TRP
Hakim Setuju Tergugat Bertambah
16 November 2015 \\ \\ 390

JAKARTA — Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyetujui permohonan PT Muara Wisesa Samudra yang mengajukan diri sebagai pemohon intervensi terkait gugatan reklamasi di Teluk Jakarta. Hal itu berarti PT Muara Wisesa Samudra menjadi pihak yang turut tergugat berkenaan dengan gugatan terhadap Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014.

Hal itu ditetapkan pada sidang kedua gugatan tentang pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudra (MWS) oleh Gubernur DKI Jakarta, Kamis (12/11). Majelis hakim yang dipimpin Ujang Abdullah menyampaikan hal itu sebagai putusan sela.

"Setelah membaca permohonan PT Muara Wisesa Samudra yang diajukan minggu lalu, majelis hakim mengabulkan permohonan tersebut. Atas hal itu, PT Muara Wisesa Samudra ditetapkan sebagai pihak tergugat kedua intervensi," kata Ujang.

Sidang ini sebelumnya mengagendakan replik dari penggugat terkait jawaban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta minggu sebelumnya. Pemprov DKI, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, sebagai tergugat.

Kuasa hukum PT Muara Wisesa Samudra, Ibnu Khayat, setelah sidang menyampaikan, pihaknya harus terlibat karena terkait langsung dengan obyek gugatan. Apalagi SK tersebut memang ditujukan kepada PT MWS sebagai pelaksana reklamasi. "Kami harus ikut dalam sidang ini karena terkait dan berkaitan langsung. Terkait bukti-bukti izin dan lain-lain akan kami jelaskan dalam persidangan nanti," ucapnya.

Haratua Purba, kuasa hukum Pemprov DKI, menyambut baik dengan masuknya PT MWS sebagai turut tergugat. "Apa yang digugat itu, menurut kami, telah sesuai dengan semua aturan yang ada," katanya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat dari LBH Jakarta, Muhammad Isnur, mengatakan, masuknya PT MWS sebagai turut tergugat justru menjadi peluang khusus. Sebab, semua pihak yang ada dalam obyek gugatan telah ikut langsung dalam persidangan.

"Tidak ada masalah dengan adanya PT MWS sebagai turut tergugat. Malah, andai kata permohonan kami dikabulkan, semua proses reklamasi yang sedang berlangsung harus dihentikan sementara. Tidak perlu lagi menunggu lama karena pihak-pihak yang terlibat mengetahui dan terikat langsung putusan," ucap Isnur.

Selain itu, ucap Isnur, pihaknya juga menunggu seperti apa upaya dan pembuktian yang dilakukan PT MWS dalam sidang selanjutnya. Sebagai turut tergugat, PT MWS akan menyampaikan jawabannya pada sidang ketiga, Kamis mendatang, sekaligus duplik dari tergugat pertama.

Gugatan terkait SK Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014 ini diajukan secara pribadi oleh lima nelayan yang tergabung dalam Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia wilayah Jakarta, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada September lalu.

Mereka menilai pemberian SK tersebut melanggar sejumlah aturan. Salah satunya, gubernur tidak berhak menerbitkan SK karena Teluk Jakarta ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional. (JAL)

Sumber: Kompas | 13 November 2015

Berikan komentar.