkan semua warganya.

"Warga miskin dan menengah yang pada umumnya mayoritas penduduk kota punya kontribusi sangat penting. Hal ini bukan berarti warga harus menyumbang uang, melainkan mereka juga bisa menyumbang ide. Masyarakat, terutama warga miskin, tahu lebih banyak ketimbang pemerintah mengenai persoalan kota yang perlu diatasi karena mereka mengalami sendiri," tutur Kabir yang juga hadir di APUF.

Thomas Melin, Pejabat Kepala Kantor Hubungan Eksternal UN Habitat, menjelaskan, kota merupakan entitas pembangunan yang berpusat pada manusia. Untuk itu, pembangunan yang baik mengedepankan kepentingan semua manusia yang tinggal di dalam kota, termasuk pembangunan ruang publik dan perumahan rakyat. Jangan pernah abaikan peran warga, apa pun latar belakang sosial dan ekonomi mereka.

Direktur Program Studi Pembangunan University of the South Pacific di Fiji Profesor Vijay Naidu berpendapat, salah satu cara membangun kota yang memanusiakan manusia adalah dengan mengoptimalkan partisipasi warga yang menjadi komponen terpenting dalam pembangunan. Dengan demikian, aspirasi semua warga bisa diserap dan tak ada yang merasa ditinggalkan.

Membangun kota yang ramah dan manusiawi memang bukan perkara mudah. Wajah kota yang punya masalah kompleks juga tecermin dari perilaku warganya.

Tengok saja Jakarta saat pagi atau sore hari. Para pesepeda motor yang menyemut menguasai jalanan seolah tak peduli dengan orang lain. Lampu lalu lintas yang tengah menyala merah diterobos, jalur berlawanan arah atau jalur transjakarta dijajah, dan trotoar dilibas. Pejalan kaki dan pesepeda pun tergusur.

Namun, Jakarta dan Bodetabek seolah masih belum mau bangun dari mimpi buruk. Kawasan kumuh masih merajalela, macet jadi rutinitas, dan banjir tak terhindarkan.

Di sinilah pemimpin sebagai perumus keputusan seharusnya memainkan peran besar, termasuk mencegah perilaku warga yang negatif ini menjadi kebiasaan baru. Kemauan politik dan kebijakan progresif dari seorang pemimpin diperlukan untuk mendorong warga beralih moda menggunakan angkutan massal, berjalan kaki, atau bersepeda.

Tanpa ada kemauan politik yang kuat dan berkemanusiaan, pembangunan kota akan seterusnya berjalan timpang dan eksklusif. Menyenangkan bagi segelintir orang, tetapi menindas yang inferior. (HARRY SUSILO/MADINA NUSRAT)

Sumber: Kompas | 16 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.