TRP
Warga Minta Dukungan Presiden
09 November 2015 \\ \\ 446

KEBUMEN — Warga yang tergabung dalam Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mengirimkan petisi penolakan pembangunan pabrik semen di Kawasan Karst Gombong Selatan kepada Presiden Joko Widodo. Mereka meminta dukungan Presiden agar kebijakan yang diambil berpihak kepada masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Ketua Persatuan Rakyat Penyelamat Karst Gombong Samtilar, Jumat (6/11), mengatakan, ratusan warga dari 10 desa di Kecamatan Buayan dan Rowokele yang akan menjadi kawasan eksplorasi tambang telah menandatangani petisi. Selain Presiden, petisi juga dikirimkan ke Dewan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Jawa Tengah, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Ketua Komnas HAM, Gubernur Jateng, serta Bupati dan DPRD Kebumen.

"Kami dengan tegas, sadar, dan bijak menyatakan menolak rencana penambangan PT Semen Gombong. Setelah mengkaji dari berbagai aspek, kami menilai rencana itu akan mengganggu kesejahteraan dan hak kami beserta anak-cucu untuk hidup dengan layak," kata Samtilar.

Dia meminta Dewan Komisi Amdal Jateng mengambil keputusan yang berpihak kepada kepentingan rakyat, khususnya warga yang puluhan tahun tinggal di sekitar area rencana penambangan pabrik semen.

Menurut dia, kekayaan tanah, air, dan kelestarian sumber daya alam Kawasan Karst Gombong Selatan (KKGS) semestinya tidak dieksploitasi demi kepentingan segelintir orang dengan alasan demi kemajuan ekonomi. Pasalnya, PT Semen Gombong, menurut rencana, akan menambang kapur di sekitar sumber mata air permanen, sungai bawah tanah, dan gua-gua di KKGS.

Supriyanto, koordinator Komunitas Masyarakat KKGS, mengatakan, warga khawatir penambangan mengancam fungsi hidrologi pegunungan karst sebagai penampung alami air bawah tanah. Dalam dokumen amdal yang lama, luas areal tambang PT Semen Gombong mencapai 502 hektar yang meliputi bukit kapur seluas 271 hektar dan tanah liat 231 hektar.

Realisasi pembangunan pabrik PT Semen Gombong, anak perusahaan Medco Group, masih menunggu penyusunan amdal. Sebelumnya, Gubernur Jawa Jateng Ganjar Pranowo menegaskan, penyusunan dokumen amdal yang difasilitasi Badan Lingkungan Hidup Jateng akan dibuat transparan dan akuntabel.

Dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Direktur PT Semen Gombong Aries Pardjimanto menyebutkan, pihaknya sebenarnya telah memperoleh persetujuan amdal pada 1995. Namun, krisis ekonomi pada 1998 menyebabkan tertundanya kegiatan investasi.

Menurut dia, PT Semen Gombong telah melaksanakan proses pembaruan dokumen amdal dengan melibatkan masyarakat. Pihaknya menyambut baik aspirasi warga yang ikut serta mengawal setiap proses penyelesaian dokumen amdal.

Terkait lokasi penambangan batu gamping yang berbatasan dengan Kawasan Bentang Alam Karst, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 3043 K/40/MEM/2014, PT Semen Gombong hanya akan melaksanakan penambangan di luar bentang alam karst. "Walaupun kami harus merelakan sebagian lahan yang telah dibebaskan untuk tidak ditambang seluas 100 hektar," kata Aries.

Dia juga mengakui ada pembayaran kompensasi tanaman yang tertunda sejak 1996. Namun, dari seluruh lahan yang dibebaskan, kompensasi pembayaran tanaman yang belum diselesaikan kurang dari 10 persen.

PT Semen Gombong, lanjut Aries, berkomitmen menyelesaikan kewajiban pembayaran tanaman. Formula dan mekanisme pembayaran sedang dirumuskan dan dikonsultasikan dengan semua pihak terkait. Warga juga masih diperbolehkan menggarap tanah dan menikmati hasilnya selama beberapa waktu. (GRE)

Sumber: Kompas | 7 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.