TRP
Garis Batas Belum Tuntas
09 November 2015 \\ \\ 582

Masalah Perbatasan Jadi Prioritas Pemerintah

JAKARTA — Masih banyak garis batas antara Indonesia dan negara tetangga belum ditetapkan, baik di darat dan di laut. Penyelesaian masalah ini menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, begitu pun upaya mengubah wajah perbatasan.

Berdasarkan data Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), batas negara di darat yang belum ditetapkan berada di Kalimantan (perbatasan Indonesia dengan Malaysia) dan Nusa Tenggara Timur (perbatasan Indonesia dengan Timor Leste). Di perbatasan di Kalimantan terdapat sembilan segmen yang belum ditetapkan. Sementara di NTT, tiga segmen belum mendapat penetapan.

Adapun garis batas di laut, berdasar data Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, belum ada penetapan batas zona ekonomi eksklusif dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina, Papua Niugini, dan Timor Leste.

Khusus dengan Timor Leste, batas laut teritorial dan batas landas kontinen juga belum ditetapkan.

"Penyelesaian garis batas negara yang belum tuntas itu termasuk prioritas pemerintahan Jokowi-Kalla sebagai bagian dari target mengubah wajah perbatasan. Oleh karena itu, saat ini, tim yang terdiri dari lintas kementerian/lembaga terus berupaya mencari titik temu dengan pemerintah negara-negara tetangga," ujar Pelaksana Harian Sekretaris BNPP Eko Subowo, Minggu (8/11).

Salah satu persoalan utama dalam penetapan garis batas negara adalah adanya perbedaan tafsir atas traktat atau perjanjian yang pernah dibuat oleh penjajah. Mengacu pada prinsip yang berlaku secara internasional, traktat yang pernah dibuat penjajah menjadi acuan dalam penentuan batas wilayah suatu negara.

Selain masalah perbedaan penafsiran, tidak jarang pula masalah muncul ketika masyarakat di satu segmen tidak setuju atas penetapan garis batas tersebut. Padahal, garis yang dimaksud sudah disepakati kedua belah pihak/negara. Masyarakat menolak mengacu pada traktat karena, jika mengacu pada traktat, berarti aset yang mereka miliki di segmen itu harus diserahkan kepada negara tetangga.

Kejadian ini ada di tiga segmen perbatasan di Nusa Tenggara Timur, persisnya di Kabupaten Timor Tengah Utara dan Distrik Oecusse di Timor Leste. Ketiga segmen yang dimaksud adalah Manusasi-Bijael Sunan, Noel Besi-Citrana, dan Subina-Oben.

Di segmen Manusasi-Bijael Sunan dan Noel Besi-Citrana masih terdapat perbedaan penafsiran antara Pemerintah Indonesia dan Timor Leste terkait dengan traktat Belanda-Portugis tahun 1904. Traktat membagi wilayah Pulau Timor menjadi milik Belanda dan Portugis.

Adapun di segmen Subina-Oben, Pemerintah Indonesia dan Timor Leste sebetulnya sudah menyetujui garis batas dengan mengacu traktat Belanda-Portugis. Hanya saja, masyarakat Indonesia yang berada di segmen Subina-Oben menolak. Alasannya, di segmen tersebut terdapat tanah milik dan sumber air yang biasa mereka gunakan. Selain itu, makam leluhur masyarakat juga ada di segmen Subina-Oben tersebut.

Picu konflik

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Timor Tengah Utara Fransiskus Tilis mengatakan, perundingan antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste di segmen Subina-Oben berulang kali digelar, tetapi hingga kini belum ada titik terang. "Masyarakat masih menginginkan segmen itu menjadi milik mereka, masyarakat Timor Leste menginginkan sebaliknya," ujarnya.

Ia khawatir masalah ini akan memicu konflik masyarakat di kedua negara jika tak segera teratasi. "Ketegangan antarwarga kedua negara karena lahan sengketa di perbatasan itu sudah pernah terjadi tahun 2013. Untungnya saat itu cepat diatasi. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan konflik itu terulang, terlebih jika masalah itu tidak segera diselesaikan," katanya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan saat mengunjungi perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, di Wini, Timor Tengah Utara, Rabu (4/11), mengatakan, permasalahan perbatasan Indonesia-Timor Leste menjadi prioritas pemerintah untuk diselesaikan. "Sesegera mungkin kita selesaikan, baik perbatasan yang berada di laut maupun di darat," katanya.

Keinginan pemerintah segera menyelesaikan masalah perbatasan, ujar Luhut, ditunjukkan oleh Presiden Joko Widodo saat bertemu Perdana Menteri Timor Leste Rui Maria de Araujo di Istana Negara, Jakarta, akhir Agustus lalu. Saat itu, Presiden menyatakan, masalah batas darat akan tuntas akhir tahun ini (Kompas, 27/8). (APA)

Sumber: Kompas | 9 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.