TRP
Pemerintah Belum Serius Penuhi Hak
16 November 2015 \\ \\ 289

JAKARTA — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai menunjukkan upaya memenuhi hak masyarakat adat atas wilayah adatnya. Namun, dinilai belum serius karena belum sesuai kebutuhan sesungguhnya.

"Proses penyelesaian konflik masyarakat adat dengan PT Toba Pulp Lestari di Kabupaten Humbang Hasundutan (Sumatera Utara) jadi contoh pemerintah setengah hati," kata Komisioner Komnas HAM Sandra Moniaga seusai diskusi "Masyarakat Adat: Masyarakat Pinggiran dan Eksploitasi Sumber Daya Alam", Senin (9/11) di Jakarta. Diskusi dimoderatori Koordinator Riset Unggulan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Subkegiatan Ketahanan Sosial Herry Yogaswara dan dihadiri anggota Dewan Energi Nasional, A Sonny Keraf.

Menurut Sandra, kasus antara perusahaan dan masyarakat adat di Desa Pandumaan-Sipituhuta, Kecamatan Pollung, itu sejak pemerintahan Soeharto. PT Toba Pulp Lestari (PT TPL) sebelumnya bernama PT Inti Indorayon Utama. Perusahaan itu diduga mencemarkan limbah sehingga diminta tutup pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, etapi terus beroperasi dengan nama baru.

Konflik terjadi karena kawasan konsesi PT TPL mencakup hutan kemenyan yang dikelola secara adat oleh masyarakat Pandumaan-Sipituhuta. Pendapatan masyarakat bergantung pada hutan itu. Getah sadapan pohon dijadikan bahan pembuat kemenyan, obat, dan kosmetik.

Contoh lain kesetengahhatian pemerintah adalah proses pemenuhan hak Orang Rimba di Jambi. Komunitas ini korban perambahan dan kebakaran hutan. Pemerintah daerah menawarkan solusi membangun permukiman bagi Orang Rimba. Padahal, rumah Orang Rimba adalah hutan, bukan bangunan.

Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Abdon Nababan mengapresiasi komitmen Jokowi-Kalla memenuhi hak masyarakat adat, seperti di Nawacita. Hal krusial saat ini pembentukan satuan tugas masyarakat adat agar ada kejelasan badan yang hanya fokus di masalah hak-hak masyarakat adat. (JOG)

Sumber: Kompas | 11 November 2015

Berikan komentar.