TRP
Pembebasan Lahan Menjadi Kendala
16 November 2015 \\ \\ 422

Pemprov Jabar Lakukan Pendekatan Persuasif

BANDUNG — Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kecamatan Kertajati, Majalengka, yang ditargetkan beroperasi pada 2017, terkendala pembebasan lahan untuk landasan pacu yang direncanakan sepanjang 4.000 meter. Sejumlah warga Desa Sukamulya tidak mau melepas tanahnya.

Pembangunan landasan pacu baru mencapai 2.500 meter atau 2,5 kilometer (km) x 60 m. Ukuran landasan pacu yang dirancang adalah 4.000 m x 60 m, dan direncanakan terdapat tiga landasan pacu. Adapun total luas bandara mencapai 1.800 hektar.

"Yang disayangkan, warga yang menolak itu di antaranya seorang guru besar di Institut Pertanian Bogor, yang seharusnya beliau dapat mendorong masyarakat mendukung kepentingan yang lebih besar. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dalam hal ini harus tegas, sebab pembangunan bandara ini adalah proyek pemprov. Kami hanya memfasilitasi untuk lahan," kata Bupati Majalengka Sutrisno, Rabu (11/11).

Sutrisno mengatakan hal itu saat menjadi pembicara utama dalam Forum Diskusi Ekonomi ISEI (Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia) bertema "Akselerasi Pembangunan BIJB (Bandara Internasional Jawa Barat) dan Dampaknya bagi Perekonomian Cirebon-Indramayu-Majalengka-Kuningan (Ciayumajakuning) dan Jawa Barat" di Kota Bandung.

Dia mengatakan, nilai ganti rugi tanah dari tahun ke tahun naik. Sebagai contoh, pada 2012-2014, ganti rugi tanah sebesar Rp 25.000 per meter persegi. Tahun ini, besaran ganti rugi sekitar Rp 150.000 per meter persegi.

"Aturan harus ditegakkan. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, jika dalam tiga kali pertemuan tidak ada kesepakatan, ya dilakukan konsinyasi di pengadilan. Pembangunan harus jalan terus," ujarnya.

Pembangunan BIJB, kata Sutrisno, patut didukung karena bernilai strategis. Keberadaan BIJB dinilai dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dan kapasitas fiskal, serta kesejahteraan masyarakat Majalengka.

"Majalengka akan menjadi pusat ekonomi baru di Jabar bagian timur, dan keberadaan BIJB juga dapat menjadi pengungkit ekonomi lokal, dan kawasan sekitar Majalengka. Hal ini penting, sebab kondisi Ciayumajakuning relatif tertinggal dengan kawasan lain di Jabar," ujar Sutrisno.

Pembangunan BIJB berkapasitas 27 juta penumpang per tahun dan 191.423 ton kargo per tahun dengan nilai proyek sekitar Rp 16,6 triliun itu dimaksudkan untuk mengurangi beban Bandara Internasional Husein Sastranegara, Bandung, dan Bandara Internasional Soekarno- Hatta, Jakarta.

Pendekatan persuasif

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Jabar Iwa Karniwa mengatakan, pemprov masih mengupayakan pendekatan persuasif terhadap warga yang masih menolak menerima ganti rugi. "Pendekatan hukum itu upaya yang terakhir. Namun, kami optimistis masyarakat dapat menerima proyek ini," ujar Iwa.

Iwa mengatakan, pada tahun ini, ditargetkan pembebasan lahan untuk landasan pacu sekitar 36 hektar, dan yang belum dibebaskan 5 hektar. Total pembebasan lahan pada tahun ini direncanakan mencapai 74,6 hektar, dan untuk ini Pemprov Jabar mengalokasikan Rp 133 miliar.

Pembebasan lahan pada 2009-2014 mencapai 873,73 hektar dengan nilai ganti rugi Rp 713,289 miliar. Total lahan yang belum dibebaskan seluas 926,27 hektar, meliputi tanah rumah (25 persen) ataupun sawah (75 persen), dengan kebutuhan biaya pembebasan sekitar Rp 1 triliun.

Menurut Guru Besar Manajemen Infrastruktur Institut Teknologi Bandung Prof Pradono, pemerintah harus menyiapkan infrastruktur selain fisik, kelembagaan, dan pendanaan, yakni untuk sumber daya manusia. "Pasti akan terjadi peralihan masyarakat dari sektor pertanian ke industri dan jasa. Hal ini harus disiapkan," katanya.

Pembebasan lahan yang belum selesai juga menghambat percepatan pengerjaan konstruksi fisik Jalan Tol Solo (Jawa Tengah)-Kertosono (Jawa Timur). Di ruas Colomadu-Karanganyar, misalnya, dari 20,9 km yang dikerjakan pemerintah, masih 2,3 kilometer yang belum tertangani. Di ruas itu, ada 23 titik yang tanahnya belum dibebaskan.

Kepala Satuan Kerja Pembangunan Tol Solo-Kertosono Aidil Fiqri, Rabu, di Kota Solo, Jateng mengatakan, ruas Tol Solo-Kertosono sepanjang 178 kilometer. Pembebasan lahan untuk ruas Solo-Ngawi sudah mencapai 98 persen, untuk ruas Ngawi-Kertosono mencapai 67 persen.

Persoalan pembebasan lahan di ruas Solo-Kertosono, kata Aidil, lebih banyak disebabkan permintaan harga yang sangat tinggi oleh warga. Harga tanah di ruas tersebut mulai dari Rp 150.000 per meter persegi hingga Rp 2 juta per meter persegi.

Pembangunan Jalan Tol Semarang-Solo ruas Bawen-Salatiga juga terkendala pembebasan lahan. Dari panjang ruas 17,5 km, ada 15 persen lahan yang belum dibebaskan. (sem/uti)

Sumber: Kompas | 12 November 2015

Berikan komentar.