TRP
Jawaban Pemprov Dinilai Tidak Berdasar
09 November 2015 \\ \\ 265

JAKARTA — Penggugat pemberian izin proyek reklamasi Pulau G menilai jawaban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap gugatan mereka tidak berdasar. Sebab, sejumlah hal yang disebutkan dalam gugatan sesuai dengan fakta hukum dan kondisi lapangan.

Pemprov DKI, diwakili Biro Hukum DKI, memberikan jawaban atas gugatan dari sejumlah pihak, Kamis (5/11), di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta Timur. Ini merupakan sidang kedua setelah sebelumnya mendengarkan gugatan penggugat. Gugatan diajukan secara pribadi oleh lima nelayan yang tergabung dalam Koalisi Nelayan Tradisional Indonesia wilayah Jakarta, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi).

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Ujang Abdullah membacakan tiga jawaban pihak tergugat terkait Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 2238 Tahun 2014 tentang pemberian izin reklamasi Pulau G kepada PT Muara Wisesa Samudera.

Dalam jawaban Pemprov DKI, penggugat dianggap tidak berhak mengajukan gugatan karena tidak sebagai badan hukum. Penggugat dinilai tidak mempunyai kepentingan atau terlibat langsung dengan obyek sengketa. Terakhir, waktu pengajuan gugatan telah kedaluwarsa.

"Menurut kami jawaban itu tidak berdasar. Apabila dianggap kedaluwarsa, misalnya, kami mengetahui adanya penerbitan izin tersebut sekitar April lalu. Itu pun, dibantu Lembaga Bantuan Hukum, harus mendatangi Komisi Informasi Publik terkait detail izin. Tapi, nanti semua dibuktikan dalam persidangan," ucap Ahmad Marthin Hadiwinata, Ketua Pengembangan dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI).

Terkait tidak mempunyai kepentingan, Martin menambahkan, para penggugat adalah nelayan kecil yang terdampak pembangunan. Lingkungan rusak sehingga tangkapan menurun, juga alur pelayaran berubah.

"Lima nelayan itu menggugat secara perorangan meski tergabung dalam KNTI. Kiara itu terdaftar sebagai organisasi resmi, Walhi apalagi. Jadi, yang disebut tidak berhak bagaimana?" ucap kuasa hukum penggugat dari LBH Jakarta, Muhammad Isnur.

Menurut dia, pada dasarnya banyak hal yang dilanggar dari pemberian izin reklamasi ini. Dari segi aturan, ada sejumlah UU yang dilanggar, baik itu tentang izin lingkungan maupun terkait aturan zonasi dan pesisir.

Ditanya terkait gugatan hanya ditujukan kepada izin pembangunan Pulau G, Martin menyampaikan, pihaknya baru mendapat akses untuk izin tersebut. Izin dua pulau lain yang saat ini telah terbangun tidak pernah dibuka untuk umum.

Sebelum gugatan ini, pada awal tahun lalu, sebuah gugatan juga diajukan terkait izin pembangunan Pulau G. Akan tetapi, gugatan yang diajukan Jakarta Monitoring Network itu dicabut oleh para penggugat.

Haratua Purba, kuasa hukum Pemprov DKI, menyampaikan, jika ingin mengajukan gugatan, seharusnya penggugat memanfaatkan waktu 90 hari setelah izin keluar. Saat ini, waktu tersebut telah habis karena izin keluar pada Desember 2014.

"Kami juga telah melakukan sosialisasi, bahkan beritanya menjadi berita nasional. Tapi, kenapa baru menggugat sekarang? Selain itu, yang terdampak langsung siapa. Di situ disebutkan baru berpotensi merusak lingkungan, merugikan nelayan. Seharusnya ada ukuran pasti jika memang dirugikan," ucapnya.

Untuk itu, pihaknya menyatakan agar gugatan tersebut ditolak. Apalagi izin tersebut telah sesuai dengan UU dan persyaratan yang berlaku. "Detailnya nanti kami buka di persidangan," kata Haratua. (JAL)

Sumber: Kompas | 6 November 2015

Artikel Terkait.
Berikan komentar.