TRP
Perubahan Lanskap Bisa Berdampak Buruk
16 November 2015 \\ \\ 401

Daripada Reklamasi, Tangani Penyedotan Air dan Pencemaran Laut

JAKARTA — Pembangunan pulau-pulau reklamasi di Teluk Jakarta dinilai tidak mengatasi masalah Jakarta. Perubahan lanskap dalam skala besar justru berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan, sementara manfaatnya bagi warga Jakarta masih jadi perdebatan.

Ahli oseanografi Institut Pertanian Bogor, Alan F Koropitan, dalam diskusi soal reklamasi Teluk Jakarta di kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Rabu (11/11), menyatakan, teluk memiliki mekanisme "mencuci" limbah perairan. Dengan kondisi saat ini saja, kemampuan alami itu turun. Apalagi setelah terbangun pulau-pulau urukan yang berdampak langsung pada pola arus laut. Sirkulasi arus di tengah teluk dipastikan melemah sehingga memperpanjang waktu untuk pembersihan.

Menurut Alan, masalah utama yang dihadapi Jakarta adalah penurunan muka tanah, bukan kenaikan muka laut. Data sejumlah penelitian menunjukkan, kenaikan muka air laut rata-rata hanya 7,3 milimeter per tahun. Sebagian penelitian menunjukkan, kenaikan 150 milimeter dalam kurun waktu 150 tahun. Sementara penurunan muka tanah mencapai 1-28 sentimeter atau 10-280 milimeter per tahun.

Selain struktur geologi daratan Jakarta, penurunan muka tanah terjadi karena penyedotan air tanah yang masif. Penurunan muka tanah bisa dikendalikan dengan mengurangi atau bahkan menghentikan pemakaian air tanah. Selain itu, risiko genangan di sebagian wilayah dengan permukaan lebih rendah ditempuh dengan membangun tanggul.

Reklamasi juga dinilai tak akan mengatasi pencemaran di Teluk Jakarta. Ketimbang harus mengeluarkan biaya mahal untuk pembangunannya, pemerintah akan lebih baik mengatasi pencemaran di 13 sungai yang bermuara di Teluk Jakarta.

Sumber urukan

Problem lain yang diwaspadai, kata Alan, adalah sumber material urukan. Pemerintah dan pengembang harus menjelaskan dari mana material pasir didapatkan untuk membangun pulau. Bisa dipastikan sumber pasir hasil menyedot atau mengambil pasir dari wilayah lain. Ini akan memicu masalah tersendiri.

Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik menambahkan, protes soal pengerukan pasir pernah dilontarkan warga di Serang, Banten, karena membuat perairan keruh. Pasir diduga akan dipakai untuk material urukan di pulau reklamasi.

Selain itu, Riza menilai pemerintah kurang mengakomodasi kepentingan publik. KNTI bahkan menilai proyek itu tidak sejalan dengan sejumlah peraturan, antara lain tentang kelautan dan tata ruang wilayah pesisir.

"Motif ekonomi (proyek-proyek reklamasi) lebih tampak nyata ketimbang konservasi lingkungan atau sosial. Tidak ada kaitan mengatasi problem Jakarta," kata Riza.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap melanjutkan reklamasi meski menuai protes dari sebagian kalangan. Pembangunan pulau-pulau baru diharapkan mengatasi masalah penurunan muka tanah, rob, dan menata pesisir utara. Nilai tambah hasil reklamasi dimanfaatkan untuk pembiayaan kawasan utara dengan mekanisme subsidi silang.

Proyek reklamasi juga dinyatakan telah mempertimbangkan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kawasan Teluk Jakarta. Hal ini sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 yang menegaskan reklamasi harus memperhatikan kepentingan lingkungan dan masyarakat di kawasan itu. (MKN)

Sumber: Kompas | 12 November 2015

Berikan komentar.