TRP
Jumat, Gunung Botak Harus Sudah Kosong
16 November 2015 \\ \\ 290

NAMLEA — Gubernur Maluku Said Assagaff kembali memerintahkan pengosongan kawasan Gunung Botak di Kabupaten Buru, Maluku, dari aktivitas penambangan emas secara liar yang berlangsung sejak empat tahun silam. Jika hingga Jumat (13/11) petambang dan pengolah hasil tambang tidak menutup usaha tersebut, mereka akan diproses secara hukum.

Saat ini diperkirakan masih ada sekitar 4.000 petambang. Pada 2012-2013, jumlah petambang lebih dari 20.000 orang.

Wakil Bupati Buru Juhana Soedradjat membacakan perintah itu dalam rapat bersama pimpinan TNI/Polri setempat, tokoh masyarakat, petambang, serta wakil dari organisasi kepemudaan dan lembaga swadaya masyarakat. Juhana didampingi Komandan Komando Distrik Militer 1506 Namlea Letnan Kolonel (Inf) Faisal Rizal dan Wakil Kepala Polres Buru Komisaris Rizal Agus Triyadi.

Perintah penutupan tambang liar pernah dikeluarkan Gubernur Maluku Karel A Ralahalu ketika tambang mulai beroperasi pada Oktober 2011. Setelah terpilih, pada 2014 Said Assagaff juga mengeluarkan instruksi yang sama. Operasi penertiban sudah dilakukan 25 kali, tetapi petambang kembali lagi.

Saat mengunjungi Buru pada Mei lalu, Presiden Joko Widodo memerintah Kepala Polda Maluku Brigadir Jenderal (Pol) Murad Ismail menutup lokasi tersebut. Perintah itu dikeluarkan menyusul kondisi lingkungan di sana yang rusak parah, baik akibat penambangan maupun penggunaan bahan berbahaya untuk pemisahan emas, seperti merkuri dan sianida. Hasil penelitian yang dipimpin Yusthinus T Male, dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Pattimura, Ambon, menunjukkan, merkuri sudah masuk ke dalam tubuh manusia melalui rantai makanan (Kompas, 7/11).

Di Jakarta, Deputi IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden Eko Sulistyo meminta aparat pemerintah di daerah mengikuti arahan Presiden untuk menutup penambangan di Gunung Botak. Aparat daerah tidak boleh melindungi petambang liar. "Aktivitas penambangan di Bukit Botak sudah menjadi perhatian pemerintah pusat. Aparat berwenang di daerah harus menjalankan perintah itu," kata Eko.

Dia meminta agar pejabat daerah tidak bersikap manis ketika Presiden datang. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, kebijakan pemerintah dari pusat dan daerah harus sinkron.

Rizal Agus Triyadi mengatakan, Polri mendukung penataan kembali lokasi Gunung Botak dan penertiban peredaran bahan berbahaya di daerah tersebut. Di bawah koordinasi pemerintah kabupaten akan dibangun 10 pos pengamanan di Gunung Botak.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menyerahkan penanganan kasus penambangan emas ilegal di Gunung Botak kepada Polda Maluku. "Kalau nanti terbukti ada polisi yang terlibat, pasti akan diproses," kata Badrodin di Jakarta.

Terkait penjagaan oleh polisi di wilayah tambang selama ini, menurut Badrodin, hal itu wajar. Penjagaan ditujukan untuk mengantisipasi bentrokan antarpetambang. (FRN/ICH/SAN/NDY)

Sumber: Kompas | 10 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.