TRP
Potensi Konflik Tinggi
09 November 2015 \\ \\ 434

Segera Perjelas Aturan Tata Lingkungan Perumahan

JAKARTA — Ketidakjelasan tata aturan lingkungan perumahan berpotensi memicu konflik antarwarga. Di kompleks perumahan Bukit Mas, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, konflik antara penghuni lama dan pendatang baru itu sudah pecah. Diperlukan aturan tegas agar konflik tidak terulang.

Hingga Kamis (5/11), ketegangan masih terjadi antara sekelompok warga yang mengatasnamakan Warga Peduli Perumahan Bukit Mas (WPPBM) dengan pasangan Denni Akung (41) dan istrinya, Ade (31).

Denni dan Ade membeli rumah berlantai dua berukuran 140 meter persegi senilai Rp 2,6 miliar dari penjual bernama Heru. Rumah berdesain minimalis bercat perpaduan warna abu-abu, putih, dan coklat itu awalnya berada di luar tembok pembatas kompleks perumahan Bukit Mas, Pesanggrahan, Bintaro, Jakarta Selatan. Awalnya, rumah berada di pojokan kompleks dan aksesnya dari jalan eksisting di permukiman lama di luar kompleks Bukit Mas, yaitu Jalan Mawar III, RW 005 Bintaro.

Namun, Heru, si pemilik tanah terdahulu, membangun rumah tersebut menghadap ke Jalan Cakra Negara dan membongkar tembok pembatas. Artinya, akses keluar-masuk penghuni rumah akan melintasi jalan dan fasilitas umum milik warga kompleks Bukit Mas. Padahal, sebagian warga kompleks, sekitar 69 orang, masih tidak setuju soal pembukaan tembok pembatas itu.

"Si pengembang ini (Heru) malah menutup akses yang sebenarnya bisa melalui Jalan Mawar III," ujar Boy Purba, Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Bintaro, Kamis.

Rena Mulyana, juru bicara WPPBM, menilai Heru mengklaim fasos dan fasum milik warga kompleks seluas sekitar 40 meter persegi. WPPBM tercatat dua kali menembok depan rumah Heru yang kini dimiliki Denni. Pertama pada 23 Oktober lalu dan yang kedua awal pekan ini. Warga membangun tembok setinggi 2 meter dan hanya menyisakan ruang 50-75 sentimeter untuk akses penghuni.

Menurut Boy, kompleks Bukit Mas dikembangkan pada 1990- an oleh pengembang PT Indokisar Djaya. Perusahaan ini tidak mampu membeli seluruh tanah milik warga yang akan dikembangkan menjadi perumahan Bukit Mas. Tanah yang sudah dibebaskan lalu diberi tembok pembatas setinggi sekitar 2 meter. Tanah dan rumah yang dibeli Denni Akung berada di luar pembatas itu.

PT Indokisar Djaya kemudian pailit. Fasos dan fasum kompleks perumahan yang dihuni 106 keluarga itu kemudian diserahterimakan kepada Pemprov DKI. Jalan lingkungan, penerangan, saluran air, dan trotoar menjadi aset pemerintah daerah yang dikelola oleh warga. Segala bentuk perubahan dan pemanfaatan fasos-fasum itu harus melalui izin pemda dan persetujuan warga.

Heru, penjual rumah, menuturkan, pihaknya sudah meminta izin kepada RT 001, RW 015, dan warga sekitar untuk membangun akses di tembok pembatas kompleks. Namun, permintaan persetujuan itu hanya secara lisan. Setelah mengantongi izin dari RT dan RW setempat, Heru memastikan sertifikat dan IMB diterbitkan dengan peta rumah menghadap Jalan Cakra Negara. Proses pembangunan rumah pun berjalan selama satu tahun. Truk material keluar-masuk melalui Jalan Cakra Negara.

Selain itu, pemilik tanah lama, Sudung, juga sudah memberikan kompensasi senilai Rp 20 juta untuk kas RW 015. Kompensasi ini diharapkan memuluskan rencana Heru untuk membuka akses di tembok pembatas kompleks. Heru kemudian menjual rumah itu kepada Denni.

Namun, WPPBM tetap keberatan dan menembok depan rumah Denni. "Ini seharusnya menjadi urusan penjual (Heru) dan warga. Namun, saya menjadi terbawa konflik," kata Denni.

Menurut Heru, pihaknya beserta pemilik rumah, Denni, sudah menawarkan kompensasi pembangunan fasos dan fasum senilai Rp 200 juta. Akan tetapi, warga belum menerima penawaran itu.

"Kami akan verifikasi dulu semuanya. Wali Kota Jakarta Selatan juga sudah memerintahkan kepada kami untuk memeriksa semua berkas rumah sebelum memutuskan tindakan seperti pembongkaran pagar atau yang lainnya," ujar Boy. (DEA)

Sumber: Kompas | 6 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.