TRP
Lahan 3,45 Juta Hektar Siap Dikonversi
09 November 2015 \\ \\ 460

JAKARTA — Di tengah kesulitan memenuhi kebutuhan pangan, 3,45 juta hektar lahan baku pertanian pangan nasional siap beralih fungsi atau dikonversi. Pemerintahan Joko Widodo yang memiliki visi mengenai ketahanan pangan diminta peduli dengan masalah tersebut.

Guru Besar Ilmu Ekonomi Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin, Jumat (6/11), di Jakarta mengatakan, jika fenomena alih fungsi lahan terus dibiarkan, hampir pasti hal itu dapat menjadi ancaman serius pemenuhan dan peningkatan produksi pangan nasional. "Informasi penetapan tanah yang akan dikonversi itu harus terbuka dan diketahui masyarakat luas agar akuntabilitas kebijakan dapat terjaga," katanya.

Peraturan Daerah tentang Tata Ruang di semua daerah wajib dapat diakses masyarakat untuk mengurangi aktivitas spekulasi lahan yang dapat meresahkan dan mengganggu keseimbangan harga dan kepastian perencanaan pembangunan.

Bustanul mengusulkan, informasi daerah-daerah yang "dengan sengaja" membiarkan konversi lahan sawah subur beririgasi teknis atau dengan sengaja tidak memasukkan sejumlah areal dalam kawasan pertanian pangan berkelanjutan dibuka kepada publik.

Mengacu data Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian per 26 Mei 2015, secara nasional, ada 3,45 juta hektar lahan sawah, baik yang beririgasi maupun tidak, yang tidak ditetapkan dan tidak masuk dalam kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dinyatakan, lahan pertanian pangan wajib masuk dalam kawasan LP2B. Tujuannya, lahan pangan terlindungi dari ancaman alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang berpotensi menurunkan produksi pangan.

Pada kenyataannya, secara keseluruhan luas lahan pangan yang telah ditetapkan sebagai kawasan LP2B hanya 5,50 juta ha dari total 8,95 juta ha. Luas lahan yang ditetapkan dalam LP2B itu masuk dalam 192 peraturan daerah, baik kabupaten maupun kota. Dari total 5,50 juta ha, setelah diaudit, hanya seluas 4,34 juta ha yang tersisa.

Terbentur

Profesor Riset pada Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Pertanian Kementerian Pertanian Husein Sawit mengatakan, peningkatan produksi beras atau pangan lain dari hasil monitoring yang dilakukan Kementerian Koordinator Perekonomian dalam 5 tahun terakhir selalu terbentur dua hal, yaitu pesatnya laju konversi lahan dan buruknya pengelolaan air.

Menurut Husein, gejala laju konversi lahan itu sudah bisa diduga pada waktu dilakukan penelitian RTRW tahun 2012. Saat itu, pemerintah kabupaten atau kota cenderung ingin menggunakan 3,1 juta ha lahan sawah (42 persen) untuk pembangunan fisik di daerah yang sebenarnya tidak terkait pangan.

"Jawa paling dominan diikuti Sumatera dan Sulawesi. Itu semua sangat bertentangan dengan usaha kemandirian pangan," kata Husein. (MAS)

Sumber: Kompas | 7 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.