TRP
Pengelolaan Setengah Hati
09 November 2015 \\ \\ 443

Segera Sesuaikan Rencana Induk Sampah dengan Kondisi Terkini

JAKARTA — Program pengelolaan sampah dari hulu, yaitu mulai dari lingkungan permukiman warga, sudah diterapkan di Jakarta sejak beberapa tahun lalu. Akan tetapi, program ini tidak dikembangkan dan diawasi dengan baik. Akibatnya, program berjalan tak maksimal.

Untuk menanggulangi sampah dari lingkungan, sejumlah bank sampah di Jakarta Utara, misalnya, hingga Kamis (5/11) terus digalakkan. Salah satu bank sampah itu adalah Bank Sampah Kenanga Peduli Lingkungan di Cilincing. Jumlah warga yang menjadi anggota bank sampah ini 183 orang, sementara sampah yang terkumpul setiap bulan sekitar 300 kilogram.

"Sudah satu tahun enam bulan kami beroperasi. Sejauh ini terus mengalami peningkatan, baik dari jumlah warga yang bergabung maupun jumlah sampah. Kami yakin dengan cara seperti ini lingkungan jauh lebih bersih," ucap koordinator Bank Sampah Kenanga Peduli, Sugeng Tritono.

Menurut Sugeng, sejauh ini telah banyak bank sampah yang dibentuk. Akan tetapi, tidak semuanya bisa bertahan karena kurangnya orang yang mau total mengurus sampah.

Di Jakarta Utara terdapat puluhan bank sampah, baik yang dikelola mandiri maupun oleh pemerintah. Untuk yang ditangani suku dinas kebersihan, terdapat 16 bank sampah yang tersebar di lima kecamatan. Sebaran bank sampah cukup banyak, tetapi karena belum dikelola maksimal, belum terlalu berdampak banyak pada pengurangan volume sampah warga yang harus dibuang ke tempat pembuangan sementara (TPS) atau bahkan ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

Kondisi yang sama terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat. Di kota ini sudah ada 12 TPS dan 11 bank sampah (BS) yang dikelola komunitas masyarakat. Kegiatan di TPS mengandalkan prinsip 3R, yakni mengurangi (reduce), pakai ulang (reuse), dan daur ulang (recycle).

BS menjadi tempat mengumpulkan sampah sekaligus distribusi produk hasil pengolahan berupa pupuk kompos atau cendera mata. Para kelompok pengolah sampah tergabung dalam paguyuban.

Sekitar 1,1 juta warga Kota Bogor menghasilkan 2.700 meter kubik (m3) sampah per hari. Namun, yang bisa diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Galuga cuma 1.900 m3 per hari.

Dari sisa 800 m3 yang tidak terangkut itu, cuma 15 persen atau 120 m3 diserap oleh TPS dan BS. Lebih dari 600 m3 belum tertangani, menumpuk di saluran, sungai, atau di tanah kosong. "Padahal, sampah itu potensial dan bernilai ekonomi," kata Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bogor Irwan Riyanto.

Di Kota Bogor ada program agar TPS dan BS bisa dibangun di setiap kelurahan, bahkan RW. Di setiap kecamatan diusahakan dibangun TPS induk dan BS induk. Meski pengelolaan sampah berbasis TPS dan BS diyakini ampuh mengurangi produksi sampah sejak dari sumber, yakni rumah tangga, program ini belum mampu menarik minat warga. Jumlah TPS dan BS tidak bertambah dan masih banyak sampah tidak tertangani.

Persiapan ambil alih

Di luar masalah pengelolaan sampah di hulu yang masih longgar, Ketua Umum Indonesia Solid Waste Association Sri Bebassari mendesak Pemprov DKI mengevaluasi kontrak dan perjanjian dengan pihak ketiga.

"Tentu kedua pihak ada kekurangan. Itulah perlunya evaluasi kontrak dan perjanjian kerja sama. Tempat pembuangan akhir yang ada perlu didesain ulang karena kapasitasnya sudah melebihi dari kapasitas saat dibuat kontrak," ujarnya.

Menurut dia, sudah ada rencana induk pengolahan sampah DKI Jakarta tahun 2012-2032 meski belum disahkan menjadi peraturan daerah. Rencana induk ini bisa dikaji ulang untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini dan segera dijalankan. Ada sejumlah aspek yang tercakup di dalamnya, yakni peraturan, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan teknologi.

"Rencana induk itu jelas memuat tentang pembangunan intermediate treatment facility (ITF) dalam kota, penurunan volume sampah ke TPST Bantargebang, dan ada desain transportasi sampah. Jelas pula siapa regulator pengelolaan sampah, siapa operatornya. Bahan mentah sudah ada untuk 20 tahun ke depan, tinggal disesuaikan saja," kata Sri.

Hal lain yang harus segera dikerjakan adalah membangun pengelolaan sampah dalam kota. Rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah antara atau ITF sejak 2009 belum juga terealisasi sampai sekarang.

"DKI sekarang juga harus mempersiapkan masa transisi seandainya akan mengambil alih pengelolaan sampah di Bantargebang," tuturnya.

Masih menumpuk

Hingga kemarin, dampak dari kisruh Bantargebang, penumpukan sampah masih terlihat di sejumlah TPS di beberapa lokasi di Jakarta. Di TPS Pulo Gundul, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, misalnya, sampah menumpuk sejak tiga hari terakhir. "Kemarin ada truk sampah datang. Tetapi, truk kecil sehingga hanya muat sedikit saja. Yang lain tetap menumpuk, bahkan tambah tinggi," kata Supri, penjaga TPS Pulo Gundul, Kamis.

Kemarin, tumpukan sampah sudah setinggi hampir 2 meter dan sudah mulai menyentuh pinggir jalan. Sampah di TPS itu, menurut Supri, berasal dari beberapa RW di sekitarnya dan juga dari Pasar Pulo Gundul.

Kondisi berbeda terlihat di TPS Bendungan Jago, Kelurahan Serdang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat. "Yang mengambil di sini truk swasta. Bukan punya DKI. Kemungkinan itu yang membuat pengambilan sampah di sini tidak terganggu," katanya.

Kepala Seksi Kebersihan Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Abdul Rahim mengatakan, ada dua lokasi pembuangan sampah di Cengkareng yang sudah kelebihan kapasitas sampah karena tersendatnya pengangkutan sampah. (FRO/ART/BRO/WIN/JAL)

Sumber: Kompas | 6 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.