TRP
Peta Lahan Jokowi Mampu Cegah Tumpang Tindih Penggunaan Lahan
16 November 2015 \\ \\ 266

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi), akan mengeluarkan konsep one map policy atau peta lahan Indonesia. Dengan konsep peta lahan ini, berbagai konflik atas izin penggunaan lahan seperti pertambangan dan perkebunan bisa diminimalisir bahkan diselesaikan.

Sebelum ada one map policy, izin penerbitan lahan untuk perkebunan dan pertambangan kerap bersinggungan sehingga memicu konflik.

"Saat harga tambang lagi tinggi, sering jadi konflik. Itu antara izin pertambangan dan izin perkebunan dengan kawasan hutan," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Sofyan Djalil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta (10/11/2015).

Sofyan menuturkan kondisi yang terjadi ketika beberapa tahun lalu, saat harga tambang seperti batu bara sangat tinggi. Banyak sekali lahan perkebunan dan kawasan hutan menjadi sasaran penambang.

"‎Sekarang kan banyak yang tumpang tindih, cuma untungnya karena tambang harganya lagi jatuh, jadi tak banyak lagi penambang," imbuhnya.

Setelah peta tersebut selesai, bila masih ada konflik, maka penyelesaiannya akan lebih mudah. Pemerintah bisa lebih tepat mengambil keputusan untuk kepemilikan izin lahan.

"‎Kalau ada konflik kita selesaikan konflik tersebut. Misalnya karena ada rebutan tanah antara tambang dengan kebun, kebun dengan hutan, nanti akan dilihat siapa yang dapat duluan izinnya. Itu sangat penting bagi agraria dalam penataan lahan," jelasnya.

Di samping itu, peta lahan juga sangat menguntungkan kalangan usaha, karena terkait dengan kepastian hukum.

"Bagi pebisnis jadi kepastian hukum, untuk penata kebijakan, penata ijin bisa lebih bagus, karena kalau sekarngg, ada kebun 150 hektar di peta di coret saja, begitu kita detilkan kita baru tahu ada sungai dan sebagainya," kata Sofyan. (mkl/feb)

Sumber: detik.com | 10 November 2015

Berikan komentar.